Israel Jadikan Pengusiran Penduduk Palestina dari Gaza sebagai “Syarat” Akhiri Genosida
Gaza, NPC – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang saat ini menjadi buronan internasional atas dugaan kejahatan perang, pada Rabu (21/05/2025) menyatakan bahwa pelaksanaan rencana Amerika Serikat untuk memindahkan penduduk Palestina dari Gaza adalah “syarat utama” untuk mencabut blokade atas wilayah tersebut dan mengakhiri genosida.
“Saya siap mengakhiri perang di Gaza, dengan syarat yang jelas untuk menjamin keamanan Israel, semua sandera harus dikembalikan, Hamas menyerahkan senjata, mundur dari kekuasaan, para pemimpinnya diasingkan dari Gaza. Gaza dilucuti sepenuhnya, dan kami melaksanakan Rencana Trump. Rencana yang sangat tepat dan revolusioner,” ujar Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi.
Pekan lalu, mantan Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan rencananya untuk membersihkan Gaza dari penduduk Palestina saat kunjungan ke Qatar. Ia menyebut bahwa Gaza seharusnya diubah menjadi “zona kebebasan”.
“Gaza telah menjadi wilayah kematian dan kehancuran selama bertahun-tahun. Saya punya ide untuk Gaza—jadikan itu zona kebebasan. Biarkan Amerika ikut terlibat dan menjadikannya benar-benar zona kebebasan,” kata Trump.
Operasi “Kereta Perang Gideon” Akan Berlangsung Selama Satu Tahun
Dalam pidatonya, Netanyahu juga menegaskan bahwa operasi militer yang sedang berlangsung, “Kereta Perang Gideon,” bertujuan untuk “menyelesaikan perang dan misi kami.”
“Pasukan kami terus menguasai wilayah demi wilayah untuk membersihkan teroris dan infrastruktur teror Hamas,” katanya. Ia menambahkan, di akhir operasi yang diperkirakan berlangsung selama satu tahun, “seluruh wilayah Gaza akan berada di bawah kendali keamanan Israel, dan Hamas akan dikalahkan total”.
Bantuan Kemanusiaan: Janji vs Realita
Menanggapi desakan dari sekutu dekatnya untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel dan Amerika Serikat telah menyusun rencana bantuan kemanusiaan tiga tahap:
- Tahap pertama: Pengiriman makanan pokok segera.
- Tahap kedua: Pembukaan pusat distribusi bantuan yang dikelola oleh Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang berbasis di Swiss, dengan personel distribusi dari tentara bayaran AS dan Mesir.
- Tahap ketiga: Pembentukan “zona steril” di Gaza bagian selatan sebagai tempat perlindungan sementara bagi warga Palestina. Di zona ini, yang diklaim akan bebas dari pengaruh Hamas, penduduk Palestina di Gaza akan menerima bantuan penuh.
Meskipun demikian, kenyataan di lapangan berbeda jauh. Pada hari yang sama, Kantor Media Pemerintah Gaza menyatakan bahwa tentara Israel telah memblokir semua bantuan selama 81 hari berturut-turut, membuat penduduk Palestina di Gaza terus hidup dalam kondisi kelaparan dan krisis kemanusiaan ekstrem.
PBB juga mengonfirmasi bahwa Israel masih menghambat masuknya makanan ke Gaza. Hingga Selasa sore, hanya lima truk bantuan yang berhasil masuk, dua di antaranya tidak membawa makanan atau obat-obatan, melainkan kain kafan.
Dunia Internasional Belum Banyak Berbuat
Meski ada kecaman dari berbagai negara dan organisasi internasional, langkah nyata untuk menekan Israel masih sangat minim. Embargo senjata, sanksi ekonomi, atau tindakan hukum internasional hampir tidak terdengar, padahal bukti-bukti kejahatan terhadap warga sipil terus bermunculan setiap hari.
Sejumlah aktivis kemanusiaan internasional dan pegiat hak asasi manusia mengecam keras sikap pasif negara-negara Barat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespons agresi Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Mereka menilai bahwa diamnya komunitas global, khususnya negara-negara kuat, adalah bentuk keterlibatan tidak langsung dalam genosida yang sedang berlangsung.
Rami Shaath, aktivis HAM asal Mesir-Palestina, menyimpulkan dengan pernyataan tajam, “Jika dunia tak menghentikan Israel, maka dunia sedang ikut serta dalam kejahatan itu. Diam adalah bentuk persetujuan”.
Sementara itu, Ken Roth, mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch, juga menyuarakan kritik tajam terhadap respons lembaga internasional:
“PBB seharusnya bertindak sebagai penjaga perdamaian dan keadilan, bukan penonton diam. Ketidaktegasan mereka terhadap pelanggaran HAM oleh Israel adalah kegagalan moral yang nyata.”
Hal serupa juga diungkapkan aktivis kemanusiaan asal Irlandia, Caoimhe Butterly, yang pernah terjun langsung ke Palestina, menambahkan bahwa standar ganda Barat semakin nyata dengan menyatakan:
“Ketika Ukraina diserang, dunia Barat segera Bersatu, tetapi ketika Palestina dibombardir tanpa henti, responsnya hanyalah pernyataan-pernyataan kosong. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan yang dipilih-pilih.”
(T.FJ/S: The Cradle)
