Jalur Gaza, NPC – Lebih dari 550 mantan pejabat militer Israel mendesak Presiden AS, Donald Trump untuk menggunakan pengaruhnya guna menghentikan agresi militer Israel di Jalur Gaza dan mengupayakan pembebasan para tawanan Israel yang ditahan oleh Hamas.
Menurut laporan situs investigatif Clash Report, para mantan pejabat tersebut menyerukan kepada Trump agar menggunakan kunjungan ke Timur Tengah untuk mendorong gencatan senjata dan menyelamatkan para tawanan, termasuk tentara berkewarganegaraan ganda, Aidan Alexander, yang baru-baru ini dibebaskan oleh Brigade al-Qassam.
Salah satu tokoh yang menandatangani seruan ini adalah mantan Kepala Operasi Militer Israel, Yisrael Ziv. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Trump dalam membebaskan Aidan Alexander menjadi tamparan telak bagi pemerintahan Netanyahu. “Sungguh memalukan bahwa pemerintah dan perdana menterinya sama sekali tidak peduli dengan nasib para tawanan. Keberhasilan Trump menjadi bukti nyata kegagalan Netanyahu,” ujar Ziv.
Ziv juga mengungkapkan bahwa Netanyahu menyadari potensi tekanan dari Trump dan memutuskan untuk mengirim delegasi diplomatik ke Qatar guna membuka kembali jalur negosiasi.
Pemerintahan Netanyahu yang masih terus melancarkan genosida di Gaza menghadapi tekanan dari dalam negeri untuk mencapai kesepakatan pertukaran tawanan dengan Hamas dan penghentian agresi militer. Masyarakat Israel, termasuk keluarga tawanan, telah berulang kali menggelar unjuk rasa menuntut Netanyahu segera mengakhiri perang.
Perbuatan Netanyahu menuai kecaman global akibat pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan genosida di Gaza sekaligus mengabaikan nasib tahanan Israel.
Di sisi lain, Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan kesiapannya untuk segera memulai negosiasi guna mencapai kesepakatan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan pada Senin malam, beberapa saat setelah sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, membebaskan Edan Alexander, seorang sandera berkewarganegaraan ganda AS-Israel, menyusul perundingan tidak langsung dengan pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.
Sejak dimulainya serangan pada Oktober 2023, lebih dari 53.000 warga Palestina dilaporkan tewas, mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 1,8 juta warga telah mengungsi dari rumah mereka, dan 90% fasilitas kesehatan dilaporkan hancur atau tidak lagi berfungsi.
PBB melaporkan bahwa setengah juta penduduk Gaza kini menghadapi kelaparan akut, berada pada level tertinggi dalam skala krisis pangan global. Blokade total yang diberlakukan Israel sejak 2 Maret 2025 menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Serangan udara dan darat juga terus berlanjut sejak Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada 19 Maret lalu.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa lebih dari 370 sekolah dan fasilitas sipil telah hancur. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut sistem layanan kesehatan di Gaza telah runtuh total dan tidak mampu menangani lonjakan korban luka maupun penyakit yang kini merebak di kamp-kamp pengungsian.
Meskipun tekanan internasional terhadap Israel meningkat, blokade dan agresi militer belum menunjukkan tanda-tanda akan dihentikan. Hamas menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari bencana kemanusiaan ini adalah menghentikan perang secara permanen, penarikan penuh pasukan Israel, dan dimulainya proses rekonstruksi secara menyeluruh di bawah pengawasan internasional.