Presiden Prancis Emmanuel Macron Menentang Klaim Perdamaian Gaza oleh Donald Trump di PBB

New York, NPC – Presiden Prancis Emmanuel Macron, pada Selasa (22/9/2026), menantang klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut telah mengamankan perdamaian di Gaza. Macron menilai situasi di lapangan tidak mencerminkan terobosan diplomatik seperti yang digambarkan Washington.

Berbicara dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Macron mempertanyakan klaim sukses diplomatik tersebut dengan menyoroti minimnya akses kemanusiaan ke wilayah enklave.

“Setahun yang lalu, di aula ini, sekitar selusin negara telah mengakui Palestina,” ujar Macron, merujuk pada gelombang pengakuan kenegaraan Palestina. Ia kemudian mengecam sikap diam internasional terhadap krisis kemanusiaan di Gaza.

“Tapi, kredibilitas apa yang kita miliki jika terus tidak aktif menghadapi Gaza? Beberapa pihak membanggakan kabar damai, namun perdamaian itu tidak membuka kembali akses kemanusiaan sedetik pun,” kata Macron dari podium.

“Apakah kita hanya akan diam dan menyaksikan pertunjukan ini yang seharusnya mempermalukan kita semua?” tambahnya.

Gedung Putih Membela Rencana Trump untuk Gaza

Gedung Putih dengan tegas menolak kritik Macron dan membela penanganan konflik oleh Trump.

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa Trump telah “mengakhiri perang antara Israel dan Hamas”, mengamankan pembebasan seluruh sandera yang masih hidup, serta memulangkan jenazah sandera kepada keluarga mereka, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Kelly menambahkan, Trump kini memimpin pelaksanaan Rencana Perdamaian 20 Poin di Gaza. Menurutnya, di saat pihak lain hanya berbicara, “Presiden ini menghadapi masalah kompleks secara langsung.”

Macron Bela Keputusan Pengakuan Negara Palestina

Macron juga mempertahankan keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina pada September lalu, meskipun sempat menuai kritik dari dalam negeri karena dinilai kurang berbuat banyak.

Prancis sendiri telah mempertegas sikapnya terhadap kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat, termasuk menjatuhkan sanksi nasional dan memproses pelarangan produk dari permukiman ilegal tersebut.

“Lihatlah apa yang terjadi di Tepi Barat, di mana pelanggaran dilakukan setiap hari. Atas nama siapa? Hamas bahkan tidak pernah beroperasi di Tepi Barat,” tegas Macron.

Ia memperingatkan bahwa dinamika negatif di Tepi Barat kian merusak peluang terwujudnya solusi politik di masa depan yang menjamin hak-hak rakyat Palestina.

Hubungan Prancis dan Israel diketahui kian merosot selama setahun terakhir. Dalam pidatonya, Macron juga menolak argumen bahwa melemahkan kedaulatan negara tetangga dapat memperkuat keamanan Israel.

“Tindakan itu justru melemahkan keamanan Israel, baik hari ini maupun di masa depan,” pungkasnya.

‘Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa!’

Memanfaatkan momentum pidato terakhirnya di PBB, Macron menyerukan pembelaan terhadap multilateralisme sekaligus memperingatkan kembalinya “hukum rimba” dalam percaturan global.

Mengingat masa jabatannya akan berakhir dan pemilihan presiden Prancis berikutnya digelar tujuh bulan lagi, penampilan ini menandai pidato pamungkas Macron di Majelis Umum PBB sebelum ia resmi meninggalkan kursi kepresidenan pada Mei mendatang.

Macron menyatakan bahwa dunia saat ini sedang dihadapkan pada pilihan sulit: antara tatanan global yang diatur oleh kesewenang-wenangan dan paksaan, atau “masyarakat internasional yang beradab”.

“Tugas kita, lebih dari sebelumnya, adalah berdiri bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tidak bisa menerima tatanan impunitas baru yang ingin dibangun oleh sebagian pihak,” ujarnya.

Ia menutup pidatonya dengan seruan penuh semangat bagi badan dunia tersebut: “Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa!”

(T.RA/S: India Today)