Wadi Araba dan Mengapa Yordania “Membantu” Israel

Amman, NPC – Perjanjian Wadi Araba, yang ditandatangani pada tahun 26 Oktober 1994 antara Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Raja Yordania Hussein bin Talal, menyisakan sedikit ruang bagi penandatangan untuk menikmati dampak positifnya. Rabin dibunuh setahun setelahnya, dan Hussein meninggal lima tahun kemudian akibat sakit. Namun, tiga dekade setelahnya, warisan perjanjian ini masih terasa sangat kontroversial, membawa beban yang berat bagi rakyat Yordania, yang kini terperangkap dalam ketentuan-ketentuan yang diterima oleh pemerintah mereka, meskipun kebijakan ekspansionis Israel di Tepi Barat yang berbatasan langsung dengan Yordania terus berlanjut.

Warisan Kontroversial: Perjanjian Wadi Araba dan Rakyat Yordania

Pembukaan perjanjian ini menyuarakan visi idealis tentang “mengatasi hambatan psikologis dan mempromosikan martabat manusia”. Visi ini seolah-olah mencerminkan komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan kebebasan bagi semua pihak. Namun, kenyataannya, satu-satunya hambatan yang berhasil dilampaui adalah yang ada antara elit penguasa dan segelintir pebisnis kaya.

Di permukaan, pernyataan ini menggambarkan tujuan mulia untuk mendorong kesetaraan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada ketidaksesuaian yang mencolok. Bukannya meruntuhkan batasan sosial yang menghambat mayoritas, justru perjanjian ini tampaknya menguntungkan sekelompok kecil individu yang sudah berada di posisi kekuasaan. Proses ini memperlihatkan bagaimana kebijakan yang diusung dalam pembukaan sering kali hanya menjadi alat bagi elite untuk memperkuat dominasi mereka.

Dianggap Memalukan

Sikap rakyat Yordania secara luas, berbeda dengan pihak berwenang pemegang kekuasaan, yang terus terang menentang Perjanjian Wadi Araba. Mereka memuji perlawanan Palestina, mendukung operasi perlawanan Yordania di perbatasan, menunjukkan solidaritas dengan Lebanon, mengecam pendudukan Israel di tanah Palestina, dan ikut melakukan protes di depan kedutaan besar Israel di Yordania. Oleh banyak rakyat Yordania Perjanjian ini bahkan telah lama dijuluki “Perjanjian Mamalukan”.

Pada peringatan 30 tahun perjanjian ini, pelanggaran-pelanggaran Israel terhadap kesepakatan tersebut semakin terlihat jelas, terutama setelah Operasi Badai Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai tindakan Kerajaan Hashemite: Apakah mereka menunjukkan kelonggaran, atau sekadar ragu-ragu dalam menghadapi situasi yang semakin tegang?

Perjanjian yang Diputarbalikkan

Perjanjian Wadi Araba itu sendiri telah dimanfaatkan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang dalam beberapa kasus, secara aktif memfasilitasi kepentingan Tel Aviv. Salah satu contohnya adalah ketika seorang seniman terkenal Yordania ditahan dan dihukum hanya karena mencoba melukis mural pemimpin perlawanan Palestina, Yahya Sinwar, di tembok kamp pengungsi Baqaa di utara Amman.

Dalam serangan bulan lalu yang dilancarakan Israel terhadap Iran, meskipun tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Israel menggunakan ruang udara Yordania. Peninjauan kembali kejadian pada 13 April mengungkapkan bahwa Amman memberikan izin bagi pesawat tempur Israel untuk beroperasi di langit Yordania. Berdasarkan pernyataan seorang perwira Angkatan Udara Israel Ini dilakukan untuk menghadapi serangan drone dan rudal Iran yang diluncurkan selama “Operasi Janji Sejati 1”.

Perjanjian ini semakin memperlihatkan celah-celah kebijakan yang merugikan kepentingan Palestina dan dunia Arab secara umum, sementara menguntungkan pihak-pihak tertentu di Tel Aviv. Tindakan ini menimbulkan keraguan tentang sejauh mana komitmen Yordania terhadap solidaritas Arab dan perjuangan Palestina. Adakah Kerajaan Hashemite terlalu berhati-hati atau terlalu mudah tunduk pada tekanan luar?

Intervensi NATO dan Kedaulatan Yordania yang Terancam

Pada bulan Juli, Yordania juga mengumumkan pembukaan kantor penghubung NATO pertama di wilayah Asia Barat dan Afrika Utara. Langkah ini memunculkan pertanyaan besar tentang dampak langkah tersebut di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Kehadiran NATO di Amman semakin mempertegas persepsi bahwa kedaulatan Yordania semakin terancam.

Beberapa bulan lalu, Channel 13 Israel melaporkan bahwa kapal-kapal kargo yang berlabuh di Uni Emirat Arab dibongkar dan barang-barang tersebut kemudian diangkut melalui truk melewati Arab Saudi, masuk ke Yordania, dan akhirnya melintasi Sungai Yordan ke Israel, melanjutkan perjalanan menuju Haifa.

Perjanjian yang seharusnya menciptakan perdamaian yang saling diinginkan antara dua negara tetangga ini, yang didasarkan pada piagam PBB dan hukum internasional, malah berkembang menjadi pengaruh Israel yang semakin besar atas posisi regional dan kemerdekaan politik Yordania – yang dengan kata lain bisa disebut sebagai “penghinaan”, menurut sumber politik Yordania yang diwawancarai oleh The Cradle.

Pernyataan Resmi Yordania Mengandung Kontroversi

Dalam pernyataan resmi, militer Yordania membantah adanya pelanggaran ruang udara Yordania oleh pesawat tempur Israel.

“Tidak ada pesawat militer yang diizinkan melintas di ruang udara Yordania oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini,” kata sumber militer Yordania.

Militer Yordania dalam pernyataannya menyebut bahwa informasi tentang perlintasan ruang udara Yordania yang dilakukan pesawat Israel sebagai “desas-desus yang tidak berdasar”. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya.

Sebuah pernyataan dari Kataib Hezbollah Irak, yang diterima oleh The Cradle, mengonfirmasi adanya intelijen yang menunjukkan “penggunaan tanah Yordania dan gurun Hijaz sebagai koridor untuk pesawat-pesawat Israel”, yang “tidak akan terjadi tanpa adanya kesepakatan dan persiapan dengan pihak Amerika” yang mengendalikan ruang udara Irak.

Pemerintah Irak juga telah mengajukan protes resmi kepada PBB dan Dewan Keamanan terkait pelanggaran ruang udara Irak oleh Israel selama serangan ke Iran, yang menurut sumber Yordania, juga merusak hubungan diplomatik Amman dengan Baghdad dan menunjukkan pengabaian terang-terangan terhadap stabilitas dan kepentingan Yordania.

Zona Penyangga dan Kedaulatan Yordania

Pada peringatan 30 tahun Perjanjian Wadi Araba antara Amman dan Tel Aviv, David Schenker, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sekretaris Negara Amerika Serikat untuk Urusan Timur Dekat, menulis di majalah National Interest, “Di tingkat profesional badan militer dan intelijen negara, kerja sama belum pernah sebaik ini”.

Jika ini benar, tentu menimbulkan kekhawatiran besar. Apakah ada koordinasi sebelumnya dengan rezim Yordania, atau apakah Israel dengan sengaja mengabaikan kedaulatan Yordania dalam tindakan militernya sementara Amman dengan lapang dada membiarkannya?

Tidak mungkin kita membayangkan sekitar 100 pesawat tempur Angkatan Udara Israel yang melintasi langit Yordania menuju Irak tanpa adanya “koordinasi” dengan rezim Yordania, atau bahwa mereka benar-benar mengabaikan “kedaulatan” Yordania dan terbang tanpa izin.

Dalam kedua skenario ini, situasinya mengungkapkan dinamika yang mengkhawatirkan. Israel tidak hanya melanggar kedaulatan Yordania, tetapi juga berisiko menarik negara tersebut lebih dalam ke dalam perang regional, dan menempatkannya dalam posisi berlawanan dengan negara-negara Arab tetangganya. Dengan melibatkan Yordania sebagai sekutu dalam satu poros regional melawan yang lain, tindakan Israel jelas telah melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Perjanjian Wadi Araba.

Tanggapan Raja Abdullah: Diam yang Memperburuk Kontroversi

Tiadanya tanggapan atau kurangnya tanggapan Raja Abdullah hanya semakin memperburuk kontroversi ini. Raja Abdullah bisa saja dengan tegas menolak pelanggaran-pelanggaran ini dan, sebagai Komandan Tertinggi Angkatan Bersenjata, memerintahkan intersepsi terhadap pesawat-pesawat Israel yang memasuki ruang udara Yordania.

Namun, laporan-laporan mengindikasikan bahwa Raja Abdullah justru membiarkan pesawat-pesawat tempur Israel beroperasi bebas untuk melawan ancaman dari Iran, sebuah kebijakan yang sangat kontras dengan langkah-langkah pertahanan proaktif yang diambil oleh Yordania, yang secara kebetulan membantu Israel, terhadap ancaman dari timur, seperti misil dan drone Iran.

Yordania Sebagai Zona Penyangga: Ujian Perjanjian Hussein-Rabin

Pesawat-pesawat Israel yang melintasi ruang udara Yordania baru-baru ini tampaknya menjadi ujian sinis terhadap “Perjanjian Hussein-Rabin”. Perjanjian Hussein-Rabin adalah kesepakatan yang ditandatangani pada 1994 antara Raja Hussein dari Yordania dan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin. Perjanjian ini merupakan dasar bagi normalisasi hubungan antara Yordania dan Israel setelah hampir 50 tahun permusuhan.

Perjanjian Hussein-Rabin seharusnya mengatur hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati antara Yordania dan Israel, namun dalam kenyataannya, beberapa tindakan yang dilakukan oleh Israel dan sikap pasif Yordania terhadap pelanggaran kedaulatan ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mungkin telah berubah menjadi sebuah alat untuk memperkuat posisi Israel, bukan untuk melindungi kepentingan atau kedaulatan Yordania.

Dengan perlahan menerima tindakan ini, Raja Abdullah II telah mengubah Yordania menjadi zona penyangga geografis yang sangat menguntungkan keamanan Israel.

Pelanggaran dan Otoritas yang Melemah

Perjanjian Wadi Araba, dalam Pasal Kedua, menyatakan penghormatan dan pengakuan terhadap integritas teritorial masing-masing negara. Namun, sebagaimana disoroti oleh sumber Yordania, pesawat-pesawat Israel yang menuju Iran tidak memiliki urusan di wilayah Yordania, apalagi memberikan kontribusi pada keamanan Amman.

Pasal Ketiga menegaskan bahwa kedua pihak harus menganggap perbatasan internasional sebagai sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Jika tindakan Israel memang tanpa izin, maka ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap salah satu klausa utama, akan tetapi hingga kini tidak ada protes resmi dari pihak Yordania.

Baca Juga:

Pertanyaan serupa muncul terkait Pasal Keempat, yang mengharuskan kedua pihak untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah permusuhan atau kekerasan yang berasal dari wilayah masing-masing, termasuk ruang udara. Jika ruang udara Yordania digunakan tanpa izin, Tel Aviv jelas melanggar ketentuan ini, dan diamnya Amman hanya mengundang pelanggaran lebih lanjut.

Bagian lain dari perjanjian ini melarang salah satu pihak membentuk aliansi dengan pihak ketiga yang dapat mengarah pada agresi terhadap pihak lainnya. Kelemahan Yordania yang dirasakan di hadapan Israel yang didukung oleh Barat telah membuatnya menjadi mitra yang lebih rendah dalam hubungan ini.

Dengan berkurangnya hubungan dan aliansi dibandingkan dengan dekade 1980-an dan 1990-an, Yordania, khususnya selama pemerintahan Saddam Hussein di Irak, berharap bahwa Perjanjian Wadi Araba akan memberikan keamanan dan stabilitas bagi Kerajaan Hashemite tersebut. Sebaliknya, Yordania telah mengalah kepada ambisi-ambisi Israel yang meluas ke seluruh kawasan, dari Irak dan Iran di timur hingga Suriah di utara dan Palestina di barat.

Kegagalan Janji dan Ambisi Israel

Perjanjian Wadi Araba, yang ditandatangani 30 tahun yang lalu, mengandung prinsip-prinsip yang luas, termasuk upaya untuk mencegah perpindahan paksa populasi yang dapat merugikan kedua pihak. Pada masa itu, ini adalah penghalusan bahasa yang bertujuan memastikan bahwa Yordania akan menghalangi pengungsi Palestina dalam mengorganisir kembalinya mereka ke tanah air Palestina. Namun, situasi saat ini menunjukkan realitas yang sangat berbeda.

Sekarang, beberapa faksi utama yang berkuasa di Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang bertujuan mendorong lebih banyak orang Palestina untuk masuk ke Yordania. Mereka melihat tepi timur Sungai Yordan sebagai bagian dari “tanah sejarah” mereka, dan niat untuk menghapus jejak Palestina di wilayah tersebut semakin jelas. Ini mengubah tujuan awal dari perjanjian tersebut yang bertujuan menghindari pemindahan paksa dan justru menciptakan ketegangan baru antara Yordania dan Palestina.

Pasal Tujuh: Janji yang Tidak Ditepati oleh Israel

Perjanjian Wadi Araba juga memuat dua poin utama dalam Pasal Tujuh yang bertujuan membentuk zona bebas dari aliansi permusuhan serta zona bebas dari senjata pemusnah massal di Asia Barat. Kedua aspirasi ini, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan, ternyata tidak begitu mendapat perhatian serius dari Israel.

1. Zona Bebas Aliansi Permusuhan: Meskipun Israel dan Yordania telah berkomitmen untuk menghindari konflik langsung, kenyataannya, Israel justru semakin memperburuk ketegangan dengan negara-negara tetangga, baik melalui kebijakan luar negeri maupun tindakan militer yang kontroversial. Israel lebih memilih berfokus pada strategi keamanan yang agresif, yang seringkali menempatkan Yordania dalam posisi yang tidak nyaman.
2. Zona Bebas Senjata Pemusnah Massal: Aspirasi untuk menciptakan zona bebas senjata pemusnah massal di Asia Barat juga tampaknya kurang diminati oleh Israel. Sebaliknya, Israel tetap mempertahankan kebijakan nuklir yang tertutup, yang tidak hanya mengancam stabilitas regional tetapi juga mengabaikan komitmen untuk menciptakan kawasan yang aman tanpa senjata pemusnah massal.

Perjanjian Wadi Araba seharusnya menjadi dasar untuk perdamaian dan stabilitas antara Yordania dan Israel, namun kenyataannya, Israel tidak memenuhi janji-janji yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut. Alih-alih menciptakan zona bebas permusuhan dan senjata pemusnah massal, kebijakan-kebijakan Israel semakin memicu ketegangan di kawasan ini, baik dengan negara-negara tetangga maupun dengan Palestina.

Sebagai hasilnya, Yordania semakin terjebak dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, berkomitmen pada perjanjian dengan Israel, akan tetapi di sisi lain, semakin merasakan dampak dari kebijakan Israel yang bertentangan dengan aspirasi perdamaian yang telah dijanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang Terus Digunakan demi Kepentingan Israel

Dengan peringatan tiga puluh tahun Perjanjian Wadi Araba, jelas bahwa perjanjian ini sebagian besar telah melayani kepentingan negara Israel, yang melihatnya sebagai pengaturan keamanan yang menguntungkan sementara terus mengabaikan Yordania.

Raja Hussein mewariskan tidak hanya sebuah monarki kepada putranya, tetapi juga sebuah perjanjian yang kini dipandang Israel dengan rendah hati. Selama bertahun-tahun, Israel secara terus-menerus meremehkan perjanjian ini, namun tidak sekuat tahun terakhir ini. Tindakan Israel dalam memperlakukan Kerajaan Hashemite sebagai zona penyangga menunjukkan betapa jauh perjanjian tersebut diputarbalikkan.

Perjanjian ini telah mengubah Yordania menjadi sebuah sistem peringatan dini untuk ancaman yang datang dari front timur, khususnya dari Irak dan Iran. Bukan lagi sebagai negara yang memiliki kedudukan diplomatik yang sejajar, Yordania lebih berfungsi sebagai “buffer zone” yang menghadapi tantangan dari negara-negara yang tidak langsung terlibat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian Wadi Araba, yang awalnya dimaksudkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas antara Yordania dan Israel, telah berubah menjadi kenyamanan strategis bagi Israel. Sementara Yordania bertahan dalam komitmennya terhadap perjanjian tersebut, Israel terus memanfaatkan posisi geografis Yordania untuk kepentingan keamanannya sendiri. Apa yang dulunya merupakan simbol harapan untuk perdamaian, kini telah menjadi cerminan dari kegagalan untuk menepati janji-janji dan ambisi besar Israel yang mengabaikan kedaulatan Yordania.

(T.FJ/S: The Cradle)