Ditulis oleh: Qassam Muaddi*
Yerusalem, NPC – Pasukan Israel meningkatkan serangan di wilayah pendudukan Tepi Barat minggu lalu, menyasar kota-kota dan kamp pengungsi Palestina. Dalam serangan ini, tiga penduduk sipil Palestina dibunuh Israel. Eskalasi ini terjadi seiring dengan rencana baru Israel untuk mempercepat aneksasi dan memperluas permukiman, termasuk menghubungkan salah satu permukiman terbesar, Maale Adumim, dengan Yerusalem.
Pada Senin, 7 April 2025, tentara Israel menembak tiga anak Palestina di kota Turmusayya, timur laut Ramallah, hingga membunuh Omar Saadeh, seorang anak Palestina-Amerika berusia 14 tahun. Sehari setelahnya, seorang perempuan Palestina bernama Aminah Yaaqoub (30 tahun) ditembak mati di pos pemeriksaan militer Israel dekat Salfit.
Sejak Oktober 2023, lebih dari 800 penduduk sipil Palestina telah dibunuh oleh tentara atau pemukim Israel, sebagai bagian dari operasi militer besar-besaran di kota-kota dan kamp pengungsi di Tepi Barat.
Awal bulan ini, pasukan Israel juga membunuh seorang pria Palestina bernama Hamza Khamash (33 tahun) dan menangkap saudaranya dalam penggerebekan di Nablus. Di hari yang sama, kamp pengungsi Dheisheh di selatan Betlehem diserbu. Dalam serangan itu, dua anak laki-laki usia 15 tahun dan dua pria Palestina terluka. Penggerebekan berlangsung lebih dari tujuh jam, disertai penggeledahan rumah dan penangkapan. Tentara Israel juga menyebar selebaran yang mengancam penduduk Palestina lainnya akan bernasib sama seperti kamp pengungsi Tulkarem dan Jenin jika mereka melindungi pejuang bersenjata.
Serangan udara juga dilancarkan ke kamp pengungsi Jenin yang sebelumnya telah dikosongkan. penduduk Palestina sekitar ditangkap, dan ponsel mereka diperiksa.
Rencana Pecah Belah Wilayah Tepi Barat
Operasi militer ini dimulai setelah kesepakatan gencatan senjata yang kini telah rusak. Serangan yang dinamai “Operasi Tembok Besi” ini pertama kali dilancarkan di Jenin, lalu menyebar ke wilayah utara Tepi Barat sejak pertengahan Januari. Operasi ini diduga menjadi langkah awal dari rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel, seperti yang diusulkan Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich.
Peluncuran operasi ini disebut sebagai “kompensasi” agar Smotrich mau menerima gencatan senjata dan tetap dalam koalisi pemerintahan Netanyahu. Rencana Smotrich untuk menghancurkan kamp-kamp pengungsi Palestina sejalan dengan tujuan pemerintah Israel untuk mencaplok Tepi Barat. Eskalasi di wilayah ini juga terjadi bersamaan dengan invasi darat ke Jalur Gaza, terutama di Rafah, dan perluasan proyek permukiman ilegal Israel baru.
Pada 30 Maret, kabinet Israel menyetujui pembangunan jalan permukiman baru di timur Yerusalem. Jalan ini memisahkan pusat Tepi Barat antara Yerusalem dan Lembah Yordan, dan disebut akan menghubungkan Betlehem ke Yerikho. Namun, jalan ini juga akan memisahkan wilayah Palestina dari Yerusalem. Jalan raya yang ada saat ini akan dikhususkan hanya untuk warga Israel, menghubungkan Yerusalem ke permukiman Israel hingga ke Lembah Yordan. Kunci dari proyek ini adalah permukiman Maale Adumim, rumah bagi 40.000 warga Israel.
Jika permukiman ini terhubung dengan Yerusalem, maka wilayah selatan dan utara Tepi Barat akan terpisah. Ini adalah rencana lama Israel yang kini telah disahkan secara resmi.
Desa Badui Palestina, Khan Al-Ahmar, yang terletak di tengah wilayah yang akan dipisah, tidak akan bisa diakses kendaraan Palestina dan hanya dapat dicapai dengan berjalan kaki.
Proyek ini diperkirakan menghabiskan biaya sekitar 91 juta dolar AS dan dibiayai dari anggaran khusus untuk layanan Palestina, terpisah dari anggaran utama pemerintah Israel. Organisasi Israel Peace Now mengatakan bahwa proyek ini bukan untuk meningkatkan transportasi Palestina, tetapi untuk mempermudah aneksasi sekitar 3% wilayah Tepi Barat ke Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut bahwa proyek ini akan meningkatkan keamanan dengan memisahkan pergerakan warga Israel dan Palestina. Wali Kota Maale Adumim bahkan menyebut persetujuan proyek ini sebagai “momen bersejarah.” Namun, Peace Now memperingatkan bahwa proyek ini bisa menghapus peluang perdamaian dan solusi dua negara.
Bulan ini, Katz mengatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan Otoritas Palestina menguasai Tepi Barat melalui pembangunan ilegal yang dianggap mengancam permukiman. Ia menyebut bahwa seperti halnya operasi militer di kamp Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, Israel juga akan mencegah Otoritas Palestina menguasai wilayah yang diklaim sebagai Yudea dan Samaria.
Dalam video bersama Smotrich saat mengunjungi beberapa permukiman, Smotrich menyebut bahwa belum pernah ada “revolusi pembangunan permukiman” seperti ini sejak 1967. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Israel saat ini berfokus pada pembangunan permukiman dan memberantas pembangunan ilegal oleh penduduk Arab-Palestina yang dianggap sebagai masalah besar dalam beberapa tahun terakhir.
Smotrich, yang merupakan tokoh penting sayap kanan Israel, telah menyerukan aneksasi Tepi Barat sejak 2015. Ia menyebut rencananya sebagai “solusi akhir” dengan tujuan mengakhiri konflik melalui pencaplokan penuh Tepi Barat ke wilayah Israel tahun 1948. Visi ini sejalan dengan upaya lama Perdana Menteri Netanyahu untuk menggagalkan solusi dua negara dan mencegah berdirinya negara Palestina.
Sayap kanan Israel kini mendominasi politik, memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam lima pemilu berturut-turut dalam dua tahun terakhir. Setelah 7 Oktober 2023, Smotrich menyatakan bahwa aneksasi Tepi Barat adalah “jawaban Israel terhadap Hamas.”
Sejak itu, kekerasan dan ekspansi permukiman meningkat, baik di Gaza maupun di Tepi Barat, tanpa banyak perlawanan dari dunia internasional.
Kekerasan pemukim di Tepi Barat telah memaksa lebih dari 20 komunitas Badui Palestina meninggalkan tempat tinggal mereka sejak Oktober 2023. Serangan tentara dan pemukim Israel juga telah membunuh lebih dari 800 penduduk sipil Palestina. Menurut UNRWA, Operasi Tembok Besi telah membuat lebih dari 40.000 penduduk Palestina mengungsi dan mengosongkan seluruh kamp pengungsi di Jenin dan Tulkarem. Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa warga di kamp-kamp tersebut tidak akan diizinkan kembali setidaknya selama satu tahun.
___
*Qassam Muaddi merupakan jurnalis Palestina yang tinggal di Ramallah. Ia telah meliput perkembangan politik, gerakan sosial, dan isu budaya Palestina.
(T.FJ/S: Mondoweiss)