Gencatan Senjata di Gaza Terancam Gagal, Israel Tolak Tarik Pasukan dari Rafah

Gaza, NPC – Harapan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel semakin menipis. Sebagaimana dilansir Middle East Eye, pada Sabtu (12/07/2027), para negosiator Hamas merasa ragu bahwa perjanjian damai dapat dicapai dalam putaran pembicaraan terbaru di Doha, Qatar.

Sumber yang dekat dengan tim negosiasi Palestina menyebutkan bahwa pembicaraan masih menemui jalan buntu, terutama pada dua dari empat isu utama.

Dua Masalah Utama: Penarikan Pasukan dan Distribusi Bantuan

Pertama, Israel tidak sepakat soal sejauh mana pasukannya akan mundur dari Jalur Gaza selama masa gencatan senjata 60 hari. Kedua, metode pendistribusian bantuan kemanusiaan juga belum disepakati.

Amerika Serikat dilaporkan menyarankan agar dua isu tersebut dibahas nanti, dan saat ini fokus diarahkan pada pertukaran tahanan: pembebasan warga Palestina yang ditahan Israel dengan sandera Israel yang masih ditahan Hamas. Namun, negosiator Palestina melihat ini sebagai jebakan.

“Tujuannya adalah agar kegagalan perundingan disalahkan kepada Hamas,” kata salah satu sumber.

Israel ingin tetap menempatkan pasukan di sebagian besar wilayah Gaza selama masa gencatan senjata, termasuk wilayah Rafah dan zona penyangga (buffer zone) sepanjang tiga kilometer di perbatasan timur dan utara Gaza. Zona ini mencakup sejumlah kota dan pemukiman Palestina, yang berarti ratusan ribu pengungsi tidak dapat kembali ke rumah mereka.

Hamas menuntut agar Israel mematuhi garis penarikan yang sudah disepakati dalam gencatan senjata bulan Januari, yang kemudian dilanggar Israel pada bulan Maret. Berdasarkan kesepakatan itu, pasukan Israel hanya boleh berada di sebagian Koridor Philadelphi (perbatasan Gaza-Mesir) dan tidak lebih dari 700 meter dari perbatasan Israel.

Masalah Distribusi Bantuan: WFP vs GHF

Masalah bantuan juga menjadi hambatan serius. Israel bersikeras agar Gaza Humanitarian Foundation (GHF) yang dikelola Amerika dan Israel, tetap menjadi salah satu penyalur utama bantuan makanan, meski telah mendapat banyak kecaman internasional.

Demi menghindari kesan bahwa Hamas menyetujui legitimasi GHF, Israel memberitahu Program Pangan Dunia (WFP) milik PBB bahwa merekalah yang seharusnya menjadi penyalur utama bantuan. Namun, Hamas khawatir jika GHF tetap diizinkan beroperasi, lambat laun akan menggantikan peran PBB secara keseluruhan.

Saksi mata melaporkan bahwa pasukan Israel dan kontraktor militer Amerika yang bekerja di lokasi GHF sering menembaki penduduk sipil Palestina yang sedang antre makanan. Dua mantan pegawai perusahaan militer UG Solutions, yang bekerja untuk GHF, membenarkan laporan ini kepada kantor berita Associated Press.

Surat kabar Haaretz juga menerbitkan kesaksian tentara Israel yang mengaku diperintahkan untuk menembaki penduduk sipil Palestina yang mencari bantuan.

Sejak akhir Mei, sedikitnya 800 penduduk sipil Palestina yang mencari bantuan dibunuh Israel dan lebih dari 5.000 terluka akibat tembakan Israel di lokasi-lokasi distribusi. Sejak melancarkan perang genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 57.880 penduduk sipil Palestina dan melukai sekitar 138.000 lainnya.

Gaza Dijadikan “Kamp Konsentrasi”?

Rencana penarikan pasukan dan mekanisme bantuan saling berkaitan erat. Jika Israel tetap menempatkan pasukannya di Rafah, maka Gaza akan kehilangan sebagian besar lahan pertanian suburnya, dan ini akan memperburuk krisis pangan.

Israel juga berencana membangun “kota kemanusiaan” ala Israel di Rafah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengumumkan bahwa tentara telah diperintahkan untuk menyiapkan rencana memindahkan seluruh penduduk sipil Palestina di Gaza ke tenda-tenda di wilayah Rafah yang telah hancur.

Jika kondisi memungkinkan, pembangunan akan dimulai selama masa gencatan senjata 60 hari. Namun, para kritikus menyebut rencana ini mirip kamp konsentrasi, yang bisa menampung hingga 600.000 penduduk sipil Palestina, dan bahkan seluruh populasi Gaza, sehingga membuka jalan bagi pemindahan paksa massal.

Hamas menolak rencana ini mentah-mentah. Mereka tidak akan menyetujui perjanjian gencatan senjata yang mengizinkan GHF tetap beroperasi di Gaza, atau membiarkan Israel membangun “kota tenda” selama masa gencatan senjata.

“Skema ini tidak punya legitimasi. Kalau Hamas menyetujui ini, berarti mereka menyetujui pembunuhan,” kata seorang sumber. Ia menambahkan, Hamas tidak bermaksud mengambil alih distribusi bantuan, tetapi mereka memahami bahwa sistem saat ini justru digunakan untuk memaksa penduduk Palestina di Gaza mengungsi lebih jauh ke selatan.

Permintaan Hamas dan Taktik Netanyahu

Isu keempat adalah permintaan Hamas agar gencatan senjata 60 hari ini menjadi jalan menuju akhir perang secara permanen, dengan negosiasi dimulai sejak hari pertama gencatan senjata. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyisipkan syarat tambahan: Hamas harus menyerahkan seluruh senjatanya dan menghentikan aktivitas militer maupun pemerintahannya. Bagi Hamas, ini adalah hal yang tidak dapat diterima selama pendudukan Israel masih berlangsung.

Meski demikian, Hamas pernah menawarkan gencatan senjata jangka panjang jika Israel bersedia menarik pasukan dari wilayah Palestina yang diduduki. Menurut Hamas, perlawanan bersenjata adalah satu-satunya cara untuk memberi tekanan kepada Israel agar menghentikan perang.

Tanpa tekanan serius dari Amerika Serikat, khususnya dari Presiden Donald Trump, Hamas merasa tidak punya pilihan lain selain tetap bertahan. Sumber MEE menyebutkan, pengalaman kesepakatan gencatan di Lebanon menjadi pelajaran bahwa Israel tetap tidak akan mematuhi perjanjian dengan Hamas.

“Israel mendapat apa yang mereka inginkan dari kesepakatan dengan Lebanon: perlucutan senjata Hizbullah di selatan Sungai Litani. Sekarang mereka minta Hizbullah dilucuti total. Jika Hamas juga dilucuti, maka Israel bisa melaksanakan rencana pembersihan etnis di Gaza,” jelasnya.

Sumber MEE juga mengatakan bahwa Hamas datang ke Doha dengan itikad baik, bahkan siap membebaskan 10 sandera Israel yang masih hidup. Namun, “Netanyahu kembali melakukan segala cara untuk menggagalkan kesepakatan,” tegasnya.

(T.FJ/S: MEE)