Ditulis oleh: Shir Hever dan Rhys Machold*
Gaza, NPC – Menjelang dua tahun serangan 7 Oktober 2023—yang disebut Operasi Badai Al-Aqsha—Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung ancaman embargo militer dan mengatakan Israel harus menjadi “Super Sparta”. Ucapan ini membuka kembali perdebatan lama di Israel tentang cara mempertahankan supremasi Yahudi di negara yang dibangun sebagai koloni pemukim itu.
Rujukan pada Sparta mengingatkan pada esai “Tembok Besi” karya Vladimir Jabotinsky, yang menyatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menerima penjajah Eropa, sehingga kaum Zionis harus siap berperang tanpa henti untuk mewujudkan proyek kolonial mereka di Palestina.
Meski istilah “Super Sparta” dalam beberapa hal menyesatkan—karena seolah menutupi ketergantungan Israel pada Barat—pernyataan itu menunjukkan perubahan penting dalam cara Israel menggambarkan dirinya, baik kepada rakyatnya sendiri maupun kepada dunia. Dengan menyebut Sparta, Netanyahu mengganti cara lama Israel menjelaskan hubungannya dengan peradaban Barat.
Di sekolah-sekolah Israel, Perang Peloponnesos menjadi pelajaran sejarah pertama di tingkat dasar. Anak-anak diajarkan tentang perang antara Sparta dan Athena secara simbolik. Sparta yang dikenal sebagai masyarakat militer dengan tentara kuat dan kebijakan eugenika, digambarkan sebagai negara yang pada dasarnya fasis, lalu dibandingkan dengan Athena. Athena, yang memiliki koloni, demokrasi, dan pluralisme, dibandingkan secara positif dengan Sekutu Barat dalam Perang Dunia II.
Pesan yang ingin disampaikan adalah Athena menang karena memiliki hubungan internasional yang baik. Artinya, Israel juga dianggap perlu meniru model politik Eropa Barat yang “ala Athena” agar bisa mempertahankan dan melegitimasi dominasinya di Timur Tengah. Melalui perbandingan ini pula Israel sering menyebut dirinya sebagai “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah”, walaupun sistem politiknya hanya memberi hak penuh kepada kelompok tertentu.
Dengan kata lain, dengan mengaitkan diri pada model Athena, Israel berusaha tampil sebagai “penjajah yang ramah” dan bisa diterima oleh Barat liberal.
Hal ini terlihat setelah Perang Enam Hari 1967, ketika Israel berulang kali berhasil memposisikan diri sebagai contoh keunggulan militer bagi Barat. Setelah mengalahkan tentara Arab dalam “enam hari”, tantangannya adalah bagaimana menduduki wilayah dengan populasi sipil besar tanpa berubah menjadi negara militer tertutup.
Industri militer Israel lalu membangun citra profesional dengan istilah-istilah seperti kontra-pemberontakan (COIN), kontra-terorisme, pendudukan sebagai “laboratorium”, “perang padat modal”, dan setelah serangan 11 September di Amerika Serikat, “keamanan dalam negeri”. Intinya, teknologi pengawasan dan penahanan canggih dijual sebagai cara agar sedikit tentara bisa mengendalikan jutaan orang dengan kontak langsung seminimal mungkin.
Citra yang dibangun selama puluhan tahun ini membantu memperkuat hubungan Israel dengan Uni Eropa. ELNET—lobi pro-Israel di Eropa yang sering disebut setara AIPAC—menggunakan bahasa liberal dan mempromosikan gambaran hidup berdampingan, serta berperan dalam memfasilitasi penjualan senjata antara Israel dan negara-negara Eropa. Citra inilah yang memungkinkan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan pidato “membuat gurun berbunga” untuk membela Israel.
Strategi pemasaran Israel kepada Barat, khususnya Eropa, bertumpu pada gagasan bahwa Israel punya solusi teknologi untuk masalah Eropa: bagaimana menjaga keamanan tanpa mengorbankan kebebasan. Untuk menjual senjata, Israel harus meyakinkan bahwa negaranya aman sekaligus demokratis. Teknologi Israel ditawarkan kepada negara-negara Eropa yang ingin tetap terlihat liberal dan menghormati HAM, tetapi juga ingin mengendalikan populasi yang dianggap “tidak diinginkan”.
Dalam film dokumenter The Lab (2013), Yoav Gallant—yang kemudian menjadi buron Mahkamah Pidana Internasional atas perannya dalam genosida Gaza—mengatakan, “Ada banyak kemunafikan: mereka mengutuk secara politik, tapi bertanya apa trik Anda, orang Israel, mengubah darah menjadi uang”. Ia merujuk pada investasi Israel dalam teknologi militer “non-mematikan” dan “presisi tinggi” yang diklaim mengurangi korban sipil, namun sekaligus menjadi komoditas ekspor.
Perbandingan Netanyahu dengan Sparta bertujuan mengubah narasi lama itu dan mendorong publik Israel bersiap menghadapi kemungkinan berkurangnya dukungan militer Eropa. Tak heran jika pernyataan tersebut mendapat kritik, termasuk dari politikus Yair Lapid, yang menilai pemerintah Netanyahu membahayakan hubungan dengan Eropa. Saat menjadi Menteri Luar Negeri, Lapid memprioritaskan perbaikan hubungan dengan Uni Eropa dan menyebut Proses Oslo sebagai masa terbaik relasi Israel–Eropa.
Meskipun demikian arus utama politik Israel bergerak ke arah berbeda. Sebelum 7 Oktober, para pemimpin Israel berusaha membangun citra sebagai “start-up nation” yang canggih, demokratis, dan memiliki “tentara paling bermoral di dunia”. Setelah itu, banyak pemimpin justru memperkuat citra Israel sebagai negara keamanan yang sepenuhnya berorientasi pada perang dan nilai-nilai militer seperti yang diasosiasikan dengan Sparta.
Dengan demikian, setelah puluhan tahun upaya propaganda untuk menutupi dasar kolonialisme pemukim dan apa yang disebut Fayez Sayegh sebagai “kecanduan pada kekerasan”, para pemimpin Israel kini meninggalkan citra sebagai penjajah ramah. Jika pada 1980-an strategi komunikasi dibuat untuk menghindari label negara paria, kini Israel semakin terbuka meninggalkan klaim moralitas dan profesionalisme. Konsep “Super Sparta” mencerminkan keterbukaan itu.
Strategi Baru Pemasaran Senjata Israel
Perubahan ini terlihat dalam strategi militer di Gaza. Pada awal serangan, Israel sangat bergantung pada senjata impor dari Amerika Serikat yang dirancang untuk perang konvensional besar, seperti artileri berat, tank, dan jet tempur. Citra “penjajah ramah” runtuh dan digantikan seruan terbuka untuk genosida. Senjata untuk mengontrol pendudukan kini dilengkapi atau diganti dengan senjata penghancur massal, menunjukkan pergeseran dari penguasaan ke pemusnahan.
Perubahan ini juga tampak dalam produksi dan ekspor industri senjata Israel. Bahkan sebelum genosida, pelaku industri sudah melihat perang Ukraina sebagai peluang besar. Yair Ramati pada Maret 2022 mengatakan negara-negara Eropa enggan memperbesar jumlah tentara dan lebih memilih solusi teknologi canggih—membuka peluang bagi Israel.
Operasi Badai Al-Aqsha dan genosida setelahnya mempercepat perubahan tersebut. Serangan itu mengguncang citra Israel sebagai negara dengan teknologi dan ekonomi luar biasa. Pada 8 Oktober, The New York Times menulis bahwa serangan Hamas mengguncang fondasi militer dan intelijen Israel. Ketergantungan pada teknologi disebut sebagai “pabrik titik buta”.
Klaim lama bahwa Israel berhasil mengelola konflik lewat solusi teknologi menjadi tidak lagi meyakinkan di mata luar negeri. Pada awalnya, produsen teknologi militer Israel berusaha menyangkal kegagalan itu. Namun pergeseran kebijakan dari dominasi ke eliminasi menuntut strategi pemasaran baru.
Ketika genosida berlangsung dan perdagangan senjata menjadi penopang utama ekonomi—karena sektor lain terpukul perang—strategi baru itu semakin jelas. Israel tak lagi menjanjikan solusi yang demokratis atau manusiawi bagi Eropa. Sebaliknya, pejabat Israel berargumen bahwa Eropa tidak punya pilihan selain membeli senjata Israel, karena komitmen Eropa pada HAM dan hukum internasional membuatnya lemah dan bergantung pada negara yang lebih “tegas”.
Majalah The Economist pada September 2025 dan The Wall Street Journal pada Desember 2025 memuat artikel yang menekankan bahwa senjata Israel “teruji di Gaza” dan diminati Barat. Intinya, meski Eropa berbicara tentang etika dan hukum internasional, ancaman Rusia membuat mereka tetap membeli senjata Israel.
Drop Site News melaporkan bahwa dalam konferensi teknologi militer di Tel Aviv, perusahaan senjata Israel secara terbuka menyebut pengalaman penggunaan senjata di Gaza sebagai nilai jual. Artikel itu menyebut strategi ini tampak berhasil, terlihat dari kenaikan penjualan global.
Ketergantungan pada komponen dari negara yang menghadapi kecaman dan potensi sanksi membawa risiko bagi militer Eropa. Di Inggris, aksi mogok makan baru-baru ini memaksa pembatalan kontrak £2 miliar dengan Elbit Systems. Jika embargo militer benar-benar diterapkan, negara-negara Eropa bisa kesulitan mendapatkan suku cadang dan dukungan teknis.
Apakah Eropa Benar-benar Belajar dari Sejarahnya?
Di tengah kemarahan publik terhadap keterlibatan Eropa dalam genosida, tanda-tanda menunjukkan strategi baru Israel berhasil. Saat pesanan dari negara-negara Selatan Global menurun, Eropa justru meningkatkannya. Data terbaru menunjukkan Uni Eropa membeli 54 persen ekspor senjata Israel pada 2024, naik dari 35 persen pada 2023, dengan Jerman sebagai pembeli terbesar.
Hubungan ini sejak lama mengandung kemunafikan, tetapi kini semakin terbuka. Jika dulu pemimpin Eropa masih berbicara tentang “nilai bersama”, kini beberapa pejabat menggunakan bahasa yang lebih terang. Kanselir Jerman Friedrich Merz pada Juni 2025 mengatakan, “Israel melakukan pekerjaan kotor kami”.
Bagi Israel—negara paling termiliterisasi di dunia—memperdalam perdagangan senjata dengan Eropa adalah kebutuhan ekonomi dan militer. Namun bagi Eropa, keputusan ini perlu dipertanyakan. Selain karena adanya kepentingan ekonomi dan dugaan korupsi, teknologi pengawasan dan kontrol populasi Israel menarik bagi pemimpin Eropa sayap kanan yang ingin menerapkan kebijakan keras terhadap Muslim, Arab, dan pengungsi.
Ketika Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional pada 29 Desember 2023 dan pengadilan mengeluarkan perintah sementara agar Israel menghentikan tindakan yang berpotensi melanggar Konvensi Genosida, negara-negara lain seharusnya menghentikan hubungan militer dengan Israel. Namun sejumlah negara Eropa tetap melanjutkan perdagangan senjata.
Untuk membenarkannya, para pemimpin Eropa kembali mengulang pernyataan tentang “hak Israel untuk eksis”. Padahal Holocaust adalah kejahatan yang terjadi di Eropa terhadap orang Yahudi, bukan terhadap negara Israel yang belum ada saat itu. Ketika dukungan terhadap Israel di tengah genosida semakin sulit dibenarkan secara moral, klaim bahwa Eropa telah belajar dari sejarahnya sendiri menjadi diragukan.
Keputusan Eropa tetap berdagang senjata, meski bertentangan dengan hukum internasional, menunjukkan bahwa alasan moral sering kali hanya menjadi kedok. Kini Eropa secara sadar membuat militernya bergantung pada teknologi Israel yang dirancang untuk diskriminasi rasial, pengawasan ketat, dan represi.
Perubahan strategi Israel, dari mengklaim keahlian dalam “mengelola konflik” ke penggunaan kekuatan tanpa kompromi, menemukan pasar di Eropa. Meski sebagian pembeli mundur setelah citra “penjajah ramah” runtuh, sejumlah kementerian pertahanan Eropa tetap melanjutkan kerja sama.
Sikap ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut sejak awal tidak benar-benar ingin mengurangi praktik represif. Citra “penjajah ramah” hanya memberi mereka kesempatan membeli alat kontrol sambil tetap mempertahankan citra liberal. Kini, setelah citra itu hilang, dukungan politik dan ekonomi terhadap Israel terlihat semakin terbuka.
Ke depan, arah hubungan ini belum pasti. Namun yang jelas, pilihan tersebut telah merusak kredibilitas demokrasi liberal Eropa di mata dunia.
___
*Dr. Shir Hever adalah direktur pelaksana Alliance for Justice between Israelis and Palestinians serta seorang akademisi yang meneliti industri persenjataan Israel. Ia merupakan penulis The Privatization of Israeli Security (Pluto Press, 2018).
*Dr. Rhys Machold adalah Dosen Senior dalam bidang Hubungan Internasional di University of Glasgow. Ia adalah penulis Fabricating Homeland Security: Police Entanglements Across India and Palestine/Israel (Stanford University Press, 2024). Artikel-artikel ilmiahnya telah diterbitkan di berbagai jurnal akademik seperti Political Geography, Security Dialogue, dan International Political Sociology, serta di media populer seperti Jacobin dan Jewish Currents.
(T.FJ/S: Mondoweiss)