Sykes-Picot: Perjanjian Rahasia yang Merusak Persatuan Dunia Islam

Perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani secara rahasia oleh Inggris dan Prancis pada tahun 1916 menjadi titik balik penting dalam sejarah dunia Islam. Melalui kesepakatan ini, kekuatan Barat membagi wilayah Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah ke dalam zona pengaruh kolonial, tanpa melibatkan masyarakat lokal dan tanpa memperhatikan kesatuan budaya, agama, dan etnis yang ada.

Garis-garis buatan yang ditarik di atas peta bukan hanya membentuk negara-negara modern dengan fondasi yang rapuh, tetapi juga memicu konflik identitas, perebutan kekuasaan, dan perpecahan politik di antara umat Islam. Artikel ini menelusuri bagaimana perjanjian tersebut menjadi akar dari disintegrasi yang terus membayangi Umat Islam di Timur Tengah hingga hari ini.

Kemunduran Utsmaniyah

Perang Dunia I pecah pada musim panas 1914 dan menjadi salah satu konflik terbesar dalam sejarah modern, dengan jutaan korban jiwa. Perang ini mempertemukan dua kubu besar: Blok Sentral yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hungaria, serta Blok Sekutu yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia, sementara Amerika Serikat belum ikut serta.[1]

Di tengah konflik global ini, Utsmaniyah mengalami kemunduran drastis akibat tekanan internal dan ekspansi kolonial Barat yang agresif. Posisi Sultan kala itu hanya sebagai simbol, dan sejatinya telah digantikan oleh pemerintahan militer yang dipimpin oleh “Tiga Pasha” yang berasal dari kelompok sekular yang telah “ter-westernisasi”, yaitu kelompok Turki Muda (Young Turks, 1908).[2]

Dalam beberapa dekade terakhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Utsmaniyah terus mengalami kemunduran dengan kehilangan banyak wilayah strategis: Prancis menguasai Aljazair (1830) dan Tunisia (1881), Italia merebut Libya (1911), sementara Inggris memperluas dominasinya ke Aden, Oman, wilayah Teluk, dan Kuwait. Mesir secara de facto telah lepas sejak masa pemerintahan Muhammad Ali dan jatuh sepenuhnya ke tangan Inggris pada tahun 1882, disusul Sudan pada tahun 1899. Menjelang Perang Dunia I, kekuasaan Utsmaniyah di kawasan Levant dan Iraq hanya tersisa di beberapa provinsi penting seperti Damaskus, Aleppo, Raqqa, Bagdad, dan Basra. [3]

Di tengah kekacauan geopolitik global, Utsmaniyah berupaya bergabung dengan Blok Sekutu, namun ditolak secara mentah-mentah. Karena tak memiliki sekutu lain, pemerintahan ini berpihak kepada Blok Sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria pada Oktober 1914.[4] Keputusan ini justru membuka jalan bagi keterlibatan langsung kekuatan kolonial di wilayah Arab, terutama melalui serangkaian perjanjian rahasia yang merugikan Ottoman. Salah satu yang paling berdampak adalah Perjanjian Sykes-Picot yang ditandatangani pada 16 Mei 1916. Kesepakatan ini secara drastis mengubah peta politik Timur Tengah, menjadi titik awal disintegrasi wilayah-wilayah Islam, dan melahirkan konflik geopolitik yang terus berlanjut hingga hari ini.

Perjanjian Sykes Picot & Berbagai Peristiwa Penting yang Mengiringinya

Perjanjian Sykes-Picot disusun secara rahasia pada masa Perang Dunia I oleh Sir Mark Sykes dari Inggris dan François Georges Picot dari Prancis. Perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 1916 ini membagi wilayah Arab bekas Utsmaniyah menjadi zona pengaruh. Prancis menduduki wilayah pesisir Suriah dan sebagian besar Lebanon, sedangkan Inggris menguasai wilayah Mesopotamia tengah dan selatan, termasuk Baghdad dan Basra. Palestina Ditempatkan di bawah administrasi internasional karena adanya kepentingan Rusia sebagai kekuatan Kristen. Sisa wilayah termasuk Suriah pedalaman, Mosul, dan Yordania, diberikan kepada kepala suku Arab di bawah pengawasan Inggris di selatan dan Prancis di utara. Kedua negara juga sepakat mempertahankan kebebasan jalur pelayaran dan perdagangan di zona pengaruh masing-masing.[5]

Kesepakatan Sykes-Picot dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi nasionalisme Arab. Justru, Inggris memanfaatkan gerakan Arab sebagai alat untuk merusak pengaruh Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah. Strategi utamanya adalah mendorong pemberontakan bangsa Arab melalui tokoh kunci, Sharif Hussein bin Ali, Gubernur Mekkah, yang memiliki ambisi pribadi menjadi Khalifah dunia Arab. Inggris mendukung rencana ini dengan segera didirikannya kerajaan Arab pascaperang yang mencakup seluruh Semenanjung Arab hingga Suriah dan Irak. Detail kesepakatan antara Sharif Hussein dan Inggris dibahas dalam surat-menyurat yang dikenal sebagai McMahon- Hussein Correspondence.[6]

Pada bulan Juni 1916, Sharif Hussein memimpin pemberontakan melawan Khilafah Utsmaniyah. Dalam waktu singkat, pasukannya dengan dukungan besar dari Inggris berupa tentara, senjata, dan dan, berhasil merebut kota-kota penting di Hijaz, termasuk Mekkah dan Jeddah. Mereka menggunakan “Bendera Perlawanan Arab” yang didesain Inggris, yang kemudian menginspirasi beberapa bendera negara Arab modern. Hingga tahun 1918, pasukan Arab berhasil menguasai kota-kota besar seperti Yerusalem, Bagdad, Amman, dan Aqaba. Namun, penting dicatat bahwa gerakan ini hanya didukung oleh sebagian kecil penduduk Arab sekitar dua ribu orang, sementara mayoritas tetap netral dan tidak terlibat dalam konflik ini.[7]

Makar yang dilakukan Sharif Hussein bersama Inggris untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah justru berujung pada pengkhianatan. Inggris diam-diam membuat kesepakatan terpisah dengan Prancis melalui Perjanjian Sykes-Picot, yang baru diketahui publik pada 1917 setelah dibocorkan oleh pemerintahan Bolshevik Rusia. Perjanjian ini bertentangan dengan janji Inggris kepada Sharif Hussein dan memicu ketegangan antara kedua pihak. Tak lama setelah itu, Inggris kembali mengkhianati bangsa Arab melalui Deklarasi Balfour (2 November 1917), di mana Inggris secara resmi menyatakan dukungan bagi pendirian negara Yahudi di Palestina melalui surat kepada tokoh Zionis, Baron Rothschild.[8] Deklarasi ini mengabaikan keberadaan dan hak penduduk Arab Palestina yang telah lama mendiami wilayah tersebut, sekaligus menanam benih konflik panjang yang masih terus berlangsung hingga hari ini.

Hingga 1917, Inggris telah menjalin tiga perjanjian dengan tiga pihak berbeda: Arab, Prancis, dan Zionis. Pasca-Perang Dunia I dan tumbangnya Kekhalifahan Utsmaniyah, wilayah Timur Tengah dibagi-bagi oleh Liga Bangsa-Bangsa tanpa memperhatikan batas etnis, geografis, atau agama. Tujuan utama pembagian ini bukan untuk stabilitas, melainkan untuk melemahkan solidaritas Arab agar mudah dipecah belah.

Sejarah menunjukkan bagaimana negara-negara imperialis meruntuhkan kekuasaan Islam dan menggantinya dengan pemimpin-pemimpin ambisius yang mudah dikendalikan. Hingga kini, wajah imperialisme tetap sama: hanya berubah rupa, namun tetap berupaya menguasai dan mengeksploitasi wilayah yang kaya akan sumber daya.[9] Warisan persekongkolan kolonial itu masih terasa hingga hari ini, tercermin dalam konflik berkepanjangan di Palestina, Suriah, Irak, dan Yaman, konflik yang sebagian besar berakar pada batas-batas negara buatan yang ditetapkan tanpa legitimasi rakyat, serta terus diperparah oleh intervensi kekuatan luar.

Perjanjian Sykes-Picot 1916 menjadi simbol disintegrasi kawasan Timur Tengah pasca-Khilafah Utsmaniyah. Perjanjian rahasia ini bukan hanya mencerminkan ambisi geopolitik Inggris dan Prancis, tetapi juga menjadi cermin bagaimana kekuatan kolonial memanfaatkan ambisi segelintir pihak yang rakus kekuasaan demi kepentingan imperialisme. Dengan mengabaikan identitas etnis, agama, dan sejarah umat Islam, perjanjian ini menciptakan batas-batas negara yang rapuh dan tidak sah, yang hingga kini terus melahirkan konflik politik, perang saudara, dan penjajahan. Kombinasi antara persekongkolan Inggris-Prancis-Zionis, lemahnya kepemimpinan lokal, serta intervensi kekuatan asing telah membentuk dinamika Timur Tengah modern yang penuh ketidakstabilan. Warisan dari peta kolonial ini terus terasa, menjadikan kawasan tersebut sebagai medan pertarungan kekuasaan global dan tragedi kemanusiaan yang belum kunjung usai hingga hari ini.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

[1] United States Holocaust Memorial Museum, “World War I,” Holocaust Encyclopedia, diakses 21 Juli 2025, https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/world-war-i.

[2] Fromkin, David. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York: H. Holt, 2001.

[3] Al Jazeera, “Sykes‑Picot: 100 Years – The Map that Divided the Middle East,” Al Jazeera Interactive, diakses 21 Juli 2025, https://interactive.aljazeera.com/aje/2016/sykes-picot-100-years-middle-east-map/index.html.

[4] EBSCO,“Central Powers,” EBSCO Research Starters: Military History and Science, diakses 21 Juli 2025, https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/central-powers.

[5] This Day in History, “Britain and France Conclude Sykes‑Picot Agreement,” This Day in History, History.com, diakses 21 Juli 2025, https://www.history.com/this-day-in-history/may-16/britain-and-france-conclude-sykes-picot-agreement.

[6] Britain Palestine Project, “Contradictory Promises,” Britain Palestine Project, diakses 21 Juli 2025, https://britainpalestineproject.org/contradictory-promises/.

[7] Muhammad Iskandar Syah, “Sejarah Sykes‑Picot dan Awal Mula Terpecahnya Persatuan Umat Islam di Timur Tengah,” Literasi Islam, 4 November 2023, diakses 21 Juli 2025, https://literasiislam.com/sejarah-sykes-picot-dan-awal-mula-terpecahnya-persatuan-umat-islam-di-timur-tengah/.

[8] Muhammad Iskandar Syah, “Sejarah Sykes‑Picot dan Awal Mula Terpecahnya Persatuan Umat Islam di Timur Tengah,” Literasi Islam, 4 November 2023, diakses 21 Juli 2025, https://literasiislam.com/sejarah-sykes-picot-dan-awal-mula-terpecahnya-persatuan-umat-islam-di-timur-tengah/.

[9] Muhammad Iskandar Syah, “Sejarah Sykes‑Picot dan Awal Mula Terpecahnya Persatuan Umat Islam di Timur Tengah,” Literasi Islam, 4 November 2023, diakses 21 Juli 2025, https://literasiislam.com/sejarah-sykes-picot-dan-awal-mula-terpecahnya-persatuan-umat-islam-di-timur-tengah/.