Bagaimana Rekonstruksi Menjadi Senjata Baru Israel untuk Mengusir Palestina dari Gaza

Gaza, NPC – Pada pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Januari lalu, Jared Kushner—pewaris miliarder di bidang real estate sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump—memaparkan visinya tentang “Gaza Baru”: gedung pencakar langit berkilau, pariwisata tepi laut, dan koridor logistik yang menghubungkan enclave yang dinetralkan secara militer dengan dunia.

Meskipun demikian, di tanah Gaza yang hancur dan berdebu, 3.000 km (1.864 mil) jauhnya dari Davos, belum satu bata pun dipasang. Realitas mengkhawatirkan di wilayah Palestina kini tidak diukur dari bangunan baru, melainkan dari jumlah puing bangunan akibat pemboman Israel: 61 juta ton.

Setelah gencatan senjata rapuh tercapai antara Israel dan Pejuang Palestina pada Oktober, serangan udara Israel mungkin mereda, tetapi pembunuhan terus berlanjut, menandai sebuah perang baru yang lebih sunyi.

Sementara itu, tidak ada kejelasan tentang kemungkinan masuknya semen dan batang besi—material penting untuk konstruksi yang masih diblokir Israel.

Menurut PBB, 92 persen Gaza telah hancur selama perang genosida Israel yang berlangsung lebih dari dua tahun, dan biaya untuk membangunnya kembali diperkirakan 70 miliar dolar Amerika (sekitar 1.050 triliun rupiah).

Para analis dan perencana kota memperingatkan bahwa rekonstruksi Gaza dirancang bukan untuk memulihkan kehidupan Palestina, melainkan untuk “rekayasa ulang”—menjadikan hak dasar atas hunian sebagai alat pemerasan politik dan perubahan demografis yang diduga disengaja.

“Rekonstruksi bukanlah ‘hari setelah’ perang; ini adalah kelanjutan perang melalui cara birokratis dan ekonomi,” kata Ihab Jabareen, peneliti yang mengkhususkan diri dalam urusan Israel, kepada Al Jazeera.

Kontrol “Aliran Semen”

Jabareen berpendapat bahwa bagi aparat keamanan Israel, rekonstruksi adalah kartu tawar utama, memungkinkan Israel beralih dari strategi pendudukan militer langsung ke apa yang disebutnya “kedaulatan melalui aliran semen”.

“Siapa yang menguasai oksigen Gaza—kran semen—dia yang menentukan bentuk politik dan keamanan wilayah itu,” katanya, menambahkan bahwa Israel bertujuan menciptakan sistem unik “kontrol tanpa tanggung jawab”, di mana Israel memegang hak veto atas bagaimana kehidupan sehari-hari di Gaza dijalankan tanpa kewajiban hukum sebagai penjajah.

Kran semen adalah perumpamaan yang berarti kontrol atas masuknya semen ke Gaza. Karena semen adalah bahan utama untuk membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas publik, siapa yang mengatur alirannya pada dasarnya mengendalikan apakah warga Gaza bisa membangun hidup mereka lagi. Dengan membatasi semen, pihak yang menguasai dapat menentukan siapa yang boleh membangun, kapan, dan seberapa banyak—sehingga kekuasaan itu bukan hanya soal keamanan, tetapi juga soal politik dan masa depan masyarakat Gaza.

Menurut Jabareen, sistem ini menjadikan masuknya material konstruksi dan bantuan sebagai keputusan politik melalui tiga lapisan pemerasan:

• Pemerasan keamanan: Mengaitkan aliran material dengan “pengawasan jangka panjang”, menciptakan ketergantungan permanen di mana Gaza dibangun kembali pada skala yang bisa dengan mudah “dimatikan” kapan saja.
• Pemerasan politik: Menggunakan rekonstruksi untuk menentukan siapa yang memerintah. “Siapa yang mendistribusikan semen, dia yang mendistribusikan legitimasi,” kata Jabareen, menunjukkan bahwa Israel hanya akan mengizinkan rekonstruksi di bawah administrasi proxy “teknokrat” yang sesuai dengan kebutuhan keamanannya.
• Pemerasan damai: Mengubah harapan akan kebutuhan dasar—atap di atas kepala—menjadi “ganjaran” untuk tetap diam, bukan sebagai hak.

Rencana “Phoenix”

Sebelum pertarungan politik itu dapat dimulai, Gaza secara harfiah tetap terkubur di bawah puing-puing dua tahun pengeboman Israel. Sebuah laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dirilis pada November menggambarkan gambaran suram: puing hasil perang menciptakan “hambatan yang belum pernah terjadi sebelumnya” yang bisa memakan waktu hingga tujuh tahun hanya untuk dibersihkan dan itu pun hanya dalam kondisi ideal.

“Gaza adalah salah satu tempat paling hancur di bumi,” kata laporan itu.

Menghadapi realitas ini, para ahli Palestina menolak model rekonstruksi top-down yang diusulkan di Davos. Abdel Rahman Kitana, profesor arsitektur di Universitas Birzeit di Tepi Barat yang diduduki, menunjuk pada “Rencana Phoenix”, kerangka kerja yang dikembangkan oleh Union of Gaza Strip Municipalities, sebagai alternatif lokal yang layak.

“Rekonstruksi bukan hanya tentang memulihkan apa yang telah rusak. Ini tentang membentuk kembali kehidupan,” kata Kitana kepada Al Jazeera Arabic, sambil memperingatkan terhadap solusi yang terputus untuk Gaza.

Ia justru menganjurkan pendekatan “terpadu” yang berakar pada Rencana Phoenix, di mana puing tidak diperlakukan sebagai sampah tetapi sebagai sumber daya yang bisa didaur ulang untuk reklamasi lahan.

Kitana menegaskan bahwa setiap rencana berhasil untuk rekonstruksi Gaza harus bersifat bottom-up. “Kita tidak bisa berhasil tanpa rakyat itu sendiri … Mereka tahu kebutuhan dan impian mereka,” katanya, memperingatkan bahwa mengabaikan agen lokal akan mengarah pada “lingkungan yang rapuh dan menjauhkan”.

Aturan “Penggunaan Ganda” Israel

Baik garis waktu tujuh tahun dari PBB maupun Rencana Phoenix menghadapi hambatan kritis: daftar barang yang dikatagorikan “penggunaan ganda” Israel. Aturan “penggunaan ganda” (dual use) adalah kebijakan Israel yang melarang atau membatasi masuknya barang tertentu ke Gaza dengan alasan barang itu bisa digunakan untuk tujuan sipil dan militer.

Secara prinsip, konsep ini berlaku di banyak negara, yaitu barang-barang yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tetapi juga mungkin disalahgunakan untuk membuat senjata. Namun, di Gaza, kebijakan ini diterapkan sangat luas sehingga tidak hanya barang militer, tetapi juga barang kebutuhan dasar sering masuk daftar larangan.

Secara historis, Israel telah melarang barang-barang seperti pupuk dan pipa baja dengan dalih dapat digunakan untuk tujuan militer. Saat ini, daftar itu telah diperluas mencakup lebih banyak item esensial, termasuk tabung oksigen, obat kanker, dan filter air.

Jabareen mengatakan blokade itu bukan lagi alasan keamanan tetapi “filosofi pemerintahan”.

“Israel telah mengubah alasan ‘penggunaan ganda’ menjadi mekanisme penundaan tanpa batas,” katanya.

Dengan mewajibkan persetujuan proyek demi proyek untuk setiap sak semen, Israel memastikan bahwa rekonstruksi tetap menjadi “proyek” abadi yang membuat negara donor dan lembaga kehabisan tenaga, sementara administrasi Palestina tetap dalam “keadaan meminta yang konstan,” kata Jabareen.

Rekayasa Demografis Senyap

Sementara Israel memblokir material kunci di lapangan, pemerintahan Trump menciptakan “fantasi politik” di luar negeri, kata para ahli. Dewan Perdamaian Gaza, yang didorong oleh Trump, menjanjikan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Gaza sebesar 10 miliar dolar Amerika (sekitar Rp150 triliun) dan sebuah “Rafah Baru” dengan 100.000 unit rumah.

Jabareen melihat rencana-rencana itu, yang mencakup “properti tepi laut” dan “zona industri”, sebagai bentuk “rekayasa demografis senyap”.

“Mereka mencoba menggeser isu Palestina dari masalah hak nasional menjadi masalah real estat,” katanya. Tujuannya, kata dia, adalah merancang Gaza yang “berguna secara ekonomi” bagi kawasan tetapi “kosong secara nasional”.

Dengan fokus pada “investasi” dan “pariwisata” sambil mengabaikan puing dan kuburan massal, rencana tersebut berupaya “melegitimasi sebuah fantasi politik,” kata Jabareen. “Jika kamu tidak bisa mengusir orang Palestina dengan kekuatan tank, kamu mengusir gagasan mereka tentang rumah melalui rekayasa ruang mereka.”

Siapa yang Akan Membangun “Gaza Baru”?

Jabareen memperingatkan tentang “privatisasi pendudukan” bahkan jika perusahaan Israel tidak langsung masuk Gaza.

“Rekonstruksi adalah rantai keuntungan tidak langsung,” katanya, menambahkan bahwa logistik inspeksi, perusahaan keamanan yang mengelola lintasan, dan perusahaan asuransi yang menanggung risiko semuanya akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan Israel atau sekutunya.

Kontrak rekonstruksi itu sendiri menjadi saringan politik. “Ini menciptakan ‘pasar ketaatan’ internasional. Donor yang keberatan akan dikecualikan, dan kontraktor yang mempertanyakan soal kedaulatan akan digantikan,” kata Jabareen.

Pengusiran Diam-diam Penduduk Palestina

Jabareen mengatakan aspek paling berbahaya dari kebijakan semacam itu adalah “penggunaan waktu sebagai senjata”.

Dengan penilaian PBB yang menunjukkan bahwa pekerjaan menghilangkan puing saja bisa berlangsung hingga 2032, dan rekonstruksi penuh Gaza bisa meluas hingga 2040, “penantian” menjadi kebijakan pemindahan.

“Waktu mengurai masyarakat,” kata Jabareen.

Jabareen mengatakan Israel kini mengandalkan “emigrasi rasional”, yakni pengusiran yang tampak seperti keputusan warganya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup di tenda tanpa kepastian pembangunan, pekerjaan, dan masa depan, penduduk Palestina dipaksa menilai bahwa pergi adalah pilihan paling masuk akal.

Proses penundaan rekonstruksi yang panjang itu menjadi senjata: berbeda dengan pengeboman yang menimbulkan kecaman internasional, penundaan birokratis hampir tidak dipersoalkan. Jika kekerasan militer gagal mengusir mereka, maka kelelahan hidup dalam ketidakpastian diharapkan mampu membuat mereka pergi secara perlahan.

“Penantian panjang tidak dicela oleh komunitas internasional. Israel menyadari bahwa pengeboman membawa kecaman, tetapi penundaan birokratis hanya membawa kesunyian. Jika (pemboman) jet tempur gagal mengusir mereka, penantian mungkin berhasil,” kata Jabareen.

(T.FJ/S: Aljazeera)