Washington, NPC – Asosiasi Amerika untuk Studi Timur Tengah, sebagaimana dilansir Palinfo, pada Rabu (06/04/2022), mengecam pembatasan yang diterapkan oleh otoritas pendudukan Israel atas hak pendidikan Palestina. Asosiasi juga mengecam campur tangan otoritas pendudukan Israel dalam penentuan jumlah dan identitas mahasiswa asing maupun tenaga pengajar universitas di wilayah Palestina yang diduduki.
Kecamanan ini tertuang dalam sebuah surat yang dikirim asosiasi, atas nama Komite Kebebasan Akademik Asosiasi Studi Timur Tengah di Amerika Utara, kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett, yang mencela “penerapan prosedur masuk dan tempat tinggal orang asing, yang dijadwalkan mulai berlaku Mei mendatang.
“Ini langkah sepihak yang diambil oleh otoritas Israel dalam memilih dan mengecualikan anggota fakultas, peneliti akademis, dan mahasiswa internasional yang ingin mengajar, belajar dan melakukan penelitian di universitas-universitas Palestina. Ini adalah upaya terus menerus pemerintah Israel dalam merampas hak rakyat Palestina atas pendidikan,” lapor surat kecaman tersebut.
Asosiasi Studi Timur Tengah di Amerika Utara menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Israel tersebut sebagai upaya untuk mengisolasi akademisi dan mahasiswa Palestina dari komunitas akademik internasional, dan bentuk penyensoran yang bertujuan membatasi kebebasan berekspresi, merampas akses para akademisi, mahasiswa internasional. Kebijakan ini juga membatasi kesempatan profesional dan pendidikan di universitas-universitas Palestina.
“Jika hal tersebut menjadi kebijakan, ini akan membatasi jumlah guru asing hingga sebanyak 100 orang, dan mahasiswa asing hingga 150 setiap tahun, di semua institusi perguruan tinggi di Tepi Barat, di mana pemerintah Israel akan menggunakan wewenang untuk menentukan kualifikasi dan bidang studi pelamar,” sebut Asosiasi Studi Timur Tengah.
Asosiasi Studi Timur Tengah menolak penggunaan kekuatan militer pendudukan Israel untuk menjadi penentu akademis di berbagai lembaga negara di bawah pendudukan Israel.
“Kebijakan endekatan ini membatasi kebebasan akademik Palestina,” sebut Asosiasi Studi Timur Tengah di Amerika Utara.
Surat kecaman juga memberikan gambaran sekilas tentang catatan panjang Israel dalam melakukan tindakan penekanan kebebasan pendidikan bagi penduduk Palestina.
Asosiasi Studi Timur Tengah Amerika didirikan pada tahun 1966, untuk mempromosikan beasiswa dan studi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Asosiasi ini merupakan organisasi Amerika terbesar di bidang pendiddikan Timur Tengah ini. Mereka menerbitkan “Jurnal Internasional tentang Studi Timur Tengah dan memiliki hampir 2800 anggota akademik di seluruh dunia.
Pada Maret lalu, media Israel, Haaretz, mengungkapkan rencana Israel untuk terlibat ikut campur dalam aktivitas universitas Palestina. Hal ini akan mempengaruhi kerja para pengajar atau dosen dari luar Palestina, dan mahasiswa asing yang belajar di berbagai universitas Palestina.
Kedatangan para akademisi dan intelektual asing ke wilayah pendudukan Palestina melalui penyeberangan perbatasan yang dikendalikan oleh otoritas pendudukan Israel dan mereka menentukan siapa yang boleh masuk atau tidak.
(T.FJ/S: Palinfo)
