Rekonstruksi Gaza Harus Ditanggung Israel dan Negara-Negara Pemasok Senjata

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk di wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, menegaskan pada hari Jumat bahwa Israel bersama dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara pemasok senjata utama lainnya harus bertanggung jawab atas biaya rekonstruksi Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Albanese dalam sebuah acara di London yang membahas situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, di tengah genosida yang sedang berlangsung dan kehancuran parah di Gaza.

Akuntabilitas dan Biaya Rekonstruksi

Albanese menyoroti perlunya penilaian penuh terhadap semua pihak yang terlibat dalam genosida di Gaza. Ia menekankan bahwa bukan hanya Israel, tetapi semua negara yang telah membantu dan mendukung tindakan genosida tersebut harus menghadapi sanksi internasional dan dimintai pertanggungjawaban. “Negara-negara harus memutuskan hubungan dengan Israel, harus berhenti membantu dan mendukung negara yang mempertahankan pendudukan ilegal,” kata Albanese.

Khusus mengenai akuntabilitas finansial, Albanese menyatakan bahwa:

• Israel harus membayar biaya rekonstruksi Gaza.
• Negara-negara pemasok senjata utama Israel, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, dan Italia, juga harus turut menanggung biaya tersebut.
• Lebih lanjut, ia menyerukan adanya penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan Inggris dalam genosida ini, terutama melalui layanan yang mungkin telah diberikan dari pangkalan militer di Siprus.

Albanese mengaitkan situasi yang terjadi dengan praktik kolonial. “Jika Israel tidak ingin dituduh melakukan praktik kolonial, seharusnya mereka tidak berperilaku seperti kekuatan kolonial, seperti entitas kolonial, mengambil tanah, dan menggusur penduduk,” tambahnya.

Menurutnya, genosida yang terjadi selama dua tahun di Gaza merupakan “gabungan dari 60 tahun impunitas.” Ia memperingatkan bahwa kekerasan tidak akan berhenti “kecuali ada perubahan di London atau di Roma, atau di Berlin, atau di Paris,” merujuk pada perlunya perubahan kebijakan dari negara-negara Barat yang kuat.

Dampak Sanksi AS Terhadap Pelapor Khusus PBB

Dalam konteks akuntabilitas internasional, Albanese juga menyinggung sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap dirinya. Ia mengungkapkan bahwa melalui sanksi tersebut, dirinya—bersama dengan hakim Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atau kelompok hak asasi manusia Palestina, “dianggap seperti penjahat.”

“Belum ada respons yang cukup kuat, atau respons yang cukup kuat untuk mencabut sanksi tersebut,” ujarnya.

Sanksi tersebut memiliki konsekuensi serius, termasuk pelarangan bepergian ke AS, yang menyebabkan Albanese tidak dapat menyampaikan laporannya kepada Majelis Umum PBB. Ia juga menghadapi kesulitan dalam membuka rekening bank.

Pada bulan Agustus sebelumnya, para ahli PBB telah memperingatkan bahwa sanksi AS terhadap Albanese mengancam sistem hak asasi manusia global. Hal ini terjadi sebulan setelah AS mengumumkan sanksi kepada pelapor khusus tersebut atas “upayanya untuk mendorong” tindakan ICC terhadap pejabat AS dan Israel.

AS juga menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat ICC karena mengesahkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza. Tindakan ini disoroti sebagai upaya menghambat proses akuntabilitas internasional.

Pentingnya Peran Kolektif Global

Pernyataan tegas Albanese menggarisbawahi bahwa krisis di Gaza, yang diwarnai oleh kehancuran infrastruktur dan krisis kemanusiaan yang parah, bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan konsekuensi dari kegagalan kolektif dan dukungan yang diberikan oleh kekuatan global.

Desakan Albanese untuk melibatkan negara-negara pemasok senjata utama (AS, Jerman, Italia) dalam biaya rekonstruksi adalah pengakuan bahwa dukungan militer secara langsung menempatkan mereka sebagai pihak yang secara moral dan finansial bertanggung jawab atas hasil konflik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran kolektif yang kuat untuk:

1. Mencabut Impunitas: Negara-negara anggota PBB dan organisasi sipil harus bersatu untuk mendesak penghentian segera pendudukan ilegal dan memaksakan sanksi yang efektif terhadap Israel dan negara-negara pendukung yang terlibat.
2. Mendorong Akuntabilitas Finansial: Tekanan diplomatik dan publik harus diarahkan agar negara-negara pemasok senjata mengakui peran mereka dan mengalokasikan dana signifikan untuk rekonstruksi Gaza.
3. Memperkuat Hukum Internasional: Komunitas internasional harus secara tegas mendukung mekanisme seperti ICC dan mandat Pelapor Khusus PBB untuk memastikan tidak ada pejabat negara yang kebal dari penuntutan pengadilan internasional atas kejahatan perang.

Tanpa tekanan kolektif yang terkoordinasi dari seluruh dunia, baik dari pemerintah, organisasi non-pemerintah, maupun masyarakat sipil, tuntutan akuntabilitas ini berisiko diabaikan, memperpanjang siklus impunitas yang telah berlangsung puluhan tahun.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

Sada News, “The UN Special Rapporteur on Palestine, Francesca Albanese, stated on Friday that the cost of rebuilding Gaza should be borne by Israel along with the United States, Germany, Italy, and Britain.”, Sada News, December 12, 2025. https://www.sadanews.ps/en/news/257401.html

EUPAC, “UN special rapporteur says Israel should pay for Gaza reconstruction together with key supporters”, EUPAC, December 14, 2025. https://www.eupac.org/un-special-rapporteur-says-israel-should-pay-for-gaza-reconstruction-together-with-key-supporters/

Burak Bir, “UN special rapporteur says Israel should pay for Gaza reconstruction together with key supporters”, Anadolu Agency, December 13, 2025. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/un-special-rapporteur-says-israel-should-pay-for-gaza-reconstruction-together-with-key-supporters/3769868

Lazar Berman, “Israel agrees to US demand to pay for massive Gaza rubble-clearing operation”, The Times of Israel, December 12, 2025. https://www.timesofisrael.com/report-israel-agreed-to-us-demand-to-pay-for-massive-gaza-rubble-clearing-operation/