Proyek “Board of Peace” Trump, Kolonialisme dalam Bentuk Baru

Dunia internasional sedang menyaksikan sebuah pergeseran tektonik dalam diplomasi Timur Tengah. Di bawah bayang-bayang genosida yang telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan di Jalur Gaza, sebuah inisiatif ambisius bertajuk “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) muncul ke permukaan. Diinisiasi oleh Donald Trump, badan ini diklaim sebagai solusi mutakhir untuk mengakhiri kebuntuan konflik berkepanjangan. Namun, di balik janji-janji manis tentang pembangunan kembali dan stabilitas, narasi yang berkembang di lapangan justru menunjukkan adanya upaya sistematis untuk merampas hak warga Palestina dalam menentukan nasib mereka sendiri. Pakar menyebutnya sebagai kolonialisme dalam bentuk baru.

Paradoks “Dewan Perdamaian” di Tengah Puing-Puing Gaza

Proses yang dimulai pada akhir 2025 ini secara resmi memasuki fase baru pada awal 2026. Melalui perwakilan khususnya, Steve Witkoff, Amerika Serikat mengumumkan pembentukan struktur tiga pilar: Board of Peace (BoP), International Stabilization Force (ISF), dan National Committee for Administrative Gaza (NCAG). Secara administratif, NCAG yang terdiri dari teknokrat Palestina mulai bertugas di Kairo pada 18 Januari 2026. Namun, pertanyaan mendasar tetap menggantung: Siapakah yang sebenarnya memegang kendali atas masa depan Gaza?

Pengukuhan dewan ini dilakukan di tengah kemewahan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Di sana, di depan para elit global, Trump memperkenalkan Board of Peace (BoP) sebagai mesin finansial untuk membangun kembali Gaza, dimana negara-negara yang akan menjadi anggota dewan tersebut harus membayar semacam “membership fee” sebesar $1 miliar. Namun, piagam dewan yang bocor ke media mengungkapkan realitas yang mencekam. Trump memposisikan dirinya sebagai “pemimpin abadi” dengan wewenang absolut. Ini bukan sekadar dewan koordinasi; ini adalah struktur kekuasaan yang memberikan hak veto tunggal kepada satu individu atas nasib jutaan orang yang bahkan tidak memiliki hak suara dalam pembentukannya.

Dokumen yang disebut sebagai piagam “Board of Peace” mengandung pasal-pasal yang sangat kontroversial dan bias. Pertama, penunjukan Trump sebagai otoritas tertinggi yang berhak menentukan negara mana yang boleh bergabung dan keputusan apa yang boleh diambil adalah sebuah cacat etika diplomatik. Bagaimana mungkin sebuah proses perdamaian dianggap adil jika wasitnya juga bertindak sebagai pemilik lapangan dan penentu aturan main?

Sistem keanggotaan dewan ini pun tampak seperti model bisnis transaksional. Adanya ketentuan bahwa negara anggota harus menyetor dana sebesar $1 miliar menunjukkan bahwa perdamaian di mata Trump adalah komoditas yang bisa diperjualbelikan. Lebih parah lagi, piagam tersebut tidak memberikan mekanisme demokratis bagi warga Palestina untuk menolak kebijakan yang dianggap merugikan mereka.

Trump, yang selama ini dikenal sinis terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tampaknya sedang membangun organisasi tandingan. Jika PBB, dengan segala kekurangannya, masih memberikan ruang bagi 193 negara untuk bersuara, “Board of Peace” hanyalah klub eksklusif yang terdiri dari 50 hingga 60 negara pilihan. Fakta bahwa banyak negara Eropa menolak bergabung menunjukkan bahwa badan ini kekurangan legitimasi global dan hanya menjadi instrumen untuk memuluskan kepentingan politik domestik dan sekutu dekatnya.

Israel Sebagai Penjahat Perang, Duduki Meja Perundingan

Salah satu ironi paling menyakitkan bagi warga Palestina adalah undangan Trump kepada sosok seperti Benjamin Netanyahu ke dalam dewan ini. Netanyahu saat ini berada dalam surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mengajak pelaku sejarah yang bertanggung jawab atas kehancuran Gaza untuk menjadi “panitia pembangunan” Gaza adalah sebuah penghinaan terhadap keadilan dan moral kemanusiaan.

Kehadiran sosok seperti Jared Kushner, menantu Trump, semakin memperkeruh suasana. Kushner, melalui presentasinya di Davos, tidak berbicara tentang kedaulatan hukum, hak asasi manusia, atau trauma warga Gaza. Ia berbicara tentang real estat. Ia melihat Gaza sebagai kanvas kosong untuk pusat perdagangan dan pariwisata internasional. Bagi Kushner, Gaza adalah proyek investasi; bagi warga Palestina, Gaza adalah tanah syuhada dan identitas nasional mereka. Visi “Gaza tanpa nyawa” yang megah namun dingin ini adalah bentuk penjajahan ekonomi yang ingin menggantikan penjajahan militer.

Di saat para elit global berkumpul di Davos untuk meresmikan “Board of Peace”, warga Gaza justru melihatnya sebagai babak baru penindasan, bukan bantuan. Kontras ini sangat mencolok: di satu sisi ada kemewahan diplomatik, di sisi lain ada rakyat yang telah melewati lebih dari 700 hari di bawah hujan bom. Meski gencatan senjata secara teknis telah dimulai sejak 10 Oktober 2025, pertumpahan darah nyatanya tetap berlanjut, membuktikan bahwa optimisme yang dipentaskan di Swiss hanyalah sebuah orkestrasi politik yang kosong.

Masyarakat Gaza memiliki ketahanan mental yang tak mudah goyah oleh janji-janji Washington. Bagi mereka, kedaulatan diperjuangkan dengan pengorbanan, bukan pemberian dewan internasional. Analis politik Dr. Yaser Zaatreh menyebut program Trump ini sebagai “kutukan” karena mengabaikan kehendak rakyat Palestina sebagai variabel kunci. Rencana rekonstruksi yang ditawarkan pun terasa hampa secara struktural karena meminggirkan peran Palestina, mengutamakan kepentingan militer Israel, dan menghapus hak kembali bagi penduduk yang terusir sejak 1948 dan 1967.

Realitas di lapangan pun membantah optimisme yang dipentaskan di Davos. Sejak gencatan senjata dimulai pada 10 Oktober 2025, pertumpahan darah nyatanya tidak berhenti; tidak kurang dari 480 warga Palestina telah tewas. Bahkan, pada hari piagam tersebut ditandatangani dengan penuh senyum di Swiss, empat warga Gaza lainnya justru meregang nyawa. Dalam latar belakang berdarah ini, visi perdamaian tersebut tak lebih dari sebuah pertunjukan panggung.

Visi yang diusung oleh Jared Kushner memperlakukan Gaza layaknya kanvas kosong untuk investasi properti mewah dan target PDB, alih-alih untuk masyarakat yang trauma akibat perang. Dokumen perdamaian tersebut lebih mirip brosur perumahan yang mengganti hak politik dengan bahasa pasar. Padahal, Gaza bukanlah perusahaan rintisan yang butuh modal usaha; Gaza ialah rumah bagi jutaan manusia yang berjuang menjaga identitas di tengah blokade, penjajahan dan genosida. Bagi mereka, rumah sederhana di kamp pengungsi jauh lebih berharga daripada menara mewah karena mengandung ikatan sejarah dan martabat yang tak bisa ditukar dengan materi.

Kelemahan fatal dari rencana ini adalah pengucilan sistematis terhadap warga Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Tanpa keterlibatan rakyat, legitimasi rencana ini dipastikan runtuh, sebagaimana kegagalan rekonstruksi paksa di Irak dan Afghanistan. Mustahil membangun kembali Gaza secara berkelanjutan tanpa menghentikan akar masalahnya yakni pendudukan dan blokade militer.

Ancaman Pemindahan Paksa dan Keamanan Sipil

Kekhawatiran terbesar warga Palestina saat ini adalah peran Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Hingga kini, belum ada kejelasan apakah pasukan ini akan bertugas melindungi warga Gaza dari serangan Israel atau justru bertugas menjinakkan faksi-faksi perlawanan Palestina demi kenyamanan Israel.

Keberatan Israel terhadap keterlibatan tentara dari negara-negara yang vokal mendukung Palestina, seperti Turki, memberikan sinyal buruk. Ada ketakutan nyata bahwa dengan dalih “pembangunan kembali,” akan terjadi proses evakuasi dan pemindahan penduduk secara paksa dan sistematis. Gaza ingin dibangun kembali sebagai pusat wisata, tetapi untuk siapa? Jika penduduk aslinya disingkirkan atau hak politiknya dipangkas, maka rekonstruksi tersebut hanyalah sebuah proyek pengusiran massal yang dilakukan secara halus.

Meski diselimuti skeptisisme, ada beberapa elemen yang harus dikawal ketat oleh negara-negara pendukung Palestina. Masuknya perwakilan dari Turki, Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab ke dalam dewan eksekutif merupakan sebuah kemajuan kecil. Untuk pertama kalinya, suara-suara regional dilibatkan dalam struktur formal yang sebelumnya didominasi total oleh AS.

Tokoh seperti Nikolay Mladenov dan Sigrid Kaag membawa pengalaman teknis yang mungkin bisa mempercepat bantuan kemanusiaan. Namun, semua itu akan sia-sia jika mereka hanya menjadi “stempel” bagi kebijakan sepihak Trump. Dunia harus menuntut agar “Board of Peace” bukan menjadi diktator baru di Timur Tengah.

Gaza akan menjadi ujian sejarah bagi “Board of Peace”. Jika dewan ini tetap bersikeras pada otoritas absolut Trump dan mengabaikan hak warga Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri, maka badan ini akan berakhir di tempat sampah sejarah sebagai kegagalan diplomatik terbesar abad ini.

Dunia internasional, terutama negara-negara di luar lingkaran pengaruh Trump, harus berdiri bersama warga Palestina. Perdamaian sejati tidak akan pernah tercapai melalui transaksi bisnis real estat di Davos. Perdamaian hanya akan datang ketika suara anak-anak Gaza didengar, ketika tanah mereka dikembalikan, dan ketika mereka diberikan hak sepenuhnya untuk memerintah diri mereka sendiri tanpa intervensi dari siapapun dan negara manapun.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Louis Carbonneau, “The World Needs Stronger UN, Not Trump-led ‘Board of Peace’”, Humans Right Watch, January 21, 2026. https://www.hrw.org/news/2026/01/21/the-world-needs-stronger-un-not-trump-led-board-of-peace

Sultan Barakat, “Gaza is not a real estate fantasy”, Al Jazeera, January 25, 2026. https://www.aljazeera.com/opinions/2026/1/25/gaza-is-not-a-real-estate-fantasy

Lyse Doucet, “Could Trump’s new Board of Peace sideline the struggling UN?”, BBC, January 23, 2026. https://www.bbc.com/news/articles/cn8jj228g2vo