Dilema Geopolitik Indonesia dan Polemik Legitimasi “Dewan Perdamaian” Trump

Dunia internasional saat ini tengah menyaksikan pergeseran tektonik dalam lanskap politik dan keamanan Timur Tengah. Gagasan ambisius Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk Gaza, yang awalnya dipromosikan sebagai solusi alternatif di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kini menghadapi ragam kritik yang tajam. Di Indonesia, keterlibatan Jakarta dalam dewan ini memicu polemik nasional yang melibatkan para ulama, pejabat tinggi negara, hingga pengamat militer, terutama setelah eskalasi militer terbaru yang melibatkan serangan udara Amerika-Israel terhadap wilayah Iran.

Paradoks Amerika: Inisiator “Juru Damai” Sekaligus Pelaku Kejahatan

Salah satu sorotan utama yang meruntuhkan kredibilitas BoP adalah posisi paradoks Amerika Serikat. Sebagai arsitek utama dan pendiri Dewan Perdamaian, AS seharusnya menjadi penjamin stabilitas. Namun, keterlibatan langsung Washington dalam serangan udara bersama Israel ke wilayah kedaulatan Iran telah menciptakan guncangan hebat pada narasi perdamaian yang mereka bangun sendiri.

Serangan ini memunculkan pertanyaan retoris di panggung diplomasi: Bagaimana mungkin sebuah institusi dapat menjanjikan perdamaian di Gaza jika pendirinya justru memperluas cakupan perang ke wilayah regional lain? Komitmen BoP kini dipandang bukan sebagai upaya rekonsiliasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk melokalisasi konflik Gaza agar kekuatan perlawanan tidak meluas. Sementara di sisi lain, AS tetap leluasa melakukan tekanan militer terhadap kekuatan regional yang berseberangan dengan kepentingannya. Hal ini menciptakan kesan bahwa BoP hanyalah “polisi moral” yang hanya berlaku bagi lawan-lawan politik Amerika, namun memberikan imunitas bagi tindakan agresif pendirinya sendiri.

Gelombang Penolakan Domestik, Kenapa Indonesia Harus Keluar?

Di dalam negeri, desakan agar pemerintah Indonesia segera angkat kaki dari BoP kian menguat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan berbagai elemen masyarakat sipil memiliki alasan fundamental yang mendasari dorongan tersebut:

• Pengkhianatan terhadap Konstitusi: MUI menegaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Indonesia untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Bergabung dengan dewan yang dipimpin oleh pihak yang terlibat aktif dalam serangan militer dianggap mencederai prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif”.
• Kehilangan Legitimasi Moral: Serangan terhadap Iran dianggap sebagai bukti bahwa BoP tidak memiliki otoritas moral untuk bicara soal perdamaian. Bagi ormas Islam di Indonesia, membiarkan nama Indonesia tercatat sebagai anggota BoP sama saja dengan memberikan legitimasi pada tindakan imperialistik Amerika-Israel.
• Ancaman terhadap Persatuan Muslim: Sudarnoto Abdul Hakim dari MUI mencatat bahwa BoP berpotensi menjadi alat adu domba antarnegara Muslim. Dengan menyerang Iran sambil mengajak negara Muslim lain (termasuk Indonesia) bergabung dalam dewan perdamaian, AS dianggap sedang memainkan strategi “belah bambu” untuk memecah solidaritas dunia Islam terhadap Palestina.
• Inisiatif yang Tidak Efektif: NU dan kelompok sipil lainnya menilai posisi Indonesia di BoP tidak memberikan daya tawar (leverage) yang signifikan untuk menghentikan kekerasan di Gaza. Sebaliknya, posisi ini justru menyandera Indonesia dalam birokrasi yang didikte oleh kepentingan Washington.

Belum lagi, hasil survey lembaga Media Survei Nasional (Median) pada bulan Februari mengungkap bahwa sebanyak 50,4% publik pengguna media sosial menyatakan tidak setuju Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau BoP, yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Hasilnya, sebanyak 67,7 persen responden setuju bahwa Board of Peace akan lebih menguntungkan Amerika Serikat dan Israel dibanding Palestina. Masih dalam hasil survey tersebut, 55,7 persen responden percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap konsisten membela Palestina, sementara 31,7 persen lainnya menyatakan tidak percaya.

Survei tersebut dilakukan pada 10–14 Februari 2026 melalui penyebaran kuesioner berbasis Google Form kepada 1.200 pengguna aktif media sosial berusia 17–60 tahun di seluruh Indonesia.

Dampak Perang: Operasional BoP Ditangguhkan, Krisis Energi Jadi Ancaman Nyata

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, memberikan gambaran pragmatis mengenai dampak nyata dari konflik ini. Saat ini, operasional BoP berada dalam status ditangguhkan (suspended). Eskalasi di Iran telah memicu kekacauan sistemik yang jauh melampaui isu Gaza. Penutupan efektif Selat Hormuz telah melumpuhkan transportasi global dan menyebabkan harga minyak mentah melonjak tajam, menciptakan krisis ekonomi yang mengancam banyak negara.

“Semua diskusi mengenai BoP dan kerja sama dewan ditangguhkan karena perhatian dunia beralih sepenuhnya ke situasi di Iran,” jelas Sugiono. Meskipun ditekan untuk segera keluar, pemerintah tampaknya masih menimbang langkah-langkah penjelajahan yang terukur, mengingat Indonesia masih memegang peran sebagai wakil komandan dalam rencana pengiriman 1.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza di bawah mandat PBB (bukan BoP) pada April mendatang.

Sekjen Jihad Islam Palestina: BoP, “Panggung Sandiwara” dan Ilusi Teknokrasi

Sementara itu, Muhammad al-Hindi, Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Palestina, menilai BoP dari sudut pandang korban di lapangan. Ia menyebut dewan tersebut sebagai “panggung sandiwara” yang dibangun di atas formula supremasi total AS. Al-Hindi mengkritik visi BoP yang hanya menawarkan peran administratif kepada warga Palestina melalui “komite teknokrat”, yang ia anggap sebagai upaya de-politisasi perjuangan Palestina.

Lebih jauh, isu rekonstruksi Gaza dijadikan sebagai senjata tawar-menawar (bargaining chip). Janji pembangunan kembali hanya akan ditepati jika kelompok perlawanan menyerahkan senjata mereka, sebuah syarat yang disebut Al-Hindi sebagai “ilusi besar.” Ia merujuk pada kondisi di Tepi Barat: di sana tidak ada persenjataan berat seperti di Gaza, namun operasi militer Israel dan perampasan lahan tetap berlangsung tanpa hambatan dari dewan perdamaian manapun.

Menakar Langkah Terhormat

Hal ini memperlihatkan bahwa Dewan Perdamaian bentukan Trump sedang menghadapi krisis kepercayaan yang akut. Bagi Indonesia, pilihan untuk tetap bertahan atau keluar dari BoP bukan sekadar urusan diplomasi teknis, melainkan pernyataan sikap ideologis.

Desakan dari MUI dan organisasi masyarakat lainnya menempatkan Presiden Prabowo pada posisi krusial: tetap menjalin hubungan strategis dengan kekuatan besar dunia, atau kembali pada khittah kepemimpinan Indonesia yang mandiri dan tidak terdikte oleh agenda imperialisme. Sebagaimana ditegaskan oleh para tokoh Islam, keluar dari BoP bukan berarti berhenti memperjuangkan Palestina; justru itu bisa menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk membangun aliansi baru yang lebih jujur, adil, dan benar-benar berpihak pada kemanusiaan tanpa bayang-bayang kepentingan aktor-aktor perang.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Stenley Widianto, “Discussions with Board of Peace ‘on hold’ due to Iran war, Indonesia says”, REUTERS, March 04, 2026. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/discussions-with-board-peace-on-hold-due-iran-war-indonesia-says-2026-03-04/

Arab News, “Indonesia: Discussions with Board of Peace ‘on hold’ due to Iran war”, Arab News, March 04, 2026. https://www.arabnews.com/node/2635225/dunia

Ilkha, ” Islamic Jihad slams Washington “Gaza Board of Peace” meeting as political theater”, ILKHA, February 27, 2026. https://ilkha.com/english/world/islamic-jihad-slams-washington-“gaza-board-of-peace”-meeting-as-political-theater-514175https://ilkha.com/english/world/islamic-jihad-slams-washington-%E2%80%9Cgaza-board-of-peace%E2%80%9D-meeting-as-political-theater-514175

MUI, “Ketua HLNKI MUI: BoP Belum Kurangnya Kemaslahatan bagi Palestina”, MUI, March 03, 2026. https://mui.or.id/baca/berita/ketua-hlnki-mui-bop-belum-tunjukkan-kemaslahatan-bagi-palestina

Hendrik Yaputra, “Why Indonesia Should Exit the Board of Peace”, TEMPO ENGLISH, March 02, 2026. https://en.tempo.co/read/2090030/why-indonesia-should-exit-the-board-of-peace