Penjajahan Ala Amerika Serikat di Gaza Telah Dimulai

Ditulis oleh: Mitchell Plitnick*

Gaza, NPC – Pekan ini, Drop Site News mengungkap draf resolusi yang disusun oleh Board of Peace (BoP) badan yang baru saja dibentuk oleh Donald Trump. Resolusi tersebut pada dasarnya memaparkan Tahap Kedua dari rencana perdamaian Trump yang tidak realistis, rencana yang justru membuka babak baru penderitaan di Gaza dengan kedok gencatan senjata.

Langkah-langkah yang diuraikan dalam resolusi itu mengabaikan realitas di lapangan dan menggambarkan secara suram apa yang tengah direncanakan Amerika Serikat bagi Gaza. Alih-alih meninggalkan gambaran absurd dan ofensif yang pernah dibagikan Trump dalam sebuah video berbasis kecerdasan buatan—yang menampilkan dirinya dan Elon Musk di sebuah pantai di Gaza yang tak lagi dikenali—resolusi ini justru menjadi cetak biru untuk mengubah Gaza menjadi taman bermain kaum kaya, sebagaimana dipresentasikan Jared Kushner di Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan lalu.

Dalam gambaran tersebut, hanya segelintir penduduk Palestina yang akan tetap tinggal, yakni mereka yang dipilih untuk menjadi pelayan dalam rezim baru. Ini adalah Gaza di bawah  penjajahan dan pendudukan permanen Amerika Serikat.

“Dewan Eksekutif” Pengendali Gaza

Board of Peace (BoP) memang menarik perhatian luas, tetapi bukan lembaga inilah pusat kekuasaan atas Gaza. BoP dibentuk sebagai kekuatan internasional yang dimaksudkan untuk menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaannya saat ini sepenuhnya diisi tokoh-tokoh sayap kanan ekstrem dan figur otoriter, dan kemungkinan besar akan tetap demikian.

BoP dipimpin langsung oleh Donald Trump sebagai Ketua Dewan, dalam kapasitas pribadi yang terpisah dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia memegang kendali penuh atas komposisi dewan dan memiliki hak veto mutlak atas seluruh keputusan. Trump akan tetap memimpin BoP sampai ia memutuskan mundur atau wafat, serta memiliki kewenangan tunggal untuk menunjuk penggantinya. Ini merupakan bentuk otokrasi yang nyaris tak tersamarkan.

BoP dapat mendelegasikan kewenangannya, dan itulah yang dilakukan dalam konteks Gaza. Badan yang akan mengelola Gaza adalah “Executive Board” (EB). Karena EB juga menangani wilayah lain, kewenangannya kembali didelegasikan kepada sebuah badan khusus bernama Gaza Executive Board (GEB), dengan keanggotaan yang banyak tumpang tindih.

Anggota GEB mencakup sejumlah nama besar: Steve Witkoff, negosiator utama Trump; Susan Wiles, Kepala Staf Gedung Putih; Jared Kushner, menantu Trump; serta Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang terlibat dalam invasi Irak 2003.

Nama-nama lain mungkin kurang dikenal publik, tetapi sama pentingnya dan secara kolektif menimbulkan kekhawatiran besar mengenai arah kebijakan dewan ini.

Hakan Fidan Ali Al-Thawadi, Menteri Urusan Strategis Qatar, merupakan figur kunci dalam perundingan antara AS dan Hamas selama setahun terakhir. Israel sempat menyatakan keberatan atas keikutsertaannya, meski tidak dengan lantang. Al-Thawadi diketahui memiliki hubungan dekat dengan Trump.

Jenderal Hassan Rashad adalah kepala intelijen Mesir.

Marc Rowan, miliarder asal Amerika Serikat dan donatur utama kampanye Trump, juga menjadi anggota. Ia menjabat Ketua United Jewish Appeal-Federation of New York dan tokoh penting dalam komunitas Yahudi pro-Israel di AS. Rowan dikenal aktif membungkam kritik akademisi dan mahasiswa terhadap genosida Israel, termasuk memimpin upaya pencopotan Presiden Universitas Pennsylvania Liz Magill pada 2024.

Reem Al-Hashimy, Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab, juga bergabung. Ia merupakan juru bicara utama pendukung Abraham Accords.

Nickolay Mladenov, diplomat Bulgaria senior dan mantan pejabat tinggi PBB, pernah bekerja erat dengan Blair dalam Kuartet Timur Tengah—badan internasional yang gagal mendorong solusi dua negara. Ia juga mendukung Abraham Accords. Mladenov dipuji oleh Israel, AS, Otoritas Palestina, hingga Hamas. Trump bahkan menunjuknya sebagai “Perwakilan Tinggi untuk Gaza”, memberinya peran sentral dalam implementasi rencana ini.

Yakir Gabay, pengusaha properti miliarder berkewarganegaraan Israel dan Siprus, dikenal karena perannya menekan Wali Kota New York Eric Adams agar mengerahkan polisi untuk membubarkan secara represif aksi protes anti-genosida di Universitas Columbia.

Sigrid Kaag, diplomat senior PBB dan mantan Menteri Luar Negeri Belanda, disebut sebagai anggota, meski belum ada konfirmasi apakah ia akan menerima jabatan tersebut.

Tidak satu pun penduduk Palestina menjadi anggota Gaza Executive Board. Lebih dari itu, tak ada satu pun figur yang memiliki rekam jejak memperjuangkan kepentingan Palestina. Executive Board sendiri diisi kembali oleh nama-nama yang sama, ditambah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional Robert Gabriel.

Trump juga menunjuk Presiden Bank Dunia, Ajay Banga, serta pengacara Martin Edelman ke dalam EB, bersama sejumlah penasihat dekat lainnya.

Palestina Dikesampingkan dari Masa Depan Gaza

Meski tak ada pejabat Israel di Dewan Eksekutif, badan ini sarat pendukung garis keras sayap kanan Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mandat yang kabur membuat keseluruhan proyek ini kian mengkhawatirkan.

Proposal tersebut menyebutkan bahwa rekonstruksi Gaza “hanya ditujukan bagi mereka yang menganggap Gaza sebagai rumah dan tempat tinggalnya”. Namun, tidak ada mekanisme apa pun bagi warga Gaza untuk menyuarakan pandangan mereka, baik tentang kondisi saat ini maupun masa depan mereka.

Seluruh hukum akan diatur oleh EB, sementara keamanan dikendalikan oleh International Stabilization Force (ISF) yang dipimpin militer AS di bawah komando Mayor Jenderal Jasper Jeffers. Trump memegang kewenangan eksklusif untuk memberhentikan atau menunjuk komandan ISF.

Rencana ini juga menyatakan bahwa hanya pihak-pihak yang mendukung dan bertindak sesuai “Rencana Komprehensif Trump untuk Gaza” yang dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, rekonstruksi, pembangunan ekonomi, maupun bantuan kemanusiaan.

Artinya, penduduk Palestina yang ingin terlibat dalam kehidupan Gaza harus lolos uji loyalitas terhadap kendali eksternal Amerika Serikat. Ketentuan serupa berlaku bagi perusahaan, LSM, hingga individu.

Dalam visi Trump dan Kushner, Gaza akan diubah menjadi semacam “kota perusahaan”. Pesisirnya difokuskan untuk pariwisata, sementara wilayah timur menjadi zona industri dan pusat data raksasa, sejalan dengan investasi besar di sektor kecerdasan buatan. Kawasan hunian dipisahkan oleh taman, lahan pertanian, dan fasilitas olahraga, model yang di bagian Tepi Barat Palestina kerap berujung pada zona militer tertutup.

Peran penduduk Palestina, sejauh ini, dibatasi sebagai pelaksana teknokratis atas keputusan yang dibuat pihak lain.

Pendudukan AS atas Gaza

Resolusi ini hanya menambah sedikit rincian atas gagasan setengah matang yang disampaikan Trump sejak Oktober lalu. Seluruh scenario, mulai dari kelompok pejuang Palestina, melucuti senjata secara sukarela, Israel menarik pasukan, dan pasukan internasional, masih sepenuhnya berada di ranah fantasi.

Kelompok pejuang Palestina telah berulang kali menyatakan bersedia membahas pengurangan persenjataan, tetapi menolak perlucutan total. Dalam kondisi Israel kembali mendukung kelompok bersenjata tandingan di Gaza, pelucutan senjata berarti bunuh diri bagi banyak faksi Palestina.

Israel sendiri menolak rencana ini. Netanyahu menegaskan tidak akan ada rekonstruksi sebelum kelompok pejuang Palestina “dilucuti” senjatanya, serta menyatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan atas Gaza tanpa batas waktu. Israel bahkan berencana memperluas zona kendalinya dan telah menyiapkan operasi militer besar yang bisa dilancarkan dalam waktu dekat.

Sementara itu, banyak negara ragu bergabung dalam ISF karena risiko konfrontasi dengan kelompok pejuang kemerdekaan bersenjata Palestina.

Kondisi yang tengah terbentuk di Gaza adalah bentuk baru pendudukan asing. Kali ini, Amerika Serikat menjadi aktor utama. Namun, pasukan asing tetaplah pasukan asing. Pendudukan yang dipimpin AS akan menghadapi perlawanan, sebagaimana pendudukan Israel selama ini.

Solusinya sederhana: memberikan kebebasan dan hak-hak dasar kepada rakyat Palestina. Namun solusi itu tak pernah menjadi bagian dari imajinasi Washington dan Tel Aviv. Maka, inilah pendudukan gaya baru dan tak akan lebih ramah daripada yang lama.

___

*Mitchell Plitnick adalah Presiden ReThinking Foreign Policy. Ia merupakan penulis bersama buku Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics serta mengelola buletin Cutting Through di platform Substack melalui mitchellplitnick.substack.com. Sebelumnya, Plitnick pernah menjabat sebagai Wakil Presiden di Foundation for Middle East Peace, Direktur Kantor Amerika Serikat organisasi HAM Israel B’Tselem, serta Wakil Direktur (Co-Director) Jewish Voice for Peace.

(T.FJ/S: Mondoweiss)