Dari Tepi Barat hingga Gaza, Penutupan Israel Lumpuhkan Kehidupan Palestina

Gaza, NPC – Militer Israel pada Sabtu pagi (28/02/2026), menutup seluruh penghalang dan gerbang besi yang didirikannya di berbagai wilayah Tepi Barat yang diduduki, bertepatan dengan dimulainya serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Koordinator Kegiatan Pemerintah Israel di Wilayah (COGAT), lembaga pemerintah yang mengawasi urusan sipil Palestina, menyatakan bahwa Israel memutuskan menutup seluruh penyeberangan di Tepi Barat dan Jalur Gaza, termasuk penyeberangan Rafah, hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Dalam pernyataannya, COGAT menyebutkan keputusan itu berlaku bagi seluruh penduduk Palestina, kecuali mereka yang memiliki “izin pekerja esensial”. Izin tersebut akan diberikan melalui penyeberangan tertentu.

COGAT mengklaim penutupan penyeberangan di Gaza tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Namun di Tepi Barat, ratusan penduduk Palestina terjebak di berbagai penghalang dan gerbang besi yang ditutup hingga larut malam. Sebagian terpaksa bermalam di kendaraan mereka atau menumpang di rumah kerabat.

Penduduk Palestina dipaksa menempuh jalur memutar yang sulit untuk kembali ke rumah, sementara sebagian besar tidak dapat mencapai tempat kerja mereka. Pemindahan pasien ke rumah sakit juga terganggu, dan tentara menunda pemberian izin bagi kru ambulans untuk mengangkut pasien.

Khaled Odeh, penduduk Palestina Birzeit di utara Ramallah, mengatakan ia tengah kembali dari tempat kerjanya di Nablus pada Sabtu petang ketika mendapati seluruh penghalang telah ditutup, sehingga ia harus menunggu setidaknya empat jam di dalam kendaraannya.

Kepada Middle East Eye, ia mengatakan biasanya menempuh jalan utama penghubung Ramallah dan Nablus dan dapat tiba di Birzeit dalam waktu sekitar 45 menit. Namun setelah pos pemeriksaan ditutup, ia baru sampai di rumah setelah berjam-jam perjalanan.

“Saya tidak punya pilihan selain menunggu di mobil. Saya harus berbuka puasa sendirian dengan beberapa butir kurma yang saya bawa. Setelah beberapa jam, tentara membuka penghalang Ein Sinya di utara Ramallah, tetapi hanya untuk masuk ke kota. Barulah saya bisa pulang dan bertemu keluarga,” ujarnya.

Hukuman Kolektif

Akibat pembatasan yang dialami penduduk Palestina di hampir 1.000 penghalang dan gerbang besi yang memisahkan berbagai kota, serta ketidakmampuan siswa dan guru mencapai sekolah maupun universitas, Kementerian Pendidikan Palestina mengumumkan bahwa kegiatan belajar dialihkan secara daring.

Penutupan juga mencakup perbatasan Karameh antara Tepi Barat dan Yordania. Kebijakan ini menghalangi ratusan penduduk Palestina, termasuk mereka yang baru kembali dari ibadah umrah, untuk masuk kembali ke Tepi Barat.

Anas Hreibat dari Hebron mengatakan ia dan keluarganya berangkat ke Mekah pada awal Ramadan untuk menunaikan umrah. Namun ketika kembali, mereka mendapati perbatasan tersebut ditutup total. Mereka terpaksa menunggu dari Sabtu pagi hingga Minggu pagi dalam kondisi sulit tanpa tempat untuk menginap.

“Kedua orang tua saya yang sudah lanjut usia ikut bersama saya, dan kami mengalami kesulitan besar karena penutupan ini. Kami menghabiskan berjam-jam menunggu di bangku logam. Akhirnya mereka membuka sebagian penyeberangan hanya bagi orang-orang yang terjebak, sehingga kami bisa pulang, tetapi setelah melalui perjalanan yang sangat melelahkan,” katanya.

Militer Israel juga mengeluarkan instruksi untuk menutup Masjid Al-Aqsha di Yerusalem dan Masjid Ibrahimi di Hebron hingga pemberitahuan lebih lanjut. Para jemaah dipaksa meninggalkan lokasi dan area tersebut disegel dengan penghalang logam, sebagaimana dilakukan saat perang dengan Iran pada Juni tahun lalu.

Aktivis Bashar al-Qaryouti mengatakan kepada Middle East Eye bahwa pada masa darurat Israel menerapkan kebijakan menutup gerbang dan pos pemeriksaan untuk membatasi pergerakan penduduk Palestina. Pembatasan itu, kata dia, dimaksudkan untuk melindungi tentara yang ditempatkan di penghalang tersebut dari potensi serangan.

Menurutnya, militer Israel sedang menerapkan kebijakan hukuman kolektif di seluruh Tepi Barat melalui penutupan total yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari, memperdalam penderitaan penduduk, terutama mereka yang sakit, serta menghentikan hampir seluruh aktivitas masyarakat.

“Pemutusan pasokan bantuan dan makanan ke seluruh wilayah akibat penutupan ini, yang tidak diketahui berapa lama akan berlangsung, dapat memicu bencana kemanusiaan di semua lini,” kata Qaryouti.

“Selain itu, ada kesulitan besar untuk membawa pasien ke rumah sakit, termasuk pasien yang membutuhkan cuci darah.”

Penyeberangan Rafah

Sementara itu di Gaza, Israel menutup penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir hingga pemberitahuan lebih lanjut. Penyeberangan ini baru dibuka kembali sebulan sebelumnya setelah lebih dari dua tahun ditutup.

Militer Israel merebut kendali atas penyeberangan tersebut pada Mei 2024 dalam perang yang mereka lancarkan di Jalur Gaza. Ismail al-Thawabta, Direktur Kantor Media Pemerintah di Jalur Gaza, menyebut penutupan itu sebagai bentuk hukuman kolektif yang semakin memperketat blokade terhadap lebih dari dua juta penduduk sipil Palestina.

Ia mengatakan hukuman kolektif dilarang oleh hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa Keempat. Thawabta menambahkan penutupan penyeberangan akan memperparah krisis kemanusiaan karena ribuan orang yang terluka dan sakit tidak dapat memperoleh perawatan medis, sehingga secara langsung membahayakan nyawa penduduk sipil.

“Penutupan terus-menerus penyeberangan Rafah dan dampak kemanusiaan yang sangat berat yang ditimbulkannya merupakan tanggung jawab hukum, politik, dan moral bagi otoritas pendudukan serta menuntut pertanggungjawaban melalui mekanisme internasional yang berlaku,” ujarnya.

(T.FJ/S: MEE)