Israel Tanamkan Ideologi Zionisme pada Warganya Sejak Dini

Pada November 2023, lembaga penyiaran publik Israel, Kan, merilis sebuah video yang menampilkan anak-anak Israel menyanyikan lagu untuk merayakan genosida terhadap rakyat Palestina. Video tersebut diunggah melalui akun resmi X (twitter) milik mereka. Unggahan tersebut menuai banyak kecaman luas dari warganet, sehingga memaksa lembaga penyiaran Israel menghapusnya.[1] Peristiwa ini bukanlah hal yang baru. Sejak pendirian negara paria Israel pada 1948, kurikulum dan buku ajar pendidikan di sana kerap memuat stigma negatif terhadap warga Palestina (yang sering mereka sebut “orang Arab”).

Fakta ini telah dibuktikan oleh banyak akademisi Israel, salah satunya adalah Peled-Elhanan, seorang profesor di Universitas Ibrani yang selama 5 tahun mempelajari isi buku-buku sekolah Israel. Ia menyaksikan rasisme yang dibingkai melalui pendidikan sejak dini, sehingga mampu mempersiapkan dengan matang anak muda Israel untuk mengikuti wajib militer. Pembunuhan warga Palestina digambarkan sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan demi keberlangsungan negara Yahudi tersebut.[2] Latar belakang inilah yang melandasi pembahasan artikel ini mengenai indoktrinasi Zionisme sejak dini di Israel.

Pandangan Zionisme terhadap Bangsa & Negara Israel

Sejak berdirinya negara Israel pada 14 Mei 1948 di tanah Palestina, setidaknya ada dua prinsip identitas bangsa Israel yang terus dipegang hingga generasi Israel saat ini. Dua prinsip tersebut adalah sebagai bangsa terpilih dan bangsa yang teraniaya. Kedua prinsip ini kerap dikaitkan dengan ayat-ayat keagamaan untuk memperoleh legitimasi. Identitas Israel sebagai bangsa terpilih dibingkai melalui kisah tertulis yang disakralkan dalam kitab suci Torah (Taurat) atau dalam tradisi Kristen dikenal sebagai Perjanjian Lama. Dalam kitab Torah yang mereka percayai, ada bagian yang disebut Devarim, yang dikisahkan bahwa Bani Israel ditetapkan sebagai bangsa pilihan oleh Tuhan Yahwe.[3]

Keterikatan identitas Israel dengan agama Yahudi membuat pembahasan tentang negara ini sulit dipisahkan dari Yudaisme. Meski demikian, tidak semua Yahudi mendukung Zionisme. Israel sebagai negara modern hari ini telah berhasil mempromosikan Yudaisme dan identitas nasionalnya melalui keyakinan yang bernuansa religio-magis. Akibatnya, mayoritas warga Israel saat ini adalah pemeluk Yahudi yang telah menerima doktrin tersebut secara turun-temurun sejak negara paria tersebut berdiri. Namun, di internal komunitas Yahudi sendiri, ada perbedaan pandangan, terutama dari kelompok Yahudi Ortodoks yang menolak pendirian negara Yahudi ekslusif.

Indoktrinasi adalah proses untuk menanamkan ideologi, keyakinan, atau doktrin tertentu yang seringkali dalam prosesnya tidak memberikan ruang berpikir kritis. Penelusuran indoktrinasi Zionisme dapat ditelusuri, salah satunya, melalui peran militer yang berhadapan langsung dengan warga Palestina.

Selama periode 1948-1949, ketika Israel berperang dengan negara-negara Arab, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menugaskan 746 perwira dan sersan pendidikan untuk mengawal proses indoktrinasi dan pelaksanaan pendidikan terhadap sekitar 80.000 tentara imigran dan 20.000 Yahudi Sabra (yang diklaim sebagai penduduk asli Israel). Mereka ditugaskan untuk meyakinkan tentara atas prinsip yang mereka anggap benar dalam pendekatan militeristik.

Mereka diyakinkan bahwa kekerasan terorganisasi adalah cara paling efektif bagi Zionisme dan kaum Yahudi untuk mempertahankan diri. Prinsip ini lah yang terus hidup di kalangan pendukung Israel: memenangkan perang dengan kekerasan dan memastikan sesedikit mungkin orang Arab yang tersisa di Israel.[4]

Palestina dalam Pandangan Israel

Dalam buku On Palestine karya Noam Chomsky dan Ilan Pappé (Sejarawan Israel anti-Zionisme), Noam menilai bahwa bentuk korupsi terburuk generasi muda Israel adalah indoktrinasi yang mereka terima sejak dini. Palestina kerap dibingkai dalam buku teks, media, dan cerita turun temurun di Israel dengan narasi yang sarat dehumanisasi. Pandangan yang tertanam di alam bawah sadar ini memupuk sikap rasis hingga ke tingkat yang ekstrem.

Tidak mengherankan jika seorang bayi Palestina dipandang oleh tentara Israel sebagai ancaman yang perlu dihabisi. Noam mencontohkan, dokumen-dokumen militer Israel pada 1948 secara eksplisit memerintahkan pendudukan desa-desa Palestina, sementara pada 2009 angkatan udara diinstruksikan menggunakan Doktrin Dahiyah, yakni strategi yang melibatkan penghancuran infrastruktur sipil secara besar-besaran untuk menekan pemerintah yang dianggap musuh. Militer Israel juga kerap membidik wilayah sipil dengan dalih terdapat pangkalan militer di sana, sebuah alasan klise yang digunakan untuk membenarkan aksi genosidanya. Menurut Noam, strategi pembersihan etnis ini telah menjadi bagian dari cara hidup orang Israel sejak 1948.[5]

Sebenarnya, warga Israel sering menyebut orang-orang Palestina dengan sebutan “orang Arab” atau “Arab Palestina”. Klasifikasi etnis di Israel dibagi tegas antara Yahudi dan non-Yahudi (Arab). Meski solusi dua negara kerap digaungkan di forum internasional, realitasnya rezim Israel tidak pernah sungguh-sungguh berupaya mencapai kesetaraan tersebut. Kewarganegaraan yang setara antara warga Arab Palestina dan Yahudi tidak pernah menjadi prioritas pemerintah Israel, sehingga pandangan rasis yang mengeksklusifkan etnis tertentu terus dipelihara.

Buku-buku teks di Israel secara sistematis menghapus dan membungkam versi sejarah Palestina. Sejarah dimanipulasi melalui stereotip dan prasangka, yang menggambarkan Palestina dengan citra-citra merendahkan seperti pengungsi, teroris, atau petani primitif.[6] Indoktrinasi ini mendorong banyak warga Israel memarjinalkan kehidupan warga Palestina akibat dilandasi kebencian historis yang telah tertanam sejak dini.

Ketidakpahaman terhadap akar historis membuat banyak warga Israel tidak mampu menganalisis konteks di balik serangan dari pihak Palestina. Buku-buku teks yang memanipulasi sejarah versi Palestina memperkuat bias ini.

Contoh ketidakpahaman historis ini terlihat dari label “terorisme Palestina” yang dianggap muncul begitu saja oleh Israel dan sebagian pihak Barat. Mereka melihat perlawanan Palestina seolah kekerasan mendadak yang membuat mereka terkejut. Seringkali mereka langsung melabeli dengan kalimat, “mungkin karena mereka Muslim, dan mungkin itu budaya politik mereka”.[7] Narasi keliru ini juga mewarnai pandangan terhadap peristiwa 7 Oktober 2023 lalu, ketika banyak warga Israel dan pendukungnya menilai serangan Hamas murni sebagai agresi sepihak. Indoktrinasi sejarah palsu mengaburkan kenyataan bahwa konflik hari ini berakar pada kebijakan dan peristiwa yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Cara Israel Tanamkan Zionisme pada Generasi Muda

Indoktrinasi masif yang sudah dimulai di tubuh militer sejak 1948 kini meluas melalui buku teks, sistem pendidikan, media, dan berbagai proyek yang digandengi keperluan pengajaran Zionisme. Agenda ini tidak hanya dijalankan di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional, khususnya di komunitas Yahudi di berbagai negara. Misalnya, di sekolah dasar dan menengah Yahudi Amerika, kelompok pemuda informal, perkemahan musim panas, hingga wisata pendidikan.

Agenda ini bertujuan untuk menggalang dukungan terhadap definisi budaya dan penentuan nasib politik bagi orang Yahudi, yang mereka klaim sebagai tanah air leluhur mereka, yakni Israel. Sejumlah akademisi Israel yang kritis menilai agenda romantisasi Israel ini bermasalah. Pendidikan Yahudi pra-perguruan tinggi sering disampaikan tanpa ruang dialog atau kesempatan untuk mempertanyakan materi yang disampaikan.[8] Padahal, pendidikan seharusnya mendorong penilaian independen, dengan kesimpulan yang dibangun berdasarkan bukti historis dan metodologi yang tepat.

Profesor Rachel Hertz Lazarowitz dari Universitas Haifa menuturkan bahwa di sekolah-sekolah Arab, siswa mendapat pelajaran komprehensif mengenai Yudaisme, Israel, dan sejarah Yahudi, tetapi pelajaran mengenai sejarah dan budaya Palestina jarang dipelajari. Sastra dan bahasa Ibrani juga diwajibkan di sekolah-sekolah Arab, sementara studi bahasa Arab hanya menjadi mata pelajaran pilihan di sebagian sekolah Yahudi. Secara tersirat, Israel memadukan Yudaisme dan nilai-nilai Zionis dalam pendidikan, bahkan untuk warga Arab Israel. Situasi ini membuat para pendidik di Israel kesulitan menyampaikan prinsip-prinsip demokrasi yang dijunjung dunia internasional, karena status quo politik Israel sendiri sering bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.[9]

Tidak semua kelompok Yahudi mendukung berdirinya Israel. Beberapa kelompok Yahudi Ortodoks seperti Naturei Karta, menolak konsep negara Israel yang menggunakan Yudaisme sebagai alat legitimasi politik. Sejumlah akademisi Israel, seperti Noam Chomsky, Peled-Elhanan, dan Ilan Pappé, juga mengkritik praktik indoktrinasi yang ditanamkan kepada warga sejak dini. Meski jumlahnya tidak besar, ada pemuda-pemuda Israel yang mulai menyadari kepalsuan sejarah yang diajarkan pemerintah.

Salah satunya adalah Sam Stein, pemuda yang tumbuh di lingkungan Yahudi Ortodoks Amerika. Stein memilih untuk mengikuti “mechina”, program persiapan militer Israel, dan ia ditempatkan di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki. Di sana, ia menghabiskan waktu mempelajari Taurat, mendaki, melakukan pengabdian masyarakat, dan berlatih Krav Marga. Selama setahun, ia memperoleh sedikit pemahaman tentang pendudukan Israel. Lima tahun kemudian, ketika ia berkuliah di Hunter College, New York, ia berjumpa dengan seorang mahasiswa Palestina yang bercerita harus memperoleh izin Israel terlebih dahulu untuk bisa berkuliah di Amerika. Pertemuan itu membuka matanya pada perbedaan nyata antara kehidupan warga Israel dan Palestina.

Setelah tujuh tahun di mechina, dirinya kembali ke Israel dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendudukan Israel di Tepi Barat. Saat itulah pandangannya terhadap pemerintah Israel berubah. Ia memutuskan untuk terlibat dalam aktivisme anti-pendudukan dan bergabung dengan All That’s Left, kelompok Yahudi diaspora yang menentang pendudukan Israel. Stein rutin bepergian ke Tepi Barat dan bergabung untuk membantu petani Palestina di ladang, menentang kekerasan Israel melalui demonstrasi, dan mengabdi di desa-desa Palestina. Pengalaman langsung itu membuka matanya pada kenyataan yang sering ditutupi pemerintah dan para pendukungnya. Stein berani mengatakan pada publik bahwa tentara militer Israel kerap membangun narasi fiksi untuk membenarkan kekerasan.[10] Ia menyadari bahwa mayoritas warga Israel tidak memahami akar konflik dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Tepi Barat.

Indoktrinasi Zionisme di Israel berjalan terstruktur melalui pendidikan, militer, dan media, yang mana semua ini membentuk pandangan mayoritas warganya terhadap Palestina sejak usia dini. Penghapusan narasi sejarah Palestina membuat konflik dipahami secara sepihak, sehingga mendorong sikap diskriminatif. Meski demikian, pengalaman langsung dan akses pada informasi yang berimbang dapat mengubah pandangan tersebut, seperti yang dialami sejumlah kecil warga Israel sendiri.

Penulis: Nadea Salsabila Putri

Sumber:

[1] Rifat Audeh, “It’s Not Shocking to See Israeli Children Celebrate the Gaza Genocide,” Aljazeera, December 13, 2023, https://www.aljazeera.com/opinions/2023/12/13/its-not-shocking-to-see-israeli-children-celebrate-the-gaza-genocide.

[2] Harriet Sherwood, “Academic Claims Israeli School Textbooks Contain Bias,” The Guardian, August 7, 2011, https://www.theguardian.com/world/2011/aug/07/israeli-school-racism-claim.

[3] H. Purwanta, “Menelisik Pewarisan Nasionalisme Israel,” in Arah Reformasi Indonesia: Budaya, Sejarah, Dan Bahasa (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dharma, 2010), 15.

[4] Shay Hazkani, “Political Indoctrination of Soldiers in the IDF, 1948–1949,” Israel Studies Review 30, no. 1 (2015): 20–21.

[5] Noam Chomsky and Ilan Pappé, On Palestine (Yogyakarta: Penerbit Bentang Pustaka, 2024), 24.

[6] Peled-Elhanan, Nurit. Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education. London & New York, 2012.

[7] Chomsky and Pappé, On Palestine, 127.

[8] Hanan A. Alexander, “Palestine in Israeli School Books: Ideology and Propaganda in Education,” Journal of Jewish Education 81, no. 2 (2015): 137.

[9] Alexandra F. Leavy, “The Failure of Education Policy in Israel: Politics vs.Bureaucracy,” CUREJ: College Undergraduate Research Electronic Journal, University of Pennsylvania, 2010, 9  & 70.

[10] Sam Stein, “How Six Months in the West Bank Undid a Lifetime of Zionist Indoctrination,” +972 Magazine, May 30, 2025, https://www.972mag.com/how-six-months-in-the-west-bank-undid-my-zionist-indoctrination/.