AS Peringatkan Lebanon: Buang Senjata Hizbullah atau Lebanon Akan Diduduki Israel dan Suriah

Beirut, NPC – Lebanon menghadapi risiko besar akan pendudukan oleh Suriah dan Israel jika pemerintah Beirut tidak segera melucuti senjata kelompok Hizbullah. Peringatan ini disampaikan oleh Utusan Khusus AS untuk Suriah, Thomas Barrack, pada Sabtu (12/07/2025), dalam wawancaranya dengan media The National.

Barrack, yang juga menjabat sebagai Duta Besar AS untuk Turki, menyatakan bahwa Lebanon kini menghadapi ancaman eksistensial dari dua negara tetangga yang bersekutu dengan AS, yaitu Israel dan Suriah. Ia mendesak pemerintah Lebanon untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Hizbullah.

“Di satu sisi ada Israel, di sisi lain ada Iran, dan sekarang Suriah mulai menunjukkan pengaruhnya. Jika Lebanon tidak bergerak cepat, maka wilayah ini akan kembali menjadi Bilad al-Sham,” ujarnya, merujuk pada istilah sejarah untuk wilayah Syam Raya yang mencakup Lebanon dan Palestina.

Barrack menuding bahwa sebagian orang di Suriah bahkan menyebut Lebanon sebagai “resor pantai kami”, yang memperkuat kekhawatiran akan kemungkinan intervensi atau pendudukan.

Perubahan Politik di Suriah dan Dampaknya terhadap Lebanon

Pada bulan Desember 2024 lalu, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mantan afiliasi kelompok teroris Al-Qaeda, menguasai ibu kota Suriah, Damaskus. Pemerintahan baru Suriah kini dipimpin oleh Ahmad al-Sharaa, seorang mantan komandan ISIS. Pemerintahan ini dikabarkan telah meminta kota mayoritas Sunni, Tripoli di utara Lebanon, sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Israel. Sebagai gantinya, mereka bersedia menyerahkan Dataran Tinggi Golan.

Proposal AS: Bantuan Rekonstruksi Jika Hizbullah Menyerah

Bulan lalu, Barrack mengajukan proposal diplomatik kepada pemerintah Lebanon. Isinya: AS akan mendukung bantuan rekonstruksi dan menekan Israel untuk menghentikan serangan militer, asalkan Hizbullah menyerahkan senjatanya.

Meskipun perang antara Hizbullah dan Israel berakhir pada November lalu dengan gencatan senjata yang dimediasi AS, Israel tetap melakukan serangan udara dan operasi militer di wilayah Lebanon, termasuk lima titik pendudukan di selatan negara itu.

Sebagai respons, pemerintah Lebanon menyerahkan dokumen tujuh halaman yang berisi tuntutan penarikan penuh Israel dari wilayah Lebanon yang diduduki, seperti Ladang Shebaa, serta komitmen untuk membatasi senjata Hizbullah hanya di wilayah selatan Lebanon yang berbatasan dengan Israel, bukan pelucutan total seperti yang diminta Tel Aviv.

Presiden Aoun: Tak Ingin Picu Perang Saudara

Ketika ditanya mengapa Presiden Lebanon, Joseph Aoun, belum mengumumkan jadwal pelucutan senjata Hizbullah, Barrack menjawab:

“Dia tidak ingin memicu perang saudara.”

Barrack menambahkan bahwa Tentara Lebanon (LAF) saat ini belum memiliki sumber daya yang cukup untuk melucuti Hizbullah.

“Mereka menggunakan perlengkapan yang sudah berusia 60 tahun. Mereka tidak punya dana yang cukup. Hizbullah melihat ini dan berpikir, ‘Kami tidak bisa mengandalkan LAF. Kami harus membela diri karena Israel terus membombardir kami dan masih menduduki tanah kami.’”

Hizbullah: Tidak Akan Menyerah Selama Israel Menyerang

Pada 6 Juli lalu, pemimpin Hizbullah, Sayyid Naim Qassem, menyatakan bahwa kelompoknya tidak akan meletakkan senjata selama Israel masih melakukan agresi militer dan menduduki wilayah Lebanon.

“Kami tidak bisa diminta melemah atau menyerah selagi agresi Israel terus berlanjut,” kata Qassem di hadapan ribuan pendukungnya di Beirut selatan, dalam acara memperingati Hari Asyura, hari suci untuk mengenang gugurnya Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW.

Lebanon Tolak Normalisasi dengan Israel

Presiden Joseph Aoun juga menegaskan pada hari Jumat (11/07/2025) bahwa Lebanon tidak memiliki niat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump terus menekan Lebanon dan Suriah untuk menandatangani Abraham Accords, seperti yang telah dilakukan oleh Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko, yang sebelumnya menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

Dampak Negatif terhadap Palestina Jika Senjata Hizbullah Dilucuti

Hizbullah selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan utama yang menentang pendudukan Israel dan mendukung perjuangan Palestina, terutama di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Jika Hizbullah dilucuti senjatanya atau dilemahkan secara militer dan politik, maka dukungan militer terhadap Palestina akan berkurang. Israel akan memiliki lebih banyak ruang untuk bertindak tanpa ancaman dari utara (Lebanon).

Jika Lebanon tunduk pada tekanan AS dan Israel, termasuk menormalisasi hubungan seperti yang diupayakan melalui Abraham Accords, maka Israel akan makin mengukuhkan legitimasi regionalnya. Isolasi terhadap Palestina meningkat, karena semakin banyak negara Arab yang beralih memihak Israel.

Kesepakatan antara Suriah (di bawah pengaruh AS dan Israel) dan Israel, seperti penyerahan Dataran Tinggi Golan atau tawaran wilayah Tripoli sebagai ganti damai dapat menciptakan preseden bahaya: bahwa wilayah Arab bisa ditukar demi “perdamaian” dengan Israel. Nasib Palestina bisa “diperjualbelikan” dalam diplomasi geopolitik, tanpa keterlibatan rakyat Palestina sendiri.

Jika senjata Hizbullah dilucuti, hal ini bisa menjadi justifikasi untuk menekan kelompok-kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam. Labelisasi lebih luas terhadap gerakan pembebasan sebagai “teroris”, yang mempersempit ruang diplomasi dan kemanusiaan untuk Palestina.

Peningkatan tekanan pada Lebanon dan Suriah, serta dorongan untuk menandatangani Abraham Accords, berpotensi memecah solidaritas Muslim dan Arab terhadap Palestina. Hal ini juga meningkatkan persepsi bahwa “perjuangan Palestina sudah ditinggalkan” oleh dunia Arab.  Israel akan makin bebas menekan dan mencaplok wilayah Palestina. Keseimbangan kekuatan di kawasan akan condong tajam ke Israel dan sekutunya.

(T.FJ/S: The Cradle)