Suara Hati Dari Balik Reruntuhan, Rakyat Gaza Skeptis Soal Board of Peace

Di bawah langit musim dingin yang cerah di Washington, D.C., pada Kamis, 19 Februari 2026, sebuah babak baru diplomasi Timur Tengah resmi dibuka. Presiden Donald Trump, dengan penuh percaya diri, berdiri di podium utama untuk meresmikan pertemuan pertama Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian. Di hadapan para delegasi internasional, Trump memproklamirkan bahwa era baru kemakmuran bagi Palestina telah tiba. Namun, ribuan kilometer dari karpet merah Gedung Putih, di sebuah bentang tanah sempit bernama Jalur Gaza, janji-janji muluk itu terdengar seperti bisikan di tengah badai.

Bagi para pejabat tinggi yang hadir di Washington, pertemuan hari Kamis itu adalah puncak dari langkah besar diplomasi. Namun, bagi jutaan warga Palestina yang meringkuk di balik tenda-tenda plastik yang tipis, diplomasi ini terasa sangat jauh dari denyut nadi kehidupan mereka yang hancur. Di tengah debu reruntuhan dan bau mesiu yang belum sepenuhnya hilang, istilah-istilah politik yang rumit seperti “stabilisasi” atau “rekonstruksi multilateral” tidak memiliki arti. Pertanyaan mereka jauh lebih mendasar, lebih mendesak, dan lebih menyakitkan: “Setelah pidato hebat ini selesai, apakah anak-anak kami akan memiliki rumah yang nyata, ataukah kami hanya akan terus menghitung hari di bawah bayang-bayang kelaparan?”

Luka yang Belum Kering

Untuk memahami mengapa warga Gaza begitu skeptis terhadap inisiatif Washington ini, kita harus berani menatap statistik yang mengerikan dalam dua tahun terakhir. Gaza bukan lagi sekadar kota atau wilayah administratif; ia telah berubah menjadi hamparan puing tanpa akhir, sebuah monumen bisu bagi apa yang disebut oleh banyak pengamat internasional dan lembaga kemanusiaan sebagai perang genosida.

Data statistik resmi mencatat angka yang menggetarkan jiwa: lebih dari 72.000 nyawa telah melayang. Ini bukan sekadar angka; ini adalah 72.000 cerita, mimpi, dan masa depan yang terputus secara brutal. Bangunan-bangunan yang dulunya merupakan rumah bagi ribuan keluarga, sekolah tempat anak-anak mengeja kata “harapan”, serta tempat-tempat ibadah yang menjadi ruang pelarian spiritual, kini telah rata dengan tanah. Struktur sosial masyarakat Gaza telah dicabik-cabik hingga ke akar yang paling dalam.

Sejak Oktober tahun lalu, sebuah perjanjian “gencatan senjata” yang dimediasi oleh pemerintahan Trump sebenarnya sudah mulai berlaku. Secara teknis, serangan udara besar-besaran telah berkurang. Namun, bagi warga seperti Amal Joudeh, kata “damai” terasa lebih seperti ejekan daripada anugerah. Amal, seorang ibu berusia 43 tahun dengan delapan anak, kini harus menjalani hidup di sebuah tenda sempit yang lembap di wilayah Deir el-Balah. Ia mengungsi dari rumahnya di Beit Lahiya setelah sebuah rudal mengubah seluruh hidupnya menjadi puing.

“Saya sudah terlalu sering mendengar tentang penggalangan dana miliaran dolar untuk Gaza. Tapi kenyataannya? Kami tidak melihat apa pun di lapangan,” ujar Amal dengan nada suara yang bergetar. Baginya, hiruk-pikuk di Washington hanyalah panggung sandiwara. Realitasnya adalah suaminya yang cacat karena luka perang, anak-anaknya yang berteriak setiap kali mendengar suara pesawat, dan kenyataan bahwa mereka tidak lagi memiliki dinding kokoh untuk menahan dinginnya malam.

Retorika Washington vs. Realitas Angka PBB

Di podium Washington yang megah, Donald Trump meluncurkan apa yang ia sebut sebagai “Rencana Paling Ambisius dalam Sejarah Timur Tengah.” Ia mengumumkan bahwa sembilan negara anggota Dewan Perdamaian telah memberikan komitmen kolektif sebesar $7 miliar untuk rekonstruksi Gaza. Tidak berhenti di situ, Amerika Serikat secara sepihak menjanjikan tambahan $10 miliar guna mendukung stabilitas ekonomi wilayah tersebut. Total $17 miliar dijanjikan untuk mengubah wajah Gaza.

Trump juga mengusulkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional. Dalam visinya, lima negara telah sepakat untuk mengirimkan personel militer guna menjaga ketertiban di wilayah Palestina. Pasukan ini direncanakan untuk menggantikan peran Hamas, yang dalam kerangka kerja BoP, harus sepenuhnya dilucuti senjatanya sebagai prasyarat utama pembangunan.

Trump dan para pemimpin dunia di Washington, DC, 19 Februari 2026. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)Namun, mari kita bedah angka-angka ini dengan kacamata realitas. Berdasarkan laporan komprehensif dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), estimasi biaya untuk memperbaiki kerusakan fisik di Jalur Gaza secara total, mencakup infrastruktur air, listrik, rumah sakit, dan perumahan, mencapai angka minimal $70 miliar. Jika dibandingkan dengan angka ini, dana $17 miliar yang ditawarkan oleh Dewan Perdamaian Trump bahkan tidak mencapai seperempat dari kebutuhan rekonstruksi yang sebenarnya.

Ketimpangan angka yang sangat mencolok ini menjadi alasan utama mengapa para analis kebijakan luar negeri dan warga lokal merasa janji ini hanyalah retorika politik. Banyak pihak mencurigai bahwa BoP hanyalah alat untuk memperkuat citra Amerika Serikat sebagai “pembawa damai” di panggung internasional, tanpa benar-benar berniat menyelesaikan akar masalah atau menanggung biaya pemulihan yang sesungguhnya.

Diplomasi yang Terasa Seperti Pendudukan

Bagi mayoritas rakyat Palestina, Dewan Perdamaian ini tidak datang dengan sebagai penyelamat. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai bentuk “pendudukan gaya baru” atau kolonialisme administratif. Ada ketidakpercayaan yang mendarah daging terhadap peran Washington. Bagaimana mungkin pihak yang selama perang berdiri begitu kokoh di belakang mesin militer Israel kini tiba-tiba menjadi hakim yang adil bagi masa depan Palestina?

Dukungan militer dan diplomatik tanpa syarat yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel selama puncak konflik telah menciptakan stigma yang tak terhapuskan: di mata warga Gaza, AS sama dengan Israel. Oleh karena itu, skenario di mana pasukan keamanan atau pemerintahan dibentuk di bawah kendali Amerika tidak akan pernah disambut dengan karpet merah. Ada ketakutan kolektif bahwa Dewan Perdamaian ini hanyalah instrumen bagi Trump dan sekutunya untuk memaksakan kendali politik atas Gaza tanpa pernah melibatkan suara asli rakyat Palestina.

Rencana pelucutan senjata Hamas pun dilihat oleh sebagian warga dengan kecurigaan besar. Mereka khawatir ini hanyalah taktik untuk membuat rakyat Palestina menjadi lemah secara militer dan kemudian terjebak dalam perang saudara atau perselisihan internal yang direncanakan. Jamal Abu Makhdeh, seorang kakek berusia 66 tahun yang telah melewati berbagai dekade konflik, menyuarakan kekhawatiran ini dengan sangat tajam.

“Tujuan mereka sederhana: agar kita tenggelam dalam perselisihan di antara kita sendiri. Sejarah mengajarkan kami bahwa apa pun yang disetujui oleh Israel dan didukung sepenuhnya oleh Amerika, pasti tidak akan membawa keuntungan bagi kami,” tegas Jamal. Baginya, kedaulatan tidak bisa dibeli dengan bantuan kemanusiaan yang bersyarat.

Realitas Berdarah di Balik Tabir Dewan Perdamaian

Meski secara formal dunia mengenal adanya “gencatan senjata”, tanah Gaza tetap basah oleh darah. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat fakta memilukan bahwa lebih dari 600 warga Palestina telah tewas akibat tembakan atau serangan skala kecil Israel sejak perjanjian damai tersebut secara resmi dimulai. Pelanggaran demi pelanggaran terjadi hampir setiap hari, mulai dari penembakan di zona penyangga hingga pemboman terbatas yang diklaim sebagai tindakan defensif.

Awad al-Ghoul, seorang pengungsi berusia 70 tahun yang kini terdampar di az-Zawayda, memandang layar televisi yang menampilkan pertemuan BoP dengan tatapan sinis. Ia menyebut dewan tersebut sebagai “klub mewah” para elit global. “Dana miliaran itu mungkin akan habis di hotel-hotel berbintang untuk biaya administrasi, perjalanan dinas, dan gaji mewah para pejabat internasional. Sisanya barulah dilemparkan ke Gaza, sekadar agar mereka memiliki bahan untuk pamer di media sosial dan berita internasional,” kata Awad.

Antara Perut yang Lapar dan Kedaulatan yang Terancam

Di balik semua perdebatan politik, terdapat sebuah realitas pragmatis yang menyayat hati. Kondisi kemanusiaan di Gaza saat ini telah melampaui batas kemampuan manusia untuk bertahan. Makanan telah menjadi barang mewah, air bersih adalah keajaiban, dan sistem layanan kesehatan hampir sepenuhnya lumpuh. Dalam situasi yang begitu ekstrem, muncul sebuah dilema moral yang sangat berat bagi warga Gaza.

Seorang koresponden lapangan melaporkan bahwa dalam jangka pendek, sebagian warga mungkin akan memilih untuk “menerima keadaan” dan tunduk pada aturan Dewan Perdamaian, asalkan serangan udara benar-benar berhenti secara permanen dan pasokan logistik masuk. Ini adalah pilihan yang memilukan: antara mempertahankan martabat dan hak politik dengan risiko kelaparan, atau menerima bantuan dari pihak yang mereka benci demi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Suara Hati Gaza dari Balik Board of Peace

Orang-orang yang benar-benar hidup di Gaza merasa rencana itu (Board of Peace) sangat aneh. Bagi mereka, rencana ini bukan soal membangun masa depan, tapi seolah-olah ingin menghapus hak mereka sebagai pemilik tanah air.

Ahmad Abu Riziq, seorang guru yang mendirikan sekolah-sekolah tenda (Gaza Great Minds Foundation), menyebut usulan Trump ini sebagai “cara baru untuk menghancurkan bangsa kami secara perlahan.” Ahmad merasa tidak masuk akal jika orang-orang bicara soal teknologi canggih sementara suara drone Israel masih terus bising di langit Gaza. “Saya tidak butuh gedung mewah. Saya cuma ingin duduk tenang di bawah pohon zaitun, berdoa di masjid tanpa rasa takut, dan bertemu teman-teman tanpa harus diawasi militer,” ungkapnya jujur.

Hal yang sama dirasakan oleh Nahil Mohana, seorang penulis  buku berjudul Voices of Resistance: Diaries of Genocide. Ia melihat proyek BoP ini seperti upaya mengubah perjuangan kemerdekaan menjadi sekadar urusan bisnis. Menurutnya, dunia sedang mencoba “menyuap” rakyat Palestina agar melupakan hak-hak mereka.

“Mereka seolah-olah bilang: kami tidak akan menghentikan penjajahan, tapi kami akan perbaiki kondisi hidupmu. Ini taktik lama, korban coba didiamkan dengan uang, padahal yang kami butuhkan adalah keadilan,” kata Nahil.

Bagi Nahil, sangat tidak adil ketika masa depan Gaza ditentukan oleh orang asing tanpa melibatkan rakyat Palestina sendiri di meja perundingan.

Kenyataan pahit ini juga disuarakan oleh Dr. Ibrahim Sharif, seorang dokter gigi di Kota Gaza dan sukarelawan di Gaza Soup Kitchen. Di saat Trump membayangkan Gaza akan semegah Dubai, Dr. Sharif justru melihat anak-anak yang kelaparan dan rumah sakit yang hancur. “Gaza tidak butuh gedung pencakar langit. Kami butuh air bersih, rumah sakit yang berfungsi, dan bantuan untuk menyembuhkan trauma masyarakat. Bicara soal kemewahan saat orang-orang sedang berjuang untuk makan itu benar-benar tidak nyambung dengan kenyataan,” tegasnya.

Pada akhirnya, para tokoh ini punya mimpi yang jauh lebih sederhana namun berharga: mereka ingin Gaza bukan sekadar jadi “zona ekonomi” milik investor, tapi menjadi tanah air yang merdeka, di mana setiap warganya bisa bernapas lega tanpa rasa takut.

Tiga Nilai Fundamental: Keamanan, Keadilan, dan Kepulangan.

Solusi atas penderitaan mereka sebenarnya tidak memerlukan dokumen birokrasi setebal ratusan halaman atau skema finansial yang rumit. Tuntutan rakyat Gaza tetap konsisten dan bisa dirangkum dalam tiga nilai fundamental: Keamanan, Keadilan, dan Kepulangan.

Bagi masyarakat Gaza, satu-satunya keinginan yang tersisa adalah kembali ke lingkungan asal mereka. Dengan mata yang berkaca-kaca menatap masa depan yang tidak pasti, mereka menyuarakan kerinduan yang sama: “Kami lebih memilih tidur di atas debu di bekas rumah yang telah hancur, daripada terus menetap di pengungsian ini.”

Sentimen ini mencerminkan penolakan terhadap intervensi asing yang rumit. Masyarakat tidak merasa butuh pasukan internasional untuk mengatur sisa hidup mereka; tuntutan mereka sederhana namun mendasar, yaitu penarikan mundur tentara Israel agar mereka bisa kembali memijak tanah sendiri.

Akankah Sejarah Kembali Berulang?

Pertemuan Dewan Perdamaian di Washington mungkin memberikan secercah harapan bagi komunitas internasional, namun bagi warga Gaza, ini hanyalah ujian kesabaran yang kesekian kalinya. Sejarah Timur Tengah dipenuhi dengan catatan konferensi yang megah dan janji-janji rekonstruksi yang puitis, namun pada akhirnya, tembok-tembok di Gaza tetap runtuh dan nyawa tetap menjadi komoditas politik.

Tanpa adanya tekanan internasional yang nyata untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusi, dan tanpa memberikan ruang bagi suara asli rakyat Palestina di meja perundingan, Dewan Perdamaian Trump berisiko berakhir sebagai “sampah sejarah”.

Kini dunia sedang menunggu: apakah dana sebesar $17 miliar itu benar-benar akan menjadi semen dan batu bata bagi rumah baru Amal Joudeh, ataukah uang tersebut hanya akan menguap di antara tumpukan dokumen birokrasi dan janji-janji politik yang, sekali lagi, tak pernah ditepati?

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Maram Humaid, “In Gaza, Trump’s Board of Peace met with deep scepticism, little hope”, Al Jazeera, February 20, 2026. https://www.aljazeera.com/features/2026/2/20/in-gaza-trumps-board-of-peace-met-with-deep-scepticism-little-hope

Haaretz Podcast, “Why Palestinians in Gaza See Trump’s Board of Peace as ‘Another Form of Occupation’, Haaretz, January 23, 2026. https://www.haaretz.com/israel-news/podcasts/2026-01-23/ty-article-podcast/why-palestinians-in-gaza-see-trumps-board-of-peace-as-another-form-of-occupation/0000019b-e61d-dc5a-afff-f75d1cf00000

Interview with Omar Al Mashri (Displaced Palestinian) “Palestinians in Gaza say ‘Board of Peace’ will further occupation”, Al Jazeera, Februari 19, 2026. https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2026/2/19/palestinians-in-gaza-say-board-of-peace-will-further-occupation

Olly Haines, “How Palestinians Really Feel About Trump’s ‘Board of Peace’ for Gaza”, BYLINE TIMES, February 18, 2026. https://bylinetimes.com/2026/02/18/how-palestinians-really-feel-about-trumps-board-of-peace-for-gaza/

Christina Anagnostopoulos, Ros Russell, Vanessa Balintec, Zoe Law and Howard Goller, “Trump leads first Board of Peace meeting as Hamas tightens grip in Gaza – as it happened”, REUTERS, February 20, 2026. https://www.reuters.com/world/board-peace-live-updates-trump-will-lead-first-meeting-while-hamas-tightens-grip-2026-02-19/