Amerika Membungkam Fakta: Bagaimana Kekuasaan Menghapus Kebenaran tentang Palestina

Ditulis oleh: Muhammad Ali Khalidi*

Washington, NPC – Pemerintahan Trump menyerang dunia akademis karena mengancam struktur kekuasaan dan elit dominan yang ada. Hal ini terlihat paling jelas dalam kasus Palestina di mana pengetahuan, fakta, dan kebenaran tentang wilayah yang sedang diduduki Israel ini ditutupi oleh Washington.

Ketidaktahuan sering dianggap sebagai bayangan pasif dari pengetahuan,
seperti gelap yang surut saat cahaya Pencerahan menyebar.
Tapi…

Bayangkan sebuah ketidaktahuan yang menolak tunduk.
Bayangkan ketidaktahuan yang melawan balik.
Bayangkan ketidaktahuan yang militan, agresif, tak mau diintimidasi.
Ketidaktahuan yang aktif, bergerak, dan tak sudi lenyap begitu saja—
bukan milik mereka yang tak sekolah atau tak bisa baca,
melainkan disebarkan oleh mereka yang duduk di puncak kekuasaan,
dan tanpa malu mengaku diri sebagai “pengetahuan.”

–Charles Mills, dalam “White Ignorance”.

Tiga Lapisan Penindasan terhadap Pengetahuan

Di dunia akademik saat ini, istilah “memproduksi pengetahuan” sudah menjadi hal umum. Kadang-kadang terdengar sedikit lebih cerdas, seolah-olah kita ini buruh pabrik yang memproduksi barang intelektual. Namun, memberikan pengetahuan kepada publik luas di Amerika Serikat kini terasa lebih penting daripada sebelumnya, dan sekaligus lebih terancam.

Pemerintahan Trump, terutama, tidak hanya melawan pengetahuan tetapi secara aktif “memproduksi ketidaktahuan” di berbagai bidang. Ini mungkin merupakan upaya paling keras dalam sejarah AS untuk menekan universitas.

Dalam konteks politik, ketidaktahuan bukan hanya tentang tidak tahu. Ia adalah hasil dari proses aktif, penindasan, dan pendiskreditan pengetahuan yang mengancam struktur kekuasaan dan elit dominan. Banyak hasil riset akademik secara langsung menentang ideologi sayap kanan AS, dari riset perubahan iklim, keamanan vaksin, hingga sejarah ras dan gender. Tak heran, dunia akademik pun jadi sasaran.

Penelitian terbaru tentang Palestina termasuk dalam kategori ini, dan karenanya menjadi target langsung pemerintah federal. Ini tampak jelas dalam surat kontroversial dari Departemen Pendidikan kepada Universitas Columbia pada 13 Maret 2025. Surat tersebut secara eksplisit menyasar Departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, dan menuntut agar departemen itu berada dalam “pengawasan akademik” selama minimal lima tahun.

Tindakan ini bertujuan memberi contoh. Institusi yang berani menyampaikan kebenaran tentang Palestina dijadikan kambing hitam. Selama wacana tersebut terbatas dalam ruang akademik, tidak masalah. Namun, ketika pengetahuan ini memicu gerakan mahasiswa besar yang peduli tentang kemanusiaan di Palestina, hingga menyebar ke serikat buruh, LSM, pemimpin gereja, rabi Yahudi, dan masyarakat luas, maka harus dihentikan.

Pemerintah AS kini tengah berupaya untuk menekan pengetahuan tentang Palestina melalui tiga cara:

1. Mendiskreditkan para peneliti akademik,
2. Menekan dan menolak hasil penelitian mereka,
3. Menuduh gerakan mahasiswa yang terinspirasi dari riset ini sebagai antisemitik.

Proyek Esther: Narasi Konspirasi Berulang

Serangan terhadap dunia akademik ini mengikuti naskah dari laporan Project Esther yang diterbitkan oleh Heritage Foundation. Laporan ini menuduh ada konspirasi global yang didanai oleh Qatar untuk mencuci otak profesor dan mahasiswa agar menjadi pembenci Yahudi dan anti-Israel.

Laporan ini membangun narasi seolah-olah para profesor telah disuap oleh Qatar untuk mendukung Hamas dan menyebarkan kebencian terhadap Israel melalui organisasi seperti Students for Justice in Palestine dan Jewish Voice for Peace. Mereka menyebut ini sebagai “Hamas Support Network” (HSN).

Laporan itu mengklaim 856 profesor di 240 universitas telah “makan” dana asing dari para pendukung Palestina. Para akademisi ini disebut sebagai anti-Semit dan anti-Israel.

Lebih jauh lagi, laporan itu menyebut bahwa pengaruh para profesor ini menjalar ke sekolah dasar dan menengah, menyebarkan narasi “Hamas” ke dalam kurikulum anak-anak Amerika.

Ironisnya, laporan ini mengeluh bahwa bukti-bukti antisemitisme di kampus telah “menghilang” dari internet, yang dianggap sebagai “pembersihan digital”. Namun kenyataannya, siapa pun yang pernah mencoba menghapus konten sensasional dari internet tahu bahwa hal itu hampir mustahil.

Dalam logika Project Esther, tidak adanya bukti dianggap sebagai bukti itu sendiri.

Penelitian dan Pengajaran tentang Israel dan Palestina

Alasan mengapa Project Esther perlu menciptakan narasi konspirasi seperti itu adalah karena kebenaran jauh lebih sederhana, dan lebih sulit diterima oleh para pendukung Zionisme.

Sejak akhir 1980-an, muncul kelompok “sejarawan baru” dari Israel yang mulai mengungkap fakta sejarah mengenai berdirinya negara Israel. Berdasarkan arsip yang dideklasifikasi, mereka menunjukkan bahwa penciptaan Israel melibatkan pembersihan etnis yang dilakukan secara sengaja dan pengusiran besar-besaran terhadap rakyat Palestina.

Ironisnya, temuan ini bukan hal baru bagi sejarawan Palestina, yang sejak lama telah mendokumentasikan tragedi Nakba. Namun, riset dari akademisi Israel membuat narasi ini lebih diterima di kalangan Barat.

Kini, di universitas-universitas Amerika, sejarah Palestina dan Israel diajarkan berdasarkan fakta-fakta ini. Tak mengherankan jika mahasiswa yang memahami konteks sejarah menjadi geram saat menyaksikan kekejaman di Gaza dan ketidakadilan yang berkelanjutan terhadap rakyat Palestina.

Riset di bidang ilmu sosial, politik, sosiologi, maupun antropologi, juga secara komprehensif membuktikan bahwa pemerintahan Israel beroperasi sebagai rezim apartheid. Pemerintah AS mendukung penuh struktur ini, yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Palestina “dari sungai hingga laut,” sembari menolak hak dasar rakyat Palestina.

Dampak Akademik dan Reaksi Masyarakat

Pengaruh kumulatif dari riset dan pendidikan ini mulai terasa luas. Masyarakat, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan dukungan buta AS terhadap Israel. Pemerintahan Trump dan pendukung sayap kanan kini berusaha menekan kesadaran ini.

Penindasan ini bahkan meluas ke bidang studi Israel sendiri, di mana para donor mulai menarik dukungan karena riset ilmiah justru mengkritik Zionisme.

Upaya menutup pengetahuan tentang realistas Palestina dan Israel adalah bentuk penyangkalan, sebanding dengan penyangkalan perubahan iklim, teori miasma, atau kreasionisme.

Penindasan terhadap Pengetahuan sebagai Strategi Politik

Meskipun teori konspirasi Project Esther tampak jelas mengada-ada, sebagian besar kalangan media dan politisi AS, termasuk dari Partai Demokrat, telah menerima sebagian besar narasinya. Media massa dipenuhi oleh komentator, baik dari sayap kanan maupun “kiri-nominal”, yang percaya bahwa kampus telah dikuasai oleh ide-ide antisemitisme, meskipun mereka mengkritik keras metode represif Trump.

Narasi umum mereka berbunyi: “Kami sepakat bahwa antisemitisme merajalela di universitas-universitas, tetapi Harvard dan Columbia sebaiknya diberi kebebasan untuk menanganinya sendiri, tanpa campur tangan (pemerintah) federal.”

Profesor Harvard, Steven Pinker, bahkan menulis di New York Times bahwa “sebagian kebencian terhadap Harvard memang layak diterima,” mengkritik mata kuliah seperti Queer Ethnography dan Decolonizing the Gaze. Namun ironisnya, Pinker dan banyak akademisi Yahudi lain di Harvard justru menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami antisemitisme di kampus tersebut.

Antisemitisme sebagai Alat Pukul Politik

Tuduhan antisemitisme dalam konteks ini lebih merupakan bentuk fitnah ketimbang kebenaran. Sebab, sejumlah besar mahasiswa dan dosen Yahudi, yang anti-Zionis atau non-Zionis, justru berada di garis depan perjuangan hak-hak Palestina.

Kaum Yahudi di Amerika memiliki keragaman pandangan terhadap Israel. Khususnya generasi muda, mereka cenderung lebih kritis. Dalam survei oleh Jewish Electorate Institute pada Juni–Juli 2023, ditemukan bahwa:

• 38% responden Yahudi berusia 18–40 tahun menyatakan Israel adalah negara apartheid.
• 33% menyetujui pernyataan bahwa Israel sedang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

Menariknya, survei ini dilakukan beberapa bulan sebelum pecahnya parang genosida di Gaza.

Dari pengalaman penulis di berbagai universitas, banyak dari pengkritik paling vokal terhadap Israel adalah mahasiswa atau dosen Yahudi, baik secara agama maupun budaya. Maka sangat menyesatkan ketika protes terhadap Israel digambarkan sebagai ancaman bagi seluruh mahasiswa Yahudi, seolah mereka adalah kelompok homogen.

Sementara itu, islamofobia, bias anti-Arab, dan anti-Palestina justru jauh lebih nyata dan terukur di banyak kampus. Misalnya, survei di Harvard menemukan bahwa:

• 47% mahasiswa Muslim merasa tidak aman secara fisik di kampus.
• Dibandingkan, hanya 15% mahasiswa Yahudi melaporkan perasaan serupa.

Namun, tidak ada seruan besar untuk mengatasi islamofobia atau rasisme anti-Palestina, bahkan ketika bentuk diskriminasi lain seperti rasisme terhadap warga kulit hitam, Latinx, seksisme, dan diskriminasi terhadap disabilitas juga tetap ada.

Mitos Kampus sebagai Sarang Antisemitisme

Gagasan bahwa universitas top di AS, yang penuh dengan mahasiswa dan staf Yahudi, bahkan mengajarkan Alkitab Ibrani dan etika melawan rasisme adalah “sarang antisemitisme,” sungguh tak masuk akal.

Penelitian dan survei menunjukkan bahwa sebagian besar antisemitisme di AS berasal dari sayap kanan politik.

Sebuah makalah akademik tahun 2022 menyimpulkan:

“Sikap antisemit terbuka jarang ditemui di kalangan kiri, tetapi umum di kalangan kanan, terutama di antara generasi muda konservatif. Bahkan ketika diberi informasi bahwa mayoritas Yahudi AS mendukung Israel, responden dari kalangan kiri jarang menyetujui pernyataan bahwa Yahudi memiliki terlalu banyak kekuasaan atau layak diboikot.”

Profesor pendidikan Jonathan Zimmerman dari Universitas Pennsylvania menulis di New York Daily News bahwa meskipun terjadi lonjakan insiden antisemitisme setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023, mahasiswa di kampus masih jauh lebih toleran terhadap Yahudi dibandingkan populasi umum.

Tentu saja, antisemitisme harus selalu dilawan, seperti segala bentuk rasisme dalam berbagai bentuknya. Namun, yang kita lihat sekarang bukan perjuangan melawan antisemitisme, melainkan bentuk “akal-akalan senjata politik yang sinis” untuk membungkam kritik terhadap Israel dan kebijakan luar negeri AS.

Seperti yang dikatakan Bernie Steinberg, mantan direktur eksekutif Hillel di Harvard:

“Ini adalah penggunaan sinis antisemitisme oleh kekuatan-kekuatan besar untuk menakut-nakuti dan pada akhirnya membungkam kritik sah terhadap Israel dan kebijakan AS terhadapnya.”

Produksi Ketidaktahuan: Upaya Sistematis

Produksi ketidaktahuan tentang Palestina berlangsung melalui tiga strategi penindasan pengetahuan:

1. Menghapus riset sejarah dan sosial ilmiah, yang membuktikan bahwa rakyat Palestina secara sistematis dirampas hak-haknya, dan bahwa negara Israel berdiri di atas penyangkalan terhadap hak penentuan nasib sendiri bangsa Palestina.
2. Membangun narasi palsu tanpa bukti, tentang jaringan profesor universitas yang dibayar oleh Qatar untuk mendukung Hamas, sebagai alasan mengapa dunia akademik mengkritik Israel dan Zionisme.
3. Mendistorsi gerakan mahasiswa, yang sesungguhnya menyerukan perdamaian dan keadilan, menjadi gerombolan antisemitik dalam opini publik.

Tiga strategi ini membuktikan betapa jauhnya kelompok-kelompok pro-Zionis bersedia melangkah untuk menyembunyikan dan mendistorsi kebenaran tentang Palestina, sekaligus menekan revolusi moral yang mulai tumbuh di kalangan generasi muda terhadap ketidakadilan yang terus berlangsung.

__

*Muhammad Ali Khalidi adalah profesor filsafat di Graduate Center, City University of New York, dan sering mengkaji aspek-aspek filosofis dari persoalan Palestina.

(T.FJ/S: Mondoweiss)