Jakarta, NPC – Nusantara Palestina Center (NPC) dan Center for Dialogue and Civilization (CDC) El-Sharq kembali menggelar seri webinar untuk kedua kalinya dengan judul “Kontribusi Bantuan Internasional untuk Palestina.”
Seminar tersebut digelar secara virtual lewat aplikasi zoom pada Sabtu, 26 September 2020.
Menurut Direktur Pelaksana NPC Ihsan Zainuddin, webinar ini diharapkan menghasilkan beragam pemikiran yang solutif dan inovatif terkait dengan bantuan internasional untuk Palestina. Ia menuturkan untuk mendukung Palestina meraih kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat dibutuhkan peran aktif dari berbagai kalangan.
Lebih lanjut, Ihsan menilai acara ini akan lebih memberi stimulus kritis terhadap upaya bangsa Indonesia dalam membantu Palestina. Ia juga menambahkan kegiatan diskusi seperti ini harus terus dilanjutkan, hal tersebut diharapkan menjadi sebuah tradisi baru dalalm diskursus kepalestinaan di tanah air.
Sedangkan Direktur Eksekutif CDC El-Sharq, Muhammad Anas, menjelaskan sejumlah alasan NPC dan CDC mengangkat tema ini. Pertama, karena pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza adalah masalah yang menonjol dalam komunitas internasional dan ini juga menjadi agenda pemerintah di seluruh dunia yang mencari andil dalam membentuk masa depan Palestina. Alasan yang kedua adalah fakta bahwa Bantuan internasional untuk Palestina merupakan salah satu penyaluran bantuan per kapita tertinggi di dunia meskipun bantuan terus mengalir dan secara berkelanjutan, pendudukan Israel tetap belum berakhir dan Palestina belum berdaulat atas negara mereka sendiri.
Hadir sebagai pembicara yakni Prof. Saul J. Takahasi, Professor Hak Asasi Manusia dan Perdamaian dari Universitas Jogakuin Jepang, Dr. Mohammed Sirajuddeen dari Pusat Kajian Politik Universitas Utrecht, Belanda dan Nico Adam, Mantan Pelaksana Fungsi Palestina KBRI Amman.
Dr. Mohammed Sirajuddeen selaku pembicara pertama menekankan bahwa bantuan komunitas internasional kepada Palestina harus terus berjalan. Mengingat lebih dari 5 juta rakyat Palestina bergantung pada bantuan UNRWA setelah Nakba terjadi. Sirajuddeen juga mengkritisi kebijakan “keji” AS di bawah Trump yang memangkas bantuan untuk Palestina, menurut Siraj hal tersebut mengindikasikan bahwa AS tidak komitmen pada Solusi Dua Negara.
Koordinator di Jaringan Palestina PNSA Asia Selatan itu juga menjelaskan bahwa pendudukan yang dilakukan oleh Israel, krisis pengungsi dan imperialisme juga menjadi alasan mengapa Palestina butuh bantuan internasional.
“Pemerintah Israel terus memberlakukan pembatasan yang signifikan dan diskriminatif terhadap hak asasi warga Palestina; mereka membatasi pergerakan orang dan barang masuk dan keluar dari Jalur Gaza; dan memfasilitasi pemindahan pemukim Israel ke permukiman di Tepi Barat yang diduduki. Hal yang merupakan sebuah praktik ilegal berdasarkan hukum humaniter internasional,” kata Sirajuddeen, ilmuwan politik yang berhasil meraih gelar PhD dari Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi.
Pembicara kedua dalam diskusi online ini adalah Prof. Saul J. Takahashi. Profesor Studi Hak Asasi Manusia dan Perdamaian dari Universitas Osaka Jogakuin itu menyinggung soal peta bantuan internasional dan dampak bantuan internasional tersebut bagi Palestina. Ia juga mengkritis proses penyaluran bantuan ke Palestian yang dianggapnya sebagai alat untuk mempertahankan penindasan.
“Sebagian donor utama berasal dari AS, Uni Eropa, Jerman, Jepang. Yang kemudian dana bantuan tersebut disalurkan melalui Bank Dunia, PBB, yang kemudian sampai ke rakyat Palestine melalui LSM atau Otoritas Palestina. Akan tetapi donatur internasional mengecualikan Hamas dari bantuan apa pun. Bahkan PBB tidak mengizinkan kontak apapun dengan Hamas berkaitan dengan proyek rekonstruksi. Hal ini malah menguntungkan pihak Israel. Sedangkan bantuan untuk Otoritas Palestina, didasarkan pada kepatuhan kesepakatan Oslo dan kerjasama keamanan dengan Israel,” jelas Saul J. Takahashi, pemegang gelar LLM dalam hukum hak asasi manusia internasional dari Universitas Essex.
Sementara itu, perihal kontribusi Indonesia untuk Palestina, Mantan Fungsi Palestina KBRI Amman, Yordania, Nico Adam, menyebutkan Indonesia memiliki 178 program untuk Palestina yang diserap hampir 2.000 SDM untuk membangun Palestina, di bidang UKM, pemberdayaan, infrastruktur, pertanian, dan lain sebagainya.
Program tersebut menurut Nico, dilaksanakan di Indonesia, Yordania dan Palestina. Lebih lanjut, katanya, diplomasi kemanusiaan di salurkan melalui UNRWA, di berbagai sektor termasuk kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial bagi pengungsi Palestina di kamp pengungsian Palestina dan negara sekitar. Bantuan yang diberikan ke Palestina yang berasal dari institusi Pemerintah RI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun perorangan, yang dicatat dan dibantu penyalurannya oleh KBRI Amman melalui UNRWA dan JHCO.
Nico berpesan kepada seluruh elemen anak bangsa yang hendak memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah atau pun Palestina, kiranya dapat memanfaatkan keberadaan Perwakilan RI di Luar Negeri, termasuk KBRI Amman yang siap memfasilitasi dan menjembatani maksud bantuan kemanusian dari Lembaga ataupun perorangan/masyarakat Indonesia yang mempunyai perhatian kepada rakyat Palestina.
Diskusi ini berlangsung selama 2 jam 30 menit, dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB.
________
Nomor rekening dukungan kemanusiaan untuk rakyat Palestina:
#Syariah Mandiri 712 955 9688
#Syariah Mandiri 712 955 9475 (khusus Yatim)
#BNI Syariah 69 0000 9097
#BNI 69 0009 0089
#BRI 044 2010 0131 3307
#BCA 165 600 9595
#Syariah Mandiri 713 976 4492 (Peduli Negeri)
Atas nama: Nusantara Palestina Center
Info program bantuan kemanusiaan di Palestina, Kantor Pusat NPC Jakarta. Call Center: 021-8778 8187. HP/Wa: 0811 99 444 96 (NPC).