Penghapusan Sejarah: Museum Inggris Hapus “Palestina” dari Pameran Kuno Timur Tengah

Gaza, NPC – British Museum, sebagaimana dilansir dalam laporan Middle East Eye (MEE), pada Minggu (15/02/2026), telah menghapus referensi mengenai Palestina dari sejumlah pameran kuno Timur Tengahnya, langkah yang dikecam para akademisi dan aktivis sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai serangan “sistematis” terhadap identitas dan sejarah budaya Palestina.

Museum tersebut menghapus istilah itu dari pameran tentang Mesir kuno dan bangsa Fenisia, dengan alasan kata tersebut tidak “bermakna” sebagai istilah geografis historis dalam konteks tersebut.

Menurut laporan The Telegraph, langkah itu diambil setelah adanya surat dari kelompok pro-Israel kontroversial, UK Lawyers for Israel (UKLFI).

Dalam suratnya kepada Direktur Museum Nicholas Cullinan, UKLFI berpendapat bahwa penggunaan istilah Palestina dalam pameran “berdampak menghapus kerajaan Israel dan Yudea” serta “membingkai ulang asal-usul bangsa Israel dan orang-orang Yahudi seolah-olah keliru berasal dari Palestina”.

Kelompok tersebut secara khusus mempersoalkan label dalam pameran periode 1700–1500 SM yang menyebut pesisir timur Mediterania sebagai “Palestina” dan menggambarkan bangsa Hyksos sebagai keturunan “Palestina”.

Label tersebut kini diubah menjadi “Kanaan” dan “keturunan Kanaan”.

Juru bicara British Museum membantah bahwa perubahan itu dilakukan sebagai respons atas keluhan UKLFI. Ia menyatakan, istilah tersebut—salah satu nama paling awal yang dikaitkan dengan kawasan di sepanjang Mediterania timur—“tepat digunakan untuk wilayah selatan Levant” hanya pada paruh akhir milenium kedua SM.

“Kami menggunakan terminologi PBB pada peta yang menampilkan batas-batas modern, misalnya Gaza, Tepi Barat, Israel, dan Yordania, serta merujuk pada ‘Palestina’ sebagai penanda budaya atau etnografis jika relevan,” ujar juru bicara tersebut.

Ia menambahkan, meski istilah “Palestina” telah mapan dalam kajian akademik selama sekitar 150 tahun, museum mengubah terminologi itu karena dinilai tidak lagi netral secara politik. Namun, para akademisi yang berbicara kepada Middle East Eye (MEE) menyatakan bahwa “Palestina kuno” merupakan istilah yang akurat secara historis untuk kawasan tersebut pada masa lampau.

“Saya sering menggunakan istilah ‘Palestina kuno’ dalam riset saya sendiri dan akan terus melakukannya,” kata Marchella Ward, dosen studi klasik di Open University, kepada MEE.

Ward menambahkan, klaim bahwa istilah tersebut muncul belakangan atau tidak sah adalah kebohongan sejarah yang bertujuan menghapus keberadaan rakyat Palestina dan mendukung genosida yang sedang berlangsung terhadap mereka oleh Israel.

Kelompok kampanye Energy Embargo for Palestine menuduh museum bersikap munafik. Museum, kata mereka, memosisikan diri sebagai penjaga artefak dan satu-satunya institusi yang mampu melestarikan, melindungi, dan secara “objektif” menyampaikan sejarahnya.

“Namun setelah menjarah artefak Palestina dari seluruh Timur Tengah, kini mereka tanpa ragu bersiap menulis ulang sejarah, menghapus Palestina dan jutaan rakyatnya dari buku-buku sejarah,” demikian pernyataan kelompok itu kepada MEE.

Pola yang Jelas

Para akademisi dan pegiat menyebut British Museum hanyalah satu dari sekian banyak institusi publik—termasuk dewan kota dan rumah sakit—yang menjadi sasaran tekanan UKLFI.

Awal bulan ini dilaporkan bahwa Encyclopaedia Britannica telah mengubah sejumlah entri di Britannica Kids terkait Palestina, termasuk menghapus istilah tersebut dari peta kawasan, setelah mendapat tekanan dari UKLFI.

Pada Februari 2023, rumah sakit Chelsea and Westminster Hospital mencopot karya seni rancangan anak-anak sekolah di Gaza. Direktur UKLFI, Caroline Turner, mengklaim langkah itu diambil menyusul “keluhan pasien”. Namun, permintaan keterbukaan informasi memaksa pihak rumah sakit mengakui bahwa satu-satunya keluhan yang masuk berasal dari UKLFI.

Pada Januari, Open University juga memenuhi tuntutan kelompok itu untuk menghapus istilah “Palestina kuno” dari materi pembelajaran mendatang serta menambahkan catatan pada konten yang ada dengan alasan istilah tersebut kini dianggap “problematis”.

Pada Februari, staf OU menulis surat kepada rektor universitas menuntut agar komitmen tersebut dicabut, seraya menyoroti potensi pelanggaran kewajiban di bawah Undang-Undang Pendidikan Tinggi (Kebebasan Berpendapat) 2023.

Basis data yang akan dirilis oleh European Legal Support Centre (ELSC) mendokumentasikan 900 insiden represi anti-Palestina di Inggris antara Januari 2019 hingga Agustus 2025.

Dalam 128 kasus, UKLFI disebut muncul sebagai pelaku langsung represi atau sebagai aktor pendukung yang tindakannya mendorong tempat kerja, universitas, dan institusi lain untuk semakin menekan solidaritas terhadap Palestina.

Direktur eksekutif ELSC, Giovanni Fassina, mengatakan penargetan British Museum oleh UKLFI “tidak mengejutkan” dan merupakan bagian dari “pola yang sangat jelas” berupa tekanan terhadap lembaga publik dengan argumen hukum yang menyesatkan.

“Yang kami tunjukkan adalah UKLFI memulai serangan ini dengan mengirim surat yang mengancam tindakan hukum atau menuding pelanggaran hukum Inggris,” kata Fassina kepada MEE.

“Sering kali, institusi mematuhi permintaan tersebut atau mengubah perilaku mereka. Hal yang mengejutkan, sekaligus memalukan, adalah lembaga publik seperti British Museum tunduk pada tekanan ini,” tambahnya.

ELSC bersama Public Interest Law Centre (PILC) telah mengajukan pengaduan terhadap UKLFI kepada Solicitors Regulation Authority (SRA) terkait penggunaan gugatan strategis terhadap partisipasi publik (SLAPP) untuk membungkam ekspresi solidaritas terhadap Palestina.

SLAPP, menurut pengaduan tersebut, adalah “tindakan hukum atau ancaman tindakan hukum yang biasanya diajukan oleh individu atau entitas berkuasa untuk mengintimidasi, membungkam, atau menghukum para pengkritik”.

Kedua lembaga itu juga menuntut agar UKLFI diatur sebagai firma hukum.

Pada Juli 2025, Middle East Eye melaporkan bahwa UK Charity Commission mengonfirmasi tengah menyelidiki sayap amal UKLFI setelah menerima pengaduan dari Cage International dan Led By Donkeys.

Komplotan Proyek Politik

Ward menekankan bahwa institusi yang tunduk pada tekanan semacam itu membantu dan mendukung genosida Israel terhadap rakyat Palestina dengan menyetujui penghapusan sejarah mereka.

“Penulisan ulang sejarah selalu memainkan peran penting dalam pendudukan dan genosida. Di Palestina sendiri, hal ini tampak dalam kolonisasi dan penghancuran situs arkeologi,” ujarnya kepada MEE.

Ward menyebut bahwa tindakan kekerasan semata tidak cukup untuk membangun narasi historis yang dibutuhkan bagi genosida. Ia menilai bahwa “sejarawan, museum, dan universitas berfungsi sebagai kaki tangan proyek politik yang sedang dijalankan Israel”.

Dalam serangannya ke Gaza, pasukan Israel dilaporkan menghancurkan secara total atau sebagian lebih dari 316 situs dan bangunan arkeologi di wilayah tersebut, sebagian besar berasal dari era Mamluk dan Ottoman, serta periode awal Islam dan Bizantium.

Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabteh, menyebut serangan itu sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan menghapus identitas Palestina dan menyatakan bahwa penghancuran warisan Gaza merupakan “penjarahan terorganisasi, praktik yang dikriminalisasi dalam hukum internasional dan dianggap sebagai serangan terhadap warisan budaya dunia”.

Laporan PBB yang diterbitkan Juli tahun lalu menemukan bahwa serangan Israel telah merusak lebih dari separuh situs keagamaan dan budaya di Gaza. Laporan itu menyimpulkan bahwa “pasukan keamanan Israel mengetahui atau seharusnya mengetahui lokasi dan signifikansi situs-situs tersebut” serta “seharusnya merencanakan seluruh operasi militer untuk memastikan tidak ada kerusakan”.

Komisi tersebut menambahkan, seluruh 10 situs keagamaan dan budaya yang mereka selidiki “mengalami kehancuran dahsyat yang tidak dapat diidentifikasi memiliki kebutuhan militer yang sah”, serta bahwa “artefak dihancurkan, dipindahkan, atau dijarah”.

(T.FJ/S: MEE)