Board of Peace Tak Akan Libatkan UNRWA, Bagaimana Risiko dalam Pemulihan Gaza?

Syifa 2 Oktober 2026 11:23 . 5 menit membaca

Keputusan Dewan Perdamaian (Board of Peace atau BoP) yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengecualikan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dalam proyek pemulihan Jalur Gaza kembali memicu perdebatan sengit. BoP menegaskan tidak akan memberi peran sedikit pun kepada UNRWA dalam proses rekonstruksi maupun penyaluran bantuan. Langkah tersebut dinilai banyak pihak sebagai dukungan nyata terhadap tuntutan lama Israel untuk membubarkan lembaga yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan warga Palestina.

Rencana ini mengemuka di sela-sela Sidang Umum PBB, bertepatan dengan peluncuran program pemulihan Gaza oleh BoP. Dewan yang ditugaskan mengawasi kesepakatan gencatan senjata dan mengarahkan pembangunan pascakonflik ini secara terbuka menetapkan syarat ketat bagi setiap lembaga yang ingin menjadi mitra kerja mereka.

Melalui pernyataan resminya di media sosial, BoP menegaskan alasan di balik penolakan tersebut:

“Kebijakan BoP terkait keterlibatan UNRWA di Gaza tidak berubah. Kami hanya akan bekerja sama dengan mitra terpercaya yang mampu memberikan hasil nyata bagi rakyat Gaza serta berkontribusi pada proses deradikalisasi. UNRWA dinilai gagal memenuhi kriteria penting tersebut.”

Meskipun demikian, dinamika di balik layar menunjukkan celah diplomasi yang agak berbeda. Seorang pejabat internal BoP membocorkan bahwa dialog informal antara pengurus Bop dan perwakilan UNRWA sebenarnya sempat berlangsung beberapa kali. BoP mengisyaratkan bahwa program teknis UNRWA mungkin saja dimanfaatkan secara terbatas apabila memberi manfaat langsung bagi warga. Namun, posisi politik BoP tetap tidak berubah: masa keberadaan UNRWA secara kelembagaan di Gaza dianggap telah usai.

Sikap UNRWA: Pengalaman Puluhan Tahun yang Tak Tergantikan

Menanggapi pengecualian tersebut, Pimpinan Sementara UNRWA, Christian Saunders, menegaskan bahwa mengabaikan kapasitas dan jaringan organisasinya di tengah krisis kemanusiaan yang teramat parah adalah tindakan yang tidak masuk akal sekaligus tidak bertanggung jawab.

Keberadaan UNRWA di Gaza bukan sekadar formalitas, melainkan ditopang oleh kekuatan operasional yang mengakar:

Infrastruktur Vital dan Tenaga Kerja Lokal: UNRWA menaungi belasan ribu staf lokal yang menggerakkan sektor-sektor esensial, mulai dari pelayanan kesehatan, pengelolaan air bersih, sanitasi, hingga sistem pendidikan.
Ancaman Keruntuhan Sosial: Mantan Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengingatkan bahwa penghentian peran lembaga secara mendadak akan membawa dampak fatal bagi jutaan warga sipil yang menggantungkan hidupnya di tempat-tempat pengungsian.

Didirikan pada akhir dekade 1940-an pascamandat pembentukan negara Israel, UNRWA memiliki wilayah kerja yang melintasi Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Bagi masyarakat Palestina, UNRWA bukan sekadar penyalur bantuan pangan dan medis, melainkan simbol perjuangan sejarah serta penjamin hukum atas hak mereka untuk kembali ke tanah air.

Hamas Sebut Pengecualian UNRWA sebagai Agenda Dukungan Politik Israel

Langkah BoP mengecualikan UNRWA memicu penolakan keras dari kelompok Hamas. Melalui juru bicaranya, Hazem Qassem, Hamas menilai keputusan dewan tersebut sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda politik Israel. Ia mempertanyakan moralitas sebuah badan yang mengusung nama “perdamaian”, tetapi justru memusuhi organisasi kemanusiaan PBB di saat warga sipil masih menghadapi gempuran harian dan keterbatasan akses bantuan.

Analis politik Palestina, Ahmed Najar, juga menilai bahwa pengecualian terhadap UNRWA merupakan bagian dari strategi politik untuk menghapus hak-hak pengungsi Palestina dari peta masa depan Gaza. Ketimpangan ini kian jelas jika melihat struktur kepemimpinan BoP itu sendiri:

Ketimpangan Perwakilan: Israel tercatat sebagai salah satu anggota pendiri BoP, sementara pihak Palestina sama sekali tidak diberi ruang atau perwakilan dalam jajaran eksekutif penentu kebijakan.
Dominasi Aktor Luar: Arah kebijakan dan pengawasan dana rekonstruksi sepenuhnya dipegang oleh pejabat senior Amerika Serikat, tokoh-tokoh pro-Israel, serta para eksekutif bisnis swasta.
Tuduhan yang Tidak Terbukti: Alasan keamanan yang kerap dipakai untuk meminggirkan UNRWA, seperti tuduhan keterlibatan stafnya dalam jaringan militan, sebenarnya telah dipatahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) karena minimnya bukti substantif.

Syarat Pelucutan Senjata dan Kebuntuan Pemulihan Gaza

Di luar perdebatan soal UNRWA, proses rekonstruksi Gaza kini berada dalam titik buntu akibat syarat-syarat politik dan militer yang saling mengunci. Faksi-faksi Palestina sebelumnya telah menyetujui peta jalan pelucutan senjata secara bertahap yang diimbangi dengan penarikan mundur pasukan Israel.

Namun, BoP menegaskan bahwa militer Israel tidak akan mundur dari garis batas pertahanan sebelum proses pelucutan senjata Hamas, termasuk penghancuran terowongan dan penyerahan seluruh persenjataan selesai dilakukan sepenuhnya.

Akibat syarat ketat ini, rencana rekonstruksi yang mensyaratkan pembentukan wilayah bebas konflik menjadi sulit terealisasi. Di lapangan, mayoritas penduduk Gaza terjebak dalam krisis berkepanjangan: fasilitas kesehatan lumpuh, pasokan listrik dan air bersih terputus, serta pemukiman warga hancur tanpa kepastian kapan pembangunan kembali benar-benar dimulai.

Implikasi Hukum Humaniter dan Hubungan Internasional

Perselisihan mengenai status UNRWA mencerminkan pergeseran mengkhawatirkan dalam tata kelola bantuan internasional. Para pakar hukum humaniter internasional menyoroti beberapa poin penting:

Politisasi Bantuan Kemanusiaan: Menurut prinsip Hukum Humaniter Internasional, penyaluran bantuan esensial bagi warga sipil tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar atau disyaratkan pada kepentingan politik pihak yang bertikai.
Ketiadaan Entitas Pengganti: Laporan independen menegaskan bahwa tidak ada satu pun organisasi non-pemerintah atau lembaga baru yang memiliki sistem logistik, jaringan kerja, dan tingkat kepercayaan warga lokal yang setara dengan UNRWA.
Ancaman terhadap Status Pengungsi: Langkah sepihak mengecualikan UNRWA dari proses rekonstruksi dan penyaluran bantuan dikhawatirkan menjadi strategi de facto untuk mengikis status hukum pengungsi Palestina tanpa solusi politik yang adil berdasarkan resolusi-resolusi PBB.

Tanpa keterlibatan lembaga yang kredibel serta perwakilan warga Palestina dalam menentukan masa depan mereka, rencana rekonstruksi ini berisiko menjadi proyek sepihak yang rapuh di tengah krisis kemanusiaan yang belum terselesaikan.