100 Ribu Tentara Cadangan Mogok, Israel Terancam Perang Saudara?

Ditulis oleh: Robert Inlakesh*

Tel Aviv, NPC – Ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengklaim sedang memimpin bangsanya menuju “kemenangan total” untuk “mengubah wajah Timur Tengah”, kenyataannya ia justru mendorong negaranya ke arah pemerintahan otoriter dan memperparah krisis dalam negeri.

Pada awal Maret 2025 lalu, sebelum membatalkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Netanyahu menyatakan bahwa Israel tengah “bersiap untuk tahap selanjutnya dari perang, di tujuh front”. Namun, ia mengabaikan konflik besar yang terjadi di dalam negerinya sendiri, konflik yang belum ada jalan keluarnya.

Netanyahu, yang juga tengah menghadapi persidangan kasus korupsi, berupaya memperkuat kekuasaan dengan menyingkirkan para penentangnya dan mengendalikan struktur pemerintahan sepenuhnya. Langkah ini menimbulkan ketegangan dengan komunitas intelijen dan militer Israel, bahkan menciptakan gejolak internal yang tak kalah besar dari perang di luar negeri.

Perang Netanyahu tidak hanya terjadi di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Lebanon, Suriah, Yaman, Iran, dan Irak. Namun, juga terjadi di lembaga-lembaga Israel sendiri, partai-partai oposisi, dan sisa-sisa terakhir pertikaian internal. Kini, para veteran politik paling senior di negara penjajah itu memperingatkan akan terjadinya Perang Saudara.

Kudeta Yudisial di Israel

Sebelum pecahnya serangan besar pada 7 Oktober 2023, koalisi pemerintahan Netanyahu sudah lebih dulu mendorong “reformasi” peradilan untuk melemahkan Mahkamah Agung Israel. Israel tidak memiliki konstitusi resmi, sehingga Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengawas terakhir untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan eksekutif.

Upaya untuk melemahkan lembaga ini telah memicu peringatan dari Presiden Israel, Isaac Herzog, yang mengingatkan tentang potensi perang saudara. Aksi protes mingguan pecah di Tel Aviv dan Yerusalem Timur, dengan warga Israel yang khawatir negara akan berubah menjadi negara teokratis dan kehilangan karakter sekulernya.

Bahkan anggota militer dan intelijen pun ikut menolak. Pada Maret 2023, serikat pekerja terbesar di Israel, Histadrut, mendukung mogok kerja nasional, dan banyak tentara menolak bertugas.

Meski perang di Gaza sempat mengalihkan perhatian publik dari krisis ini, Netanyahu dengan cepat melanjutkan upaya penguatan kekuasaannya begitu sorotan publik mulai mereda. Ia menyalahkan kepala intelijen atas kegagalan operasi dan kembali menyingkirkan para pesaing politiknya.

Krisis Dimanfaatkan untuk Konsolidasi Kekuasaan

“Reformasi” peradilan yang diusulkan pada tahun 2023 bertujuan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung. Sistem hukum Israel yang diwarisi dari masa mandat Inggris dan Kekaisaran Ottoman, menjadikan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya penyeimbang kekuasaan pemerintah.

Rencana Netanyahu akan memungkinkan koalisinya memilih hakim sendiri, mengesahkan kembali undang-undang yang dibatalkan pengadilan, dan membatasi kemampuan Mahkamah Agung membatalkan keputusan pemerintah. Salah satu contohnya adalah “Undang-Undang Kenalaran” yang melarang Mahkamah membatalkan keputusan yang dianggap “sangat tidak masuk akal”.

Koalisi sayap kanan Israel yang ekstrem ini dinilai ingin menjadikan Israel sebagai negara berbasis agama. Akibatnya, banyak pihak dari militer, intelijen, partai politik, hingga elit ekonomi menolak rencana ini, dan memicu perlawanan besar terhadap Netanyahu.

Ketika perang di Gaza dimulai, Israel membentuk pemerintahan darurat. Namun setelah kekalahan mendadak di Gaza dan meningkatnya ketegangan internal, isu reformasi hukum mulai dilupakan. Tapi situasi di dalam negeri tetap panas.

Pada Juni 2024, tokoh oposisi Benny Gantz dan mantan kepala militer Gadi Eisenkot mengundurkan diri dari kabinet, membuat pemerintahan persatuan runtuh. Netanyahu kembali memimpin penuh dan melanjutkan agenda kekuasaannya. Pada November 2024, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang sering bentrok dengan Netanyahu, dipaksa mundur. Ia digantikan oleh Israel Katz, seorang loyalis lama. Netanyahu juga menunjuk mantan rivalnya, Gideon Saar, sebagai Menteri Luar Negeri untuk meredam kritik.

Menguasai Struktur Komando Israel

Di bulan yang sama, dua penasihat utama Netanyahu didakwa membocorkan informasi rahasia langsung ke perdana menteri, melewati jalur resmi. Skandal ini dikenal sebagai “Bibi Files”, kumpulan dokumen sensitif yang sebelumnya dilarang diberitakan.

Menurut laporan Haaretz, lingkaran dalam Netanyahu sedang diselidiki. Ia menciptakan “zona kekebalan” bagi dirinya sendiri melalui loyalis yang setia dan menahan informasi penting.

Dengan polisi yang dilemahkan dan Menteri Keamanan Ekstremis Itamar Ben Gvir menguasai aparat, Netanyahu tetap tak tersentuh. Ia bahkan mengambil alih peran Mossad dan Shin Bet dalam negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, dan menunjuk Ron Dermer, orang kepercayaannya, sebagai negosiator utama. Ini menjadi langkah diam-diam untuk mengambil alih semua proses diplomatik penting.

Tak lama kemudian, ia mengganti kepala staf militer dengan Eyal Zamir, sekutu dekat yang pernah menjadi sekretaris militernya. Zamir langsung merombak struktur kepemimpinan militer untuk mendukung strategi perang tujuh front milik Netanyahu.

Juru bicara militer, Daniel Hagari, salah satu tokoh publik yang masih dipercaya rakyat, akhirnya disingkirkan karena kerap berselisih dengan Netanyahu. Pada November 2023, survei menunjukkan hanya 4% warga Israel yang percaya pada Netanyahu, sementara 73,7% percaya pada Hagari.

Perang Intelijen dan Krisis Lembaga

Pada 21 Maret, Netanyahu mencoba memecat kepala Shin Bet, Ronen Bar, yang sedang menyelidiki kasus “Bibi Files.” Tindakan ini memicu protes besar dan sempat dihentikan oleh Mahkamah Agung.

Jaksa Agung Gali Baharav-Miara menyatakan pemecatan ini sebagai konflik kepentingan. Tak lama kemudian, ia sendiri dipecat. Ketua Asosiasi Pengacara Israel pun menuntut agar Menteri Kehakiman menghentikan pemecatan tersebut.

Pemecatan Bar juga terjadi bersamaan dengan mencuatnya kembali skandal “Qatargate”, di mana staf Netanyahu diduga menerima bayaran untuk mempromosikan Qatar saat bekerja di kantor perdana menteri. Ini menjadi tanda bahwa korupsi telah merusak inti pemerintahan Israel.

Ketika Mahkamah Agung menghentikan pemecatan Bar, kelompok sayap kanan dalam pemerintahan Netanyahu kembali menyerang lembaga peradilan.

Israel di Ambang Otoritarianisme

Strategi Netanyahu kini semakin jelas: menyingkirkan lawan, mengangkat loyalis, dan memperkuat kekuasaan lewat kekacauan. Jurnalis Uzi Baram menyebut situasi ini sebagai “pertempuran untuk jiwa Israel”. Mantan Perdana Menteri Ehud Olmert bahkan memperingatkan bahwa “preman-preman” yang dipersenjatai oleh Ben Gvir dapat menyerbu studio TV, seperti halnya mereka mengancam pengadilan.

Ehud Barak, mantan PM lainnya, menambahkan: “Secara perlahan dan diam-diam, Netanyahu sedang membawa Israel ke titik tanpa jalan kembali. Titik di mana demokrasi runtuh bisa datang tanpa kita sadari – dan sudah terlambat untuk menghentikannya”.

Tokoh oposisi Yair Lapid juga memperingatkan soal kemungkinan pembunuhan politik. “Saya ingin memberikan peringatan berdasarkan informasi intelijen yang jelas: Kita sedang menuju bencana lain. Kali ini datang dari dalam. Tingkat hasutan dan kegilaan belum pernah terjadi sebelumnya. Akan ada pembunuhan politik. Orang Yahudi akan membunuh sesama Yahudi.”

Sementara itu, sekitar 100.000 tentara cadangan Israel menolak bertugas. Menurut survei Maariv, 60% warga Israel percaya bahwa perang saudara bisa benar-benar terjadi.

Ratusan veteran Mossad, tentara cadangan, dan mantan pejabat menandatangani surat yang meminta pertukaran tahanan dengan Hamas, sebuah upaya terakhir untuk menghentikan laju menuju otoritarianisme. Namun, Netanyahu malah memerintahkan pemecatan mereka.

Ketika perang masih berkecamuk di luar negeri, pertempuran terbesar Netanyahu kini justru ada di dalam negeri, melawan lembaga-lembaga yang selama ini menjadi penyangga kekuasaan negara Israel.

___

*Robert Inlakesh adalah analis politik, jurnalis, dan pembuat film dokumenter. Ia telah meliput dan tinggal di wilayah Palestina yang diduduki serta pernah bekerja dengan RT, Middle East Eye, The New Arab, MEMO, Mint Press News, Al-Mayadeen English, TRT World, dan berbagai media lainnya. Ia pernah bekerja sebagai koresponden berita, analis politik, dan memproduksi sejumlah film dokumenter.

(T.FJ/S: The Cradle)