Krisis Militer Israel: 100.000 Tentara Tolak Berperang, Ambisi Netanyahu di Gaza Terancam Gagal
Tel Aviv, NPC – Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir, dilaporkan mengeluhkan kekurangan personel militer.
Dalam sebuah pertemuan resmi Kabinet Keamanan dan Politik Israel, Ia menegaskan bahwa kekurangan ini menjadi hambatan besar dalam upaya mencapai tujuan perang di Jalur Gaza dan bahkan mungkin menggagalkan tercapainya seluruh target tersebut.
Dilansir Yedioth Ahronoth, Senin (14/04/2025)Zamir menegaskan bahwa kekurangan jumlah prajurit sangat membatasi kemampuan militer untuk menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan di pemerintahan Israel.
Zamir juga menyoroti bahwa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terus mengandalkan sepenuhnya pada alat militer dan prajurit tempur dalam mengelola perang, tanpa adanya langkah politik yang berjalan paralel untuk melengkapi operasi militer di lapangan.
Menurutnya, kondisi militer saat ini tidak mampu untuk mencapai target-target yang telah dideklarasikan, khususnya karena tidak adanya rencana politik untuk menggantikan kekuasaan Hamas di Gaza.
Komentar Zamir disebut-sebut mengejutkan para menteri, terutama mereka dari sayap kanan ekstrim seperti Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, serta fraksi garis keras dari partai Likud.
Mereka sebelumnya telah berupaya keras menyingkirkan Kepala Staf sebelumnya, Herzi Halevi, karena dianggap kurang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Justru Zamir lah yang mereka pilih, dengan harapan membawa pendekatan yang lebih agresif dan konfrontatif.
Namun kini, mereka dikejutkan oleh pernyataan Zamir yang menggunakan argumentasi serupa dengan pendahulunya untuk menjelaskan ketidakmampuan militer Israel mencapai tujuan perang yaitu menghancurkan Hamas sampai ke akarnya.
Para menteri juga dikabarkan terkejut dengan sikap independen yang mulai diperlihatkan oleh Zamir, yang sebelumnya memberi kesan seolah-olah ia sepenuhnya loyal kepada Netanyahu.
Divisi sumber daya manusia di militer Israel telah berulang kali memperingatkan dalam beberapa bulan terakhir tentang kekurangan personil dalam tubuh militer Israel.
Krisis ini dilaporkan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Lebih dari 100.000 tentara cadangan telah berhenti menjalankan tugasnya, dan sebagian di antara mereka secara terbuka menolak bergabung dalam perang karena alasan “alasan moral”.
Sumber yang dikutip media Ibrani menyebut bahwa tingkat kehadiran pasukan cadangan di unit tempur hanya berkisar antara 60–70% dalam kondisi terbaik, dan ada pula yang hanya melaporkan 40–50%.
Zamir menekankan bahwa komitmen terhadap wajib militer di kalangan tentara Israel bahkan di unit-unit tempur terjun bebas ke level mengkhawatirkan.
Kepala staf tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan militer Israel di medan perang mulai terkikis karena tidak adanya dukungan politik yang nyata. Ia memperingatkan bahwa kebuntuan dalam mencari alternatif pemerintahan di Gaza dapat membatalkan semua keuntungan militer yang telah diraih.
Perlu dicatat bahwa kubu politik sayap kanan yang dipimpin oleh Netanyahu menganggap pengakuan seperti ini setara dengan “mencetak gol bunuh diri”, dan memperingatkan bahwa publikasi semacam itu dapat mendorong Hamas untuk memperketat syarat dalam negosiasi pertukaran sandera.
Namun, pimpinan militer Israel menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk kejujuran yang penting, yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap tentara.
Pemerintah Israel saat ini menghadapi perpecahan internal yang tajam terkait kebijakan perang di Gaza. Sejumlah mantan pejabat senior, termasuk lebih dari 250 mantan anggota Mossad dan 1.000 veteran Angkatan Udara Israel, secara terbuka mengkritik kebijakan militer pemerintah, terutama terkait dengan pembebasan sandera.
Mereka menilai bahwa perang ini lebih menguntungkan kepentingan politik daripada keamanan nasional dan beresiko membahayakan banyak nyawa, baik dari kalangan militer maupun warga sipil.
Sebagian besar kritik ini datang dari dalam tubuh militer dan badan intelijen, yang mendesak untuk segera mengakhiri perang demi membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas.
Para veteran ini mendesak agar kebijakan pemerintah yang agresif dihentikan dan diganti dengan solusi diplomatik yang lebih mengutamakan keselamatan warga Israel, baik sandera maupun tentara.
Sayangnya, respons pemerintah Israel cenderung represif, dengan ancaman pemecatan terhadap perwira yang menandatangani petisi tersebut, sementara Perdana Menteri Netanyahu menilai mereka sebagai kelompok ekstremis.
