Prancis Serukan Dunia Internasional Akui Negara Palestina, AS Ngambek
Paris, NPC – Pemerintah Prancis memulai penyelenggaraan konferensi internasional bertajuk “Paris Call for Peace, Security, and Two States” pada Kamis (12/6), yang berlangsung selama tiga hari hingga 14 Juni di ibu kota Paris.
Konferensi ini bertujuan mendorong negara-negara Eropa, termasuk anggota G7, untuk secara resmi mengakui Palestina, dalam upaya mengembalikan solusi dua negara sebagai jalan keluar diplomatik dari konflik Israel-Palestina.
Konferensi ini dihadiri sekitar 400 peserta, terdiri dari pejabat dan aktivis Palestina dan Israel, perwakilan negara-negara Arab dan Islam, diplomat senior Eropa, serta tokoh-tokoh internasional.
Menurut keterangan Ofer Bronchtein, penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk urusan Timur Tengah, dokumen utama yang akan diumumkan dalam forum ini mencakup sejumlah langkah konkret, seperti penghentian segera perang Israel-Hamas di Gaza, pembebasan seluruh sandera Israel yang ditawan Hamas, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, penyaluran bantuan kemanusiaan dalam skala besar ke Jalur Gaza, penyusunan rencana realistis untuk rekonstruksi Gaza pasca perang.
Strategi Baru: Akui Palestina Lebih Dulu, Baru Negosiasi
Berbeda dari pendekatan selama tiga dekade terakhir yang mengandalkan perundingan bilateral antara Israel dan Palestina sebagai prasyarat berdirinya negara Palestina, konferensi ini justru mengedepankan pengakuan sepihak dan kolektif oleh komunitas internasional terlebih dahulu.
“Selama 30 tahun sejak 1993, dunia hanya menyuruh mereka bernegosiasi dan menunggu hasil akhirnya berupa negara Palestina. Tapi tak ada hasil. Sekarang saatnya kita balik pendekatannya: Akui dulu solusi dua negara, Palestina dan Israel, baru bicara batas dan solusi teknis,” ujar Bronstein dalam wawancara dengan situs Walla Israel, seperti dikutip media Arab Al-Shorouk, Rabu (11/05/2025).
Bronstein menjelaskan bahwa dalam kerangka ini, negara-negara Arab dan Islam akan diminta mengakui keberadaan Israel, dan sebaliknya, negara-negara Eropa, termasuk yang tergabung dalam G7, akan mengakui kedaulatan Palestina. “Langkah ini akan memberi bobot politik, bukan hanya deklarasi simbolik dari Paris,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang lebih politis, Bronstein menyoroti peran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menurutnya menjadi penghambat utama proses perdamaian. “Jika Netanyahu ingin dikenang sebagai negarawan besar dan bukan sebagai terdakwa kriminal atau sosok yang memecah belah masyarakat Israel, maka dia harus mengambil keputusan besar,” tegasnya.
Bronstein juga mengecam kehadiran tokoh-tokoh sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan Israel. Ia menyebut Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich sebagai sosok yang “mendorong rasisme dan antisemitisme global” dengan retorika seperti pembakaran Gaza atau pengusiran massal warga Palestina. “Ini mencoreng nama Israel sendiri,” katanya.
Meski menyuarakan dukungan kuat terhadap solusi dua negara, Bronstein menegaskan bahwa konferensi Paris ini tidak bertujuan memutuskan isu-isu paling sensitif seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, atau batas wilayah yang disengketakan. Semua isu tersebut tetap akan diserahkan pada perundingan langsung antara Israel dan Palestina jika momentum politik memungkinkan.
Namun, menurutnya, perundingan tidak mungkin terjadi tanpa dasar pengakuan timbal balik. “Tanpa pengakuan akan eksistensi masing-masing, tak ada landasan untuk duduk bersama,” jelasnya.
AS Resmi Hapus Solusi Dua Negara dari Kamus Diplomatik
Pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka mengecam rencana sejumlah negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Dalam kabel diplomatik yang bocor ke Reuters, AS memperingatkan bahwa pengakuan tersebut akan dianggap sebagai tindakan permusuhan terhadap kebijakan luar negeri Washington dan akan dikenai konsekuensi diplomatik serius.
Trump menyebut konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi sebagai “kontraproduktif” karena dianggap melemahkan upaya gencatan senjata di Gaza dan merusak negosiasi pembebasan sandera. Lebih jauh, pengakuan terhadap Palestina dikritik sebagai “hadiah politik” untuk Hamas, yang oleh AS diklasifikasikan sebagai organisasi teroris. Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, bahkan menyatakan bahwa solusi dua negara bukan lagi prioritas kebijakan luar negeri AS. Washington juga melancarkan tekanan diplomatik terhadap negara-negara Eropa agar tidak mengikuti jejak negara-negara yang telah mengakui Palestina, termasuk dengan ancaman pembekuan kerja sama bilateral.
Dukungan Internasional Menguat
Sejak meletusnya kembali konflik Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 54.000 warga Palestina dilaporkan gugur dan lebih dari dua juta lainnya menghadapi krisis kemanusiaan. Dalam konteks ini, pengakuan internasional terhadap Palestina dinilai semakin perlu disegerakan.
Lebih dari 150 negara anggota PBB sejauh ini telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Langkah terbaru datang dari Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia, yang pada Mei lalu secara resmi menyatakan pengakuan terhadap Palestina. Prancis, meski belum mengambil langkah itu secara resmi, kini mengindikasikan kesiapan untuk bergerak seiring dengan konsensus Eropa.
Konferensi Paris ini dipandang sebagai upaya Prancis untuk memimpin kembali diplomasi Timur Tengah di tengah kegagalan proses perdamaian Oslo dan stagnasi kebijakan Amerika Serikat.
Menuju Sidang Umum PBB
Konferensi ini juga menjadi pembuka menjelang sidang khusus Majelis Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung di New York pada 17–20 Juni. Sidang tersebut akan membahas perluasan keanggotaan Palestina di PBB dan kemungkinan perubahan status dari “entitas pengamat” menjadi “negara anggota penuh.”
Dengan situasi di lapangan yang semakin memburuk dan kian banyaknya negara yang mendorong pengakuan, inisiatif seperti Konferensi Paris dianggap sebagai momentum penting untuk membalik arah diplomatik yang telah lama buntu.
