Gubernur California: Bantuan Militer AS ke Israel Tak Boleh Melanggar HAM
Washington, NPC — Gubernur California Gavin Newsom mendesak pemerintah Amerika Serikat memberlakukan syarat terhadap distribusi bantuan militer AS kepada Israel menyusul serangan teror berulang yang dilancarkan pemukim Israel terhadap masyarakat Palestina Tepi Barat serta kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kian mempersempit peluang penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
“Bantuan harus disyaratkan,” kata Newsom dalam wawancara dengan Washington Examiner pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Newsom menyebut agresi Israel terhadap Jalur Gaza sebagai “bencana moral”. Ia juga menilai Netanyahu telah membuat Israel semakin terisolasi dari dunia internasional dan masyarakat Amerika Serikat, seperti dilansir Anadolu Agency.
Menurut Newsom, bantuan militer Washington semestinya tunduk pada prinsip hak asasi manusia. Ia merujuk pada Leahy Law, aturan federal yang melarang pemerintah AS mendanai unit militer asing jika terdapat informasi kredibel bahwa unit tersebut terlibat dalam pelanggaran HAM berat.
Namun, Newsom belum menjelaskan bentuk persyaratan yang perlu diterapkan. Ia membedakan bantuan untuk sistem pertahanan, seperti Iron Dome, dari senjata serbu yang digunakan dalam operasi militer.
Pernyataan Newsom muncul ketika penolakan terhadap pengiriman senjata ke Israel menguat di kalangan Partai Demokrat. Pada musim semi tahun ini, mayoritas senator Demokrat mendukung upaya memblokir penjualan senjata ke Israel. Pada Juli, lebih dari 100 anggota Demokrat di DPR AS juga menentang penjualan senjata terhadap Israel.
Newsom menyampaikan pandangannya saat berkampanye di New Hampshire, menjelang kemungkinan pencalonannya dalam pemilihan presiden AS 2028. Ia mengatakan pemilihan umum Israel pada 27 Oktober mendatang dapat mempengaruhi perdebatan mengenai kebijakan Washington terhadap sekutunya tersebut.
Sikap Newsom terhadap Israel sebelumnya tidak selalu konsisten. Ia pernah mengkritik Netanyahu, tetapi tetap menyatakan dukungan kepada Israel. Pada Maret 2026, ia bahkan mengaku menyesali pernyataannya yang menyebut Israel sebagai negara apartheid.
