Gaza, NPC – Citra satelit terbaru yang dipublikasikan oleh Al-Jazeera, pada Jumat (11/07/2025), menunjukkan bahwa tentara Israel telah meratakan hampir seluruh Kota Rafah di selatan Gaza. Penghancuran besar-besaran ini diduga menjadi bagian dari rencana untuk memindahkan paksa seluruh penduduk Palestina di Gaza ke zona terbatas, membuatnya menyerupai kamp konsentrasi Nazi.
Gambar dari udara memperlihatkan wilayah yang dulunya padat penduduk kini berubah menjadi tanah kosong luas, penuh puing-puing dari bangunan yang telah dihancurkan. Semua diratakan hingga nyaris tidak ada bangunan yang tersisa.
Lokasi ini berada di perbatasan Gaza dengan Mesir. Menurut laporan, Israel berencana untuk memindahkan seluruh penduduk Palestina di Gaza, lebih dari dua juta orang, ke area tersebut. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, telah menyatakan secara terbuka bahwa tujuannya adalah memindahkan semua penduduk Palestina di Gaza ke zona yang mereka sebut sebagai “wilayah bebas Hamas” atau “kota kemanusiaan”.
Laporan dari media Israel, Israel Hayom, mengungkapkan sisi gelap dari rencana ini. Laporan itu menyebut bahwa nantinya penduduk Palestina yang berada di luar zona tersebut bisa dianggap sebagai “teroris Hamas,” sehingga memberikan dalih hukum bagi militer Israel untuk membunuh dan menghabisi mereka.
Aktivis dan jurnalis Amerika, Abby Martin, menyebut bahwa ini adalah bentuk kejahatan genosida yang direncanakan dan diakui di depan umum.
“Untuk memperjelas: warga Palestina yang menolak ‘sukarela’ memasuki kamp konsentrasi ini akan DIBUNUH. Itulah rencananya. Dinyatakan secara terbuka. Namun, orang-orang masih bersikeras dengan wajah datar bahwa ini bukan genosida,” kata Abby Martin mengomentari rencana Israel.
Rafah Diratakan Setelah Gencatan Senjata Dilanggar
Persiapan untuk pemindahan massal ini dimulai setelah Israel secara sepihak melanggar gencatan senjata terakhir pada bulan Maret. Sebelum perang, Rafah adalah rumah bagi hampir 200.000 orang. Meski kota ini sudah rusak berat akibat serangan sebelumnya, citra terbaru menunjukkan kerusakan yang jauh lebih parah. Seluruh distrik telah dibuldozer dan diratakan, menyisakan hanya beberapa bangunan.
Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang didukung Amerika Serikat dan Israel telah memulai distribusi bantuan makanan di zona tersebut. Namun, akses ke area itu sangat berbahaya.
Wilayah ini berada di bawah pengawasan ketat militer Israel, dan sejak GHF mulai beroperasi pada akhir Mei, dilaporkan bahwa ratusan penduduk sipil Palestina dibunuh Israel Ketika mencoba mencapai pusat bantuan.
Kamp Kemanusiaan atau Kamp Konsentrasi?
Penghancuran besar-besaran ini dinilai bukan sekadar strategi militer biasa. Daniel Levy, seorang analis Inggris-Israel, mengatakan bahwa penolakan Israel terhadap gencatan senjata adalah bagian dari upaya lebih luas untuk menghapus Gaza sebagai tempat tinggal penduduk Palestina.
Menurutnya, Israel sedang melancarkan apa yang disebut sebagai “perang permanen” yang bertujuan melakukan pembersihan etnis, dengan “kota kemanusiaan” sebagai alat utamanya.
Surat kabar terkemuka Israel, Haaretz, bahkan menulis editorial tajam yang menyebut rencana ini sebagai “rencana kriminal”. Mereka menyatakan bahwa upaya memusatkan penduduk Gaza di Rafah merupakan titik terendah secara moral dan historis bagi negara Israel dan bangsa Yahudi.
“Tak peduli bagaimana Israel mencoba membungkus langkah ini dengan istilah-istilah indah,” tulis Haaretz, “yang mereka maksud adalah kamp konsentrasi.”
Perbandingan antara “kamp konsentrasi” yang sedang dibangun Israel di Gaza dan kamp konsentrasi Nazi Jerman pada era Holocaust bukan hanya muncul di media alternatif atau dibicarakan oleh aktivis pro-Palestina, tetapi juga mulai disinggung oleh media arus utama dan tokoh Yahudi yang prihatin terhadap arah kebijakan Israel.
Beberapa kesamaan mencolok antara keduanya dapat dilihat dari struktur dan tujuan kamp yang dibuat. Pertama, dari aspek pemindahan paksa dan konsentrasi populasi. Pada masa Nazi, orang Yahudi dan kelompok minoritas dipindahkan ke kamp seperti Auschwitz dan Dachau dengan dalih “relokasi” atau “pekerjaan”. Sementara itu, Israel meratakan Kota Rafah untuk memindahkan seluruh penduduk Gaza ke zona sempit yang dikontrol penuh oleh militer, yang disebut “kota kemanusiaan” atau “zona bebas Hamas”.
Kedua, penggunaan istilah “kemanusiaan” sebagai kedok. Nazi menyebut kamp mereka sebagai “kamp kerja” atau “pemukiman ulang”, sedangkan Israel menggunakan istilah “kota kemanusiaan” untuk zona yang sangat terbatas aksesnya dan dikelola oleh militer.
Ketiga, isolasi dan pengendalian total menjadi ciri utama keduanya. Di bawah Nazi, penghuni kamp tidak bisa keluar, selalu diawasi, dan kehilangan hak hidup bebas. Hal serupa terjadi di Gaza, di mana zona penampungan dirancang dengan zona penyangga militer, dan siapa pun yang keluar dari area itu bisa dicap sebagai “teroris” dan dibunuh secara legal, menurut laporan media Israel.
Keempat, terdapat kemiripan dalam keterbatasan layanan dasar. Citra satelit menunjukkan hanya sedikit sekolah dan fasilitas medis yang dibiarkan berdiri di Gaza, mengingatkan pada kamp Nazi yang mempertahankan fasilitas minimum untuk menciptakan kesan “kemanusiaan” di mata dunia luar.
Banyak analis, termasuk kalangan Yahudi sendiri, menuduh Israel tengah menjalankan strategi Holocaust terhadap penduduk Palestina, bukan hanya secara fisik tetapi juga sosial dan teritorial. Michael Sfard, pengacara HAM asal Israel, menyebut desain tersebut sebagai “blueprint for crimes against humanity” dan bentuk “ethnic cleansing” yang dilarang hukum internasional.
Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri Israel, menyatakan bahwa proyek tersebut “adalah kamp konsentrasi, saya minta maaf”. Ini disebabkan karena penduduk Palestina di Gaza nantinya tidak bebas keluar kecuali ke luar negeri (agar tidak bisa kembali ke Gaza).
Dari sisi akademisi Holocaust, sejarawan Amos Goldberg mendukung pandangan tersebut, menyatakan rencana ini mengandung elemen yang mengerikan dan ilegal secara moral. Sementara Daniel Levy, mantan negosiator Israel-Palestina, menekankan bahwa relokasi paksa penduduk Palestina ke wilayah tertutup tidak bisa dianggap sebagai tindakan kemanusiaan, ia menyebutnya sebagai cara membekukan status Bantustan modern guna menerapkan apartheid atau “pembersihan etnis”.
Genosida Terus Berlangsung
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sejak 7 Oktober 2023 ketika Israel memulai genosida, mereka telah membunuh lebih dari 57.000 penduduk Palestina, termasuk lebih dari 15.000 anak-anak.
Selama 22 bulan, dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat, Israel terus melakukan genosida di Gaza. Akibatnya, sekitar 191.000 penduduk Palestina telah menjadi korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Lebih dari 14.000 orang masih dinyatakan hilang, dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dari rumah mereka akibat serangan yang terus berlangsung.
Tentara Israel secara sengaja juga menyerang rumah sakit dan membunuh sedikitnya 1.580 tenaga medis. Pada bulan Mei lalu, Rumah Sakit Indonesia juga terpaksa tidak dapat beroperasi setelah dibom oleh pasukan Israel. Serangan tersebut menghancurkan generator rumah sakit dan menyebabkan kerusakan parah di berbagai departemen penting. Tim medis terpaksa mengevakuasi pasien di bawah tembakan, mempertaruhkan nyawa mereka demi menyelamatkan orang lain.
(T.FJ/S: The Cradle, Aljazeera, The Guardian)