NPC dan Kemenag Perkuat Sinergi Kemanusiaan untuk Palestina

Jakarta, NPC – Nusantara Palestina Center (NPC) memperkuat sinergi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pengembangan program kemanusiaan bagi masyarakat Palestina melalui audiensi dan silaturahmi bersama Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i, di Jakarta.

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempererat kolaborasi pemerintah dan lembaga kemanusiaan agar program yang dijalankan semakin profesional, tepat sasaran, dan sesuai regulasi.

Audiensi dihadiri Wakil Menteri Agama RI yang didampingi Waryono Abdul Ghofur selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang membidangi zakat dan wakaf. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas penguatan kerja sama kemanusiaan, pengelolaan zakat nasional, edukasi tentang Palestina, hingga pengembangan layanan kesehatan bagi masyarakat Palestina.

Prof. Waryono Abdul Ghofur memaparkan sejumlah perkembangan pengelolaan zakat nasional, termasuk percepatan proses perizinan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT). Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah LAZ memiliki perhatian besar terhadap isu kemanusiaan Palestina.

Selain itu, pemerintah disebut terus memberikan dukungan melalui fasilitasi mahasiswa Palestina untuk menempuh pendidikan di Indonesia yang bersumber dari Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). Dalam paparannya, turut disampaikan bahwa penghimpunan infak dan sedekah pada 2025 masih lebih tinggi dibandingkan zakat. Potensi zakat nasional mencapai Rp221 triliun, sedangkan realisasi penghimpunan zakat tahun 2025 sebesar Rp75 triliun. Pertemuan juga membahas perkembangan inisiatif Sumud Flotilla beserta hasil diskusi setelah pelaksanaannya.

Pendiri NPC, Abdillah Onim atau yang akrab disapa Bang Onim, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama atas dukungan dan fasilitasi audiensi tersebut. Dalam paparannya, ia menjelaskan kondisi terkini di Jalur Gaza serta berbagai program kemanusiaan yang telah dijalankan NPC, antara lain pembangunan dua klinik kesehatan, pembangunan pabrik air minum di wilayah Tuffah sejak 2023, serta pembinaan 523 santri melalui program halaqah Al-Qur’an.

Bang Onim juga menjelaskan bahwa NPC secara konsisten berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sebelum menjalankan setiap program kemanusiaan. Ia turut menekankan pentingnya penguatan edukasi mengenai Palestina melalui kurikulum di sekolah-sekolah dan penerbitan buku-buku bertema Palestina.

Direktur Eksekutif NPC, Masri Udin, menegaskan, bahwa isu Palestina bukan hanya persoalan agama, tetapi juga isu sosial dan kemanusiaan yang bersifat universal.

Menurutnya, edukasi menjadi fondasi utama dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap Palestina. NPC juga menyampaikan rekomendasi pembangunan klinik kemanusiaan di El Arsy, Mesir, sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan bagi para pengungsi Palestina.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama RI, Dr. H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum., menyampaikan apresiasi atas kiprah NPC dalam menjalankan misi kemanusiaan secara profesional dan sesuai konstitusi.

“Pemerintah mendukung kehadiran NPC sebagai mitra kemanusiaan bagi masyarakat Palestina, selama seluruh aktivitas dijalankan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Wakil Menteri Agama juga menekankan bahwa dukungan terhadap Palestina tidak boleh dibingkai sebagai isu permusuhan antaragama maupun kepentingan politik. Menurutnya, perjuangan kemanusiaan merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan harus menjadi landasan utama setiap aksi kemanusiaan. Pemerintah juga mendorong seluruh lembaga kemanusiaan untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar setiap program berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Palestina.

Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan NPC dalam menghadirkan dukungan kemanusiaan yang berkelanjutan bagi masyarakat Palestina melalui pendekatan yang profesional, edukatif, serta berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi.