Rekonstruksi Gaza Tak Cukup dengan Besarnya Anggaran, Butuh Ketegasan Dunia

Syifa 28 September 2026 10:53 . 4 menit membaca

Gaza hari ini bukan sekadar wilayah yang terkoyak oleh konflik, melainkan cermin dari krisis kemanusiaan dan ekonomi terparah dalam sejarah modern. Laporan terbaru dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) mengungkapkan fakta yang sangat memprihatinkan: dibutuhkan dana setidaknya $71,5 miliar (sekitar Rp1.100 triliun) untuk memulihkan dan membangun kembali wilayah yang kini luluh lantak tersebut.

Namun, di balik hamparan puing dan besarnya estimasi biaya tersebut, terdapat satu kenyataan mendasar yang sering terabaikan: seberapa pun melimpahnya anggaran yang dialokasikan oleh komunitas internasional, upaya rekonstruksi Gaza akan berakhir sia-sia jika tidak diiringi oleh komitmen politik yang nyata, tegas, dan ditaati secara konsisten.

Skala Kehancuran dan Biaya Rekonstruksi

Estimasi biaya rekonstruksi sebesar $71,5 miliar atau setara dengan Rp1.280.994.000.000.000 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar rupiah) bukanlah sekadar kalkulasi angka di atas kertas. Angka tersebut mencerminkan kehancuran total yang dialami oleh jutaan warga yang kehilangan ruang hidup, mata pencaharian, serta fondasi masa depan mereka.

Data UNCTAD mencatat bahwa lebih dari 92 persen lembaga ekonomi di Gaza telah rusak atau hancur total sejak konflik memuncak pada akhir 2023. Kelumpuhan ini merata di hampir seluruh sektor produktif:

Sektor Pertanian dan Industri: Mengalami penurunan produksi hingga 94 persen. Saat ini, kurang dari 1,5 persen lahan pertanian yang masih dapat diakses dan diolah.
Sektor Konstruksi: Hampir berhenti sepenuhnya, dengan tingkat penurunan aktivitas mencapai 99 persen.
Kondisi Sosial-Ekonomi: Lebih dari 90 persen penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan, sementara tingkat pengangguran mencetak rekor tertinggi di angka 78 persen.

Dampak dari kelumpuhan sistematis ini sangat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendapatan per kapita warga Gaza anjlok drastis hingga 83 persen dibandingkan tahun 2022, menyisakan rerata PDB sebesar $212 per tahun atau hanya sekitar $0,58 (sekitar Rp9.000) per orang per hari. Angka ini menunjukkan kondisi bertahan hidup yang sangat ekstrem, terlebih di tengah lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok yang naik hingga tiga kali lipat.

Efek Domino hingga ke Tepi Barat

Krisis ekonomi ini tidak berhenti di batas wilayah Gaza, melainkan merembet secara langsung ke Tepi Barat. Kebijakan penahanan pendapatan bea cukai milik Pemerintah Palestina oleh Israel, yang nilainya mencapai miliaran dolar sejak 2019 hingga 2026, telah menimbulkan tekanan fiskal yang sangat berat.

Keterbatasan anggaran ini secara perlahan memicu kelumpuhan pada sektor layanan publik dasar:

Layanan Kesehatan: Tunggakan pembayaran di sektor kesehatan menumpuk hingga $1,1 miliar, yang mengancam operasional rumah sakit dan ketersediaan obat-obatan esensial.
Pendidikan: Kekurangan dana operasional memaksa sekolah-sekolah di Tepi Barat memangkas kegiatan belajar-mengajar tatap muka menjadi hanya tiga hari dalam seminggu.
Stabilitas Keuangan: Beban utang publik yang membengkak berisiko menggoyahkan ketahanan sektor perbankan, yang pada akhirnya dapat menghentikan transaksi perdagangan vital seperti pasokan air, bahan bakar, dan logistik medis.

Dana Tanpa Penerapan Nyata Adalah Kesia-siaan

Melihat luasnya dampak kerusakan, menggalang bantuan teknis dan finansial dari lembaga internasional memang menjadi langkah mendesak. Infrastruktur dasar seperti jaringan listrik, instalasi air bersih, fasilitas medis, dan pemukiman warga harus segera dibangun kembali.

Meski demikian, sejarah berulang kali membuktikan bahwa janji bantuan finansial tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan krisis mendasar. Rekonstruksi Gaza tidak boleh dipandang sebatas proyek fisik atau pembangunan infrastruktur belaka.

Tanpa adanya komitmen yang mengikat untuk:

Menghentikan pembatasan mobilitas barang dan manusia,
Mengakhiri pemblokiran akses ekonomi, serta
Menjamin perlindungan hukum internasional yang dihormati oleh semua pihak,

maka setiap bangunan yang didirikan hari ini akan selalu berada di bawah bayang-bayang risiko kehancuran di kemudian hari. Tanpa kepastian hukum dan keamanan, bantuan materiil sebesar apa pun hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan.

Komitmen Nyata sebagai Fondasi Pemulihan

UNCTAD menegaskan bahwa pemulihan Gaza bukan sekadar memulihkan kondisi fisik wilayah, melainkan membangun kembali kemandirian dan ketahanan ekonomi rakyat Palestina. Hal ini merupakan prasyarat mutlak dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.

Tanggung jawab utama kini berada di tangan komunitas global. Dunia tidak hanya dituntut untuk menggalang dana bantuan, tetapi juga harus menunjukkan ketegasan dalam mengawal pelaksanaan komitmen damai dan penegakan hukum internasional. Sebab pada akhirnya, keberhasilan rekonstruksi Gaza tidak diukur dari seberapa besar dana yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa konsisten komitmen tersebut diterapkan di lapangan.