Kekurangan Pasukan dan Tingkatkan Perang, Israel Kerahkan 450.000 Tentara Cadangan

Israeli soldiers carry the casket of Israeli military reservist Sergeant Major Matan Lazar, 32, who was killed in the southern Gaza Strip amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, at his funeral, in Haifa, Israel, January 23, 2024. REUTERS/Shir Torem

Gaza, NPC – Pemerintah Israel, pada Senin (27/05/2025), secara resmi menyetujui perpanjangan perintah darurat nomor 8 yang berkaitan dengan pemanggilan pasukan cadangan. Keputusan ini memungkinkan pengerahan hingga 450.000 tentara cadangan hingga akhir Agustus mendatang.

Langkah ini menjadi salah satu mobilisasi militer terbesar sejak pecahnya perang pada 7 Oktober 2023.

Berdasarkan perintah militer yang dikeluarkan, perpanjangan ini memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan Israel untuk memanggil pasukan cadangan hingga 25 hari tambahan, tergantung pada perkembangan situasi keamanan, baik di Jalur Gaza, perbatasan utara, maupun dalam rangka memperkuat perlindungan perbatasan atau karena kekurangan pasukan.

Keputusan ini juga bertujuan memperpanjang masa dinas pasukan cadangan yang saat ini bertugas di lapangan, dengan janji kompensasi finansial, pembaruan masa tugas, serta keringanan pajak.

Meskipun demikian, keputusan tersebut menuai kritik hukum di lingkungan militer Israel. Wakil penasihat hukum Kementerian Pertahanan memperingatkan bahwa perpanjangan mobilisasi dalam skala besar ini, tanpa diimbangi upaya serius merekrut warga Haredi (Yahudi Ortodoks), menimbulkan masalah hukum terkait kesetaraan.

“Sulit untuk membenarkan perpanjangan mobilisasi yang terus-menerus, tanpa langkah nyata untuk melibatkan komunitas Haredi dalam dinas militer. Hal ini berisiko memperdalam rasa ketidakadilan di kalangan pasukan cadangan,” tulis penasihat hukum tersebut dalam dokumen resmi yang diserahkan dalam sidang pemerintah.

Senada dengan itu, Mayor Cadangan Yehya Benk, pendiri “Dewan Staf Cadangan”, menyampaikan kritik keras terhadap keputusan tersebut.

“Ini tidak masuk akal. Pemerintahan Ben Gvir dan Smotrich memperpanjang Perintah Kedelapan, sementara 80.000 warga Haredi dikecualikan dari wajib militer. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang keterlaluan,” ujarnya.

Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan di berbagai front konflik, saat Israel semakin mengandalkan pasukan cadangan, disertai peringatan dari berbagai pihak mengenai kelelahan militer, kekurangan pasukan, dan penurunan kepercayaan prajurit terhadap institusi militer Israel.

(T.FJ/S: RT Arabic)

 

You might also like