Israel Manfaatkan ‘Board of Peace’ Trump sebagai Alat Tekanan Politik di Gaza
Jalur Gaza, NPC – Menteri Keuangan Israel yang dikenal berhaluan kanan ekstrem, Bezalel Smotrich, menyatakan bahwa Hamas akan diberi ultimatum selama dua bulan untuk melucuti senjata oleh lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut “Board of Peace.” Pernyataan ini menegaskan bahwa Israel belum berniat mengakhiri agresinya di Jalur Gaza.
Dalam pernyataannya yang dikutip harian Israel Makor Rishon, Smotrich menegaskan Israel tidak akan menghentikan perang sebelum Hamas benar-benar dihancurkan. “Tidak akan ada Hamas di Gaza, baik secara militer, sipil, maupun pemerintahan. Itu adalah tujuan utama perang ini,” ujar Smotrich.
Ia juga mengklaim bahwa militer Israel saat ini menguasai lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza dan mengendalikan seluruh aspek keamanan di kawasan tersebut. Smotrich menyebut fase kedua kesepakatan gencatan senjata adalah pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, seraya menyesalkan langkah tersebut tidak dilakukan sejak tiga bulan lalu.
Pernyataan Smotrich disampaikan saat pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati Oktober 2025 lalu. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Board of Peace terkait klaim ultimatum dua bulan tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace pada 15 Januari 2026 sebagai bagian dari rencana besarnya untuk Gaza. Lembaga tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 pada November 2025. Meski dibentuk pasca perang Gaza, piagam Board of Peace tidak secara eksplisit menyebut Jalur Gaza, meski wilayah itu kini dihuni sekitar 2,4 juta penduduk yang hidup dalam kondisi yang sangat buruk.
BoP memberikan kewenangan luas kepada Trump, termasuk hak veto dan penunjukan anggota seumur hidup, yang menuai kritik karena dinilai berpotensi melemahkan peran PBB dalam penyelesaian konflik global.
Fase kedua kesepakatan Gaza mencakup pelucutan senjata Hamas dan faksi Palestina lainnya, penarikan tambahan pasukan Israel, serta dimulainya rekonstruksi Gaza yang menurut estimasi PBB membutuhkan dana sekitar 70 miliar dolar AS. Sementara fase pertama mencakup gencatan senjata dan pertukaran tahanan, Israel dilaporkan terus melanggar kesepakatan tersebut hampir setiap hari.
Sejak Oktober 2023, agresi militer Israel di Gaza telah menelan korban jiwa lebih dari 71.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang. Meski gencatan senjata telah berlaku, Kementerian Kesehatan Gaza mencatat Israel masih melakukan serangan yang menewaskan sedikitnya 524 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.400 orang.
Pernyataan terbaru Smotrich semakin memperkuat kekhawatiran bahwa Israel menggunakan skema politik internasional sebagai alat legitimasi untuk melanjutkan perang, alih-alih menghentikan penderitaan kemanusiaan di Jalur Gaza.
