Bagaimana Raksasa Teknologi Barat Membantu Penjajahan Israel di Palestina

Yerusalem, NPC – Surat kabar Israel, Maariv, pada Rabu (10/07/2024), melaporkan bahwa 46.000 bisnis Israel terpaksa ditutup akibat dampak dari perang genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza dan dampak buruknya terhadap perekonomian. Maariv menyebut Israel sebagai “negara yang sedang mengalami keruntuhan”.

Jika mengikuti perkembangan perang Israel di Jalur Gaza, kita pasti menyadari skala keruntuhan ekonomi negara Israel tersebut sejak genosida di Gaza dimulai. Namun, dampaknya terhadap penurunan tajam sektor teknologi Tel Aviv yang pernah berkembang pesat masih belum tereksplorasi.

Terlibat dalam Pembangunan Infrastruktur Penjajahan

Pada pertengahan Juni, sejumlah berita arus utama Israel melaporkan bahwa raksasa chip Intel menghentikan perluasan proyek pabrik besar di Israel, yang dijadwalkan untuk mengalirkan tambahan 15 miliar dolar ke dalam perekonomian entitas penjajah Israel.

Intel hanyalah salah satu raksasa teknologi yang nasibnya memburuk sejak pejuang kemerdekaan Palestina menerobos tembok kamp konsentrasi Gaza pada 7 Oktober 2023 dan menyerang militer Israel.

Nasib yang sama juga dialami oleh banyak perusahaan teknologi yang mencari keuntungan dari perluasan pemukiman ilegal Zionis, yang juga menyediakan infrastruktur dan sumber daya yang digunakan untuk menindas penduduk sipil Palestina dan menegakkan kebijakan apartheid Tel Aviv.

Minggu ini, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kehadiran Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri “secepat mungkin.” Khususnya, ICJ membuka pintu “ganti rugi” bagi setiap tindakan ilegal yang dilakukan oleh Israel dan entitas lain sejak tahun 1967.

Berbagai perusahaan teknologi Barat yang berhadapan dengan konsumen yang tidak hanya mendapat keuntungan dari perluasan permukiman ilegal Yahudi. Namun, juga secara aktif menyediakan infrastruktur inti dan sumber daya yang digunakan untuk menindas penduduk sipil Palestina dan menegakkan apartheid Tel Aviv kini dapat dikenakan tuntutan hukum.

Keputusan penting ICJ berarti kelangsungan jangka panjang operasi perusahaan-perusahaan teknologi ini di wilayah pendudukan Palestina hampir mati, karena takut akan dampak hukum, atau bahkan hal lainnya.

Tepatnya, mengingat Jerman saat ini berhadapan dengan ICJ akibat mendukung dan memfasilitasi genosida di Jalur Gaza dengan mengirim senjata dan bantuan lainnya ke Israel, konglomerat teknologi Siemens yang berkantor pusat di Munich adalah salah satu pelakunya.

Perusahaan ini “berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi di industri manufaktur, infrastruktur cerdas untuk gedung dan sistem energi terdistribusi, solusi mobilitas cerdas untuk transportasi kereta api, serta teknologi medis dan layanan kesehatan digital”. Produk-produknya berlimpah di seluruh Israel dan permukiman ilegal Israel di tanah Palestina yang diduduki.

Sistem pengatur lalu lintas dan lampu lalu lintas yang diproduksi oleh Siemens dapat ditemukan di wilayah Tepi Barat di mana penduduk sipil Palestina dilarang bepergian. Pada tahun 2014, subdivisi perusahaan Israel, RS Industries, juga memenangkan tender untuk menyediakan sistem kontrol lalu lintas di seluruh Kota Yerusalem, termasuk Yerusalem Timur (yang ditetapkan sebagai ibu kota negara Palestina dan diduduki Israel pada tahun 1967), termasuk dalam mandat ICJ.

Di tempat lain, Siemens menyediakan mobil model DDEMU untuk Kereta Cepat Yerusalem Tel Aviv dan pada tahun 2018 mendapatkan kontrak senilai 1 miliar dolar dari Israel Railways milik entitas untuk memasok 330 mobil listrik sebagai bagian dari proyek elektrifikasi Israel, yang mencakup Kereta Cepat Tel Aviv – Yerusalem (A1).

Sebuah proyek yang sangat kontroversial yang melewati dua wilayah Tepi Barat, termasuk tanah milik pribadi Palestina yang diduduki, dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif oleh orang-orang Yahudi Israel.

Lembaga Don’t Buy Into Occupation (DBIO) menyatakan bahwa “aktivitas Siemens memprihatinkan, karena terkait dengan penyediaan layanan dan kegunaan yang mendukung pemeliharaan dan keberadaan pemukiman”. Namun, aktivitas perusahaan lebih luas lagi. Melalui perwakilannya di Israel, Orad Group, perusahaan tersebut menyediakan peralatan dan teknologi untuk Layanan Penjara Israel (IPS) yang terkenal kejam.

Pada tahun 2004, Orad Group menyediakan sistem keamanan perimeter berbasis teknologi Siemens ke penjara Gilboa, sebuah pusat penahanan yang khusus diperuntukkan bagi tahanan politik Palestina. Siemens juga membekali IPS dengan sistem deteksi dan pemadam kebakaran yang canggih.

Terlibat dalam Kejahatan Permukiman Ilegal

Raksasa teknologi Amerika lainnya, Motorola, dikenal luas karena perangkat ponsel cerdasnya yang inovatif. Namun, DBIO dengan cermat mendokumentasikan keterlibatan divisi Motorola di Tel Aviv dalam perluasan pemukiman selama dekade terakhir.

Raksasa teknologi ini telah berkolaborasi erat dengan pasukan penjajah Israel, Kementerian Pertahanan Israel, dan dewan pemukiman Zionis di seluruh wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal. Contoh utama dari kolaborasi ini adalah sistem pengawasan “MotoEagle”, yang dirancang untuk memantau pemukim ilegal Israel di lahan yang telah dirampas dari penduduk Palestina. Sistem “MotoEagle” ini beroperasi di pangkalan militer penjajah Israel dan mengawasi tembok pemisah atau blokade yang berupa kamp konsentrasi yang memagari Jalur Gaza.

Stasiun radar produksi Motorola telah dipasang di tanah pribadi Palestina yang diambil alih secara ilegal, sehingga membatasi pergerakan penduduk Palestina di wilayah tersebut. Selain itu, Motorola memasok Sistem Zramim di Kementerian Pertahanan, sebuah operasi kartu pintar yang digunakan di pos pemeriksaan Israel untuk memantau transportasi barang.

Pengemudi, pedagang, dan perusahaan transportasi Palestina diwajibkan untuk mendaftarkan informasi pribadi mereka dalam sistem ini, sehingga Tel Aviv dapat memantau semua titik masuk dan keluar dengan cermat.

Perusahaan ini juga merupakan kontraktor pilihan untuk sistem keamanan internal Israel di berbagai pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina. Dewan regional Lembah Jordan, yang mencakup lebih dari 20 permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, menggunakan berbagai produk Motorola, termasuk sistem komando dan kontrol serta kamera pengintai. Selain itu, Otoritas Kependudukan dan Imigrasi di pemukiman Beitar Illit menggunakan Motorola untuk kebutuhan keamanan.

Pada tahun 2022, Motorola Solutions mendapatkan kontrak untuk menyediakan kamera keamanan dan sumber daya kontrol pintu masuk untuk seluruh Jalur Hijau Jerusalem Light Rail (JLR). Rute ini menghubungkan pemukiman ilegal Israel Gilo di Yerusalem Timur yang diduduki dengan pusat kota dan pemukiman ilegal Israel lainnya seperti Ramat Eshkol, Ma’alot Dafna, dan French Hill. Rute memfasilitasi konektivitas antara pemukiman ilegal dan mendukung pergerakan penjajah Israel. Akibatnya, Motorola telah terdaftar dalam database perusahaan PBB yang mendapat keuntungan dari perluasan pemukiman ilegal.

Memperkuat Kejahatan Apartheid

Hewlett Packard Enterprises (HPE), yang memisahkan diri dari penyedia komputer pribadi dan printer Hewlett Packard pada tahun 2015, adalah salah satu perusahaan AS yang paling menguntungkan. Namun, kurang diketahui bahwa HPE memasok dan mengelola sebagian besar infrastruktur teknologi yang mendukung apartheid dan kolonialisme pemukim di negara penjajah tersebut.

Misalnya, HPE menyediakan server “Itanium” dan layanan pemeliharaan kepada Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Tel Aviv. Server ini mengkomputerisasi sistem pos pemeriksaan Israel sambil menyimpan sejumlah besar informasi tentang semua penduduk Palestina yang berkewarganegaraan Israel dan penduduk Palestina yang bukan warga negara Israel di Yerusalem Timur yang diduduki.

HPE secara langsung menjalin kontrak dengan kota pemukim ilegal Modi’in Ilit dan Ariel, dua pemukiman  ilegal terbesar khusus Yahudi di Tepi Barat, untuk menyediakan berbagai layanan bagi mereka. Selain itu, HPE mengelola sistem server pusat untuk Layanan Penjara Israel (IPS), yang menempatkan perusahaan tersebut sebagai inti dari penggunaan penahanan massal yang dilakukan Tel Aviv untuk menekan pejuang Palestina. Laporan Human Rights Watch tahun 1994 menyoroti hal ini dengan menyatakan:

“Pengakuan di bawah tekanan dan penerimaan pengakuan tersebut sebagai alat bukti oleh pengadilan militer, merupakan tulang punggung sistem peradilan militer Israel.”

Selain itu, HPE adalah penyedia utama sistem Basel, sebuah sistem kontrol akses biometrik otomatis yang digunakan di pos pemeriksaan Israel dan tembok apartheid Gaza. Kartu identitas yang didistribusikan di bawah Basel merupakan bagian tidak bisa dipisahkan dari diskriminasi sistematis terhadap penduduk Palestina.

Pos-pos pemeriksaan militer khusus penduduk Palestina tersebut dirancang untuk memisahkan dan memecah Wilayah Pendudukan Palestina dan penduduknya, memisahkan pekerja dari tempat kerja mereka, siswa dari sekolah mereka, dan keluarga satu sama lain melalui pagar listrik, menara pengawas, dan penghalang beton.

Sistem Elektronik untuk Menangkal Intifada Palestina

Sistem Basel ini adalah bagian dari pengepungan yang lebih luas yang telah dialami penduduk Palestina selama beberapa dekade, yang semakin intensif dengan pengepungan Jalur Gaza dan Tepi Barat. Angkatan Laut Israel, pelanggan HPE lainnya, bergantung pada infrastruktur IT dan layanan dukungan perusahaan. Pengepungan Jalur Gaza dan Tepi Barat ini sangat membatasi pergerakan barang dan orang masuk dan keluar wilayah Palestina, yang secara eksplisit bertujuan untuk menghancurkan gerakan perlawanan Palestina.

Pada tahun 2006, Dov Weisglass, mantan penasihat Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, menjelaskan: “Idenya adalah untuk membuat orang-orang Palestina melakukan diet, akan tetapi tidak membuat mereka mati kelaparan”.

Rasa lapar akibat asupan kalori yang terbatas ini diharapkan dapat mendorong penduduk Palestina untuk menolak Hamas atau setidaknya memaksa para pejuang Palestina untuk mengurangi gerakan perlawanan mereka. Namun, kelaparan yang dialami penduduk Palestina semakin meningkatkan dukungan mereka terhadap Hamas dan kerinduan akan kebebasan dari pendudukan Israel.

Negara penjajah Israel gagal menghancurkan gerakan perlawanan Palestina melalui Operasi Pedang Besi untuk membalas serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober 2023, sebuah upaya yang sangat dahsyat bahkan media Israel mencapnya sebagai “kekalahan total”.

Menyusul kesuksesan serangan balasan Iran terhadap Israel pada tanggal 14 April, impunitas Tel Aviv tampaknya hampir berakhir. Hanya masalah waktu sebelum perusahaan teknologi besar barat seperti HPE, yang memfasilitasi penindasan terhadap penduduk Palestina, akan menghadapi konsekuensi atas keterlibatan mereka.

Genosida Terus Berlanjut

Kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Israel di Tepi Barat, Palestina yang diduduki, telah meningkat sejak 7 Oktober 2023, dengan serangan pesawat nirawak seperti yang terjadi di Tulkarem dan pembunuhan seperti yang terjadi di Tubas semakin sering terjadi.

Menurut laporan Kementerian Kesehatan Palestina, sebanyak 589 penduduk Palestina telah dibunuh oleh tentara penjajah Israel di Tepi Barat sejak 7 Oktober, termasuk 142 anak-anak.

Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penduduk Palestina di Jalur Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan dan Kesehatan yang memprihatinkan.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Kamis (25/07), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 39.157 orang dan 90.403 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, sekitar 90 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.

————–

Kit Klarenberg adalah jurnalis investigasi Inggris yang karyanya mengeksplorasi peran dinas intelijen dalam membentuk politik dan persepsi.

(T.FJ/S: The Cradle)