Bukan Perdamaian, Trump Ubah Gaza Jadi Arena Kolonial Baru yang Brutal, Mengapa?

Ditulis oleh: Jonathan Cook*

Gaza, NPC– Barat telah dua tahun bekerja sama dengan Israel dalam menghancurkan Gaza. Sekarang Amerika Serikat dengan persetujuan Dewan Keamanan PBB yang sudah tidak berdaya, menunjuk Donald Trump untuk memimpin wilayah yang telah hancur itu.

Seperti kaisar Romawi, presiden AS bisa menentukan nasib penduduk Palestina di Gaza hanya dengan satu gerakan tangan. Apa pun yang ia putuskan, apakah “disetujui” atau “ditolak”, akan tetap disebut sebagai “perdamaian”.

Orang yang paling mungkin mendampingi Trump dalam sandiwara kejam ini adalah Tony Blair, mantan perdana menteri Inggris. Blair sudah “berpengalaman” dalam kejahatan perang sejak lebih dari 20 tahun lalu ketika ia dan Presiden George W Bush melancarkan invasi ilegal ke Irak dan pendudukan yang membuat negara itu hancur.

Situasi ini terlalu parah untuk sekadar dijadikan satire. Penghancuran Gaza hanya bisa terjadi jika hukum internasional benar-benar diabaikan, hukum yang sebenarnya dibangun untuk mencegah perang dunia ketiga dan kejahatan seperti Holocaust.

Tanda berakhirnya era itu terlihat ketika Dewan Keamanan PBB memberi suara 13-0 untuk mendukung “rencana perdamaian” Trump, hanya Rusia dan Cina yang berani abstain.

Para tokoh yang mewakili tatanan hukum lama, mulai dari hakim ICC hingga Francesca Albanese, pelapor khusus PBB, diisolasi, dihina, dan dikenai sanksi oleh pemerintahan Trump. Tak ada yang membela mereka.

Lebih buruk lagi, Jerman, yang dulu pernah menjadi negara paria akibat genosidanya pada masa Nazi, kini justru memimpin pelanggaran aturan hukum internasional.

Negara itu kembali mengirim senjata ke Israel untuk melanjutkan pembantaian, dengan alasan bahwa Israel kini membunuh lebih sedikit warga Palestina selama “gencatan senjata” palsu Trump.

Rabu lalu (19/11), Israel melanggar gencatan senjata lagi dan membunuh lebih dari 30 orang lewat serangan udara, termasuk 20 perempuan dan anak-anak.

Bahkan dalam “perdamaian” ini, Israel tetap menduduki sekitar 58 persen wilayah Jalur Gaza dalam “Zona Hijau” yang kosong dari penduduk, sehingga wilayah itu terbelah untuk waktu lama. Setiap hari, Israel membombardir keluarga yang berlindung di bagian dalam Gaza yang disebut “Zona Merah”. Israel juga terus memblokir makanan, obat-obatan, serta tempat tinggal sementara saat hujan musim dingin membanjiri wilayah itu.

Mungkin inikah yang dimaksud Condoleezza Rice pada 19 tahun lalu ketika ia berbicara tentang “sakit melahirkan dari Timur Tengah baru”. Kini, tampaknya “sakit” itu benar-benar datang, dan kawasan ini tak pernah terlihat lebih menakutkan.

Pendudukan Gabungan AS-Israel

Resolusi PBB 2803 menjadikan Trump seperti tuan tanah feodal yang berkuasa atas Gaza. Anggota “Dewan Perdamaian” yang disebut Trump akan berisi “para pemimpin paling kuat dan dihormati di dunia”.

Mereka akan memegang kekuasaan penuh atas reruntuhan Gaza setidaknya dua tahun dan mungkin jauh lebih lama. Dewan tersebut akan memutuskan bagaimana Gaza diatur, batas-batasnya, apakah akan dibangun kembali atau tidak, dan seperti apa kegiatan ekonominya.

Dengan kata lain, pengawasan atas sistem kontrol kolonial Israel di Gaza sejak akhir 1960-an, yang dinyatakan ilegal oleh ICJ, akan dipindahkan ke Amerika Serikat dengan persetujuan Dewan Keamanan. Ini kini resmi menjadi pendudukan bersama AS dan Israel.

Amerika yang sekarang memegang kendali Gaza adalah negara yang selama dua tahun terakhir memasok senjata ke Israel. Senjata itu yang membuat Jalur Gaza rata dengan tanah, 2 juta penduduk Palestina terusir, serta pembantaian besar yang disebut oleh semua kelompok HAM dan lembaga hukum internasional sebagai genosida.

“Rencana damai” Trump sama saja seperti menugaskan pelaku kekerasan seksual anak untuk memimpin sekolah dasar.

Tidak ada pasukan perdamaian PBB di Gaza untuk melindungi rakyatnya. Itu akan membuat kebohongan “perdamaian” Trump terlihat jelas.

Di Lebanon, pasukan PBB (Unifil) telah melaporkan ribuan pelanggaran Israel atas “gencatan senjata”. Israel bukan hanya membom keluarga Lebanon, tetapi juga menembaki pasukan Unifil. Sebaliknya, Dewan (artinya Trump dan Pentagon) akan mengawasi “Pasukan Stabilisasi Internasional” (ISF), yang direncanakan hadir pada Januari.

Pelucutan senjata Hamas

Tahun lalu, ICJ memerintahkan Israel mengakhiri pendudukan dan menarik diri dari seluruh wilayah Palestina “secepat mungkin”. Inggris dan Prancis kemudian mengakui negara Palestina.

Tetapi dengan mendukung Resolusi 2308, kedua negara itu mengingkari janji. Meskipun resolusi menyebut adanya “jalan menuju negara Palestina”, Dewan Perdamaian (AS dan Israel) yang akan menentukan kapan atau apakah itu benar-benar terwujud.

Syarat awalnya adalah Otoritas Palestina (PA) harus menjalani “reformasi” yang tidak dijelaskan detailnya. PA selama ini sudah menjadi pengaman bagi kepentingan Israel di Tepi Barat, layaknya rezim Vichy.

Dukungan PA terhadap rencana Trump membuat Rusia dan Cina memilih abstain, bukan memveto. Namun sebenarnya, apa pun yang dilakukan PA tidak akan membuat Israel menerimanya sebagai pemerintahan Palestina. Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mengizinkan negara Palestina.

Israel juga tidak diwajibkan keluar dari Gaza sampai pasukan internasional hadir dan Israel menyatakan bahwa “tolok ukur demiliterisasi” tercapai sesuai keinginan Israel. Sulit membayangkan siapa yang mau melucuti Hamas.

Trump menolak mengirim tentara AS atau membiayai rekonstruksi. “AS hanya ingin menentukan visi tanpa membayar,” kata sumber diplomatik.

Centcom awalnya mengusulkan tentara Inggris, Prancis, Jerman sebagai inti ISF, tetapi rencana itu dianggap “tidak masuk akal”. Tak ada negara Eropa yang ingin mengirim tentaranya ke Gaza, yang kini menjadi zona perang.

Gedung Putih kemudian menghubungi Mesir, Indonesia, Azerbaijan, Qatar, Turki, dan UEA. Namun negara-negara Arab dan Muslim, yang sudah dikritik rakyatnya karena diam terhadap genosida, tak mungkin ingin terlihat membantu melucuti satu-satunya kekuatan perlawanan terhadap genosida tersebut.

Kelompok pejuang perlawanan Palestina kemudian mengingatkan dunia bahwa hukum internasional melarang pasukan internasional menjadi bagian yang memihak dalam konflik. Sementara itu, Israel akan terus bertindak sesuka hati di Gaza.

Ikatan dengan geng kriminal

ISF ini sebenarnya memperkuat upaya Israel menyingkirkan PBB dari peran memantau pendudukan ilegalnya. Ini merupakan kelanjutan dari “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang dibentuk Israel dan AS, berisi tentara bayaran yang menggantikan lembaga bantuan PBB dalam menyalurkan makanan.

Pusat-pusat bantuan GHF berubah menjadi tempat pembantaian; lebih dari 2.600 warga kelaparan ditembak mati saat antre, dan sedikitnya 19.000 terluka.

UG Solutions, penyedia tentara bayaran, kini merekrut lagi untuk mendukung ISF. Sebelumnya, perusahaan ini mempekerjakan anggota geng motor anti-Muslim sebagai penjaga keamanan di Gaza.

Tugas ISF bukanlah menghentikan militer Israel, tetapi melucuti semua kelompok pejuang perlawanan Palestina terhadap pendudukan Israel. Sementara itu, Israel akan semakin memperkuat hubungan dengan geng kriminal Palestina.

Selama setahun terakhir, Israel mempersenjatai geng-geng agar mereka mencuri bantuan langka yang masuk ke Gaza, kemudian menyalahkan pejuang Palestina atas pencurian tersebut.

Sekarang kerja sama itu akan lebih terorganisir. Geng kriminal bisa dilatih di Zona Hijau sebelum beroperasi ke Zona Merah dengan dukungan udara Israel. Media Israel melaporkan bahwa tentara Israel menjaga geng ini di belakang “garis kuning”. Warga Palestina lain yang mendekat ditembak.

Dengan merampas bantuan dari penduduk Palestina yang kelaparan, geng-geng ini menunjukkan bahwa mereka tidak peduli pada rakyatnya sendiri. Model seperti ini pernah dipakai Israel saat melindungi milisi Kristen di Lebanon selatan sebelum tahun 2000.

Di balik tirai

Pekan ini, sejumlah jurnalis dipersilakan melihat siapa yang akan mengatur Gaza. The New York Times melaporkan gudang di Kiryat Gat digunakan sebagai markas “Pusat Koordinasi Sipil-Militer” baru.

Tempat itu dipenuhi pejabat militer Israel, AS, Eropa, intelijen Arab, diplomat, dan pekerja bantuan, tanpa ada wakil Palestina. Gedung itu sebelumnya adalah markas GHF, kelompok tentara bayaran yang pura-pura menjadi lembaga bantuan.

Pusat itu dipimpin Aryeh Lightstone, mantan pejabat era Trump yang mendorong pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem. Lightstone diperkirakan menjadi seperti Paul Bremer, gubernur AS yang tidak berpengalaman di Irak pasca-invasi 2003.

Bremer menghancurkan lembaga Irak, menciptakan kekacauan, dan memungkinkan perusahaan AS menguasai sumber daya negara tersebut. Di Gaza, kekayaan minyak dan gas lepas pantai menjadi incaran baru, kekayaan yang selama ini tidak bisa diakses Palestina.

Banyak pejabat di pusat itu bahkan tidak tahu dasar-dasar tentang Gaza hingga harus diberi materi “Apa itu Hamas?”. Setiap hari diberi tema berdasar masalah di Gaza: “Wellness Wednesdays” membahas hancurnya rumah sakit dan sekolah, “Thirsty Thursdays” membahas kerusakan air.

Tidak ada tempat aman

Sebelum pemungutan suara PBB, Guardian melaporkan AS hanya akan membangun kembali Zona Hijau. Zona Merah dibiarkan rusak. Pejabat AS mengatakan bahwa membangun seluruh Gaza adalah “cita-cita”, tetapi sulit dilakukan.

AS akan membangun “komunitas aman alternatif” yang berupa sebuah tempat penampungan bagi penduduk Palestina, di wilayah yang dikuasai Israel. Belum jelas apakah akan bersifat permanen.

Zona Hijau menjadi lokasi ISF dan militer Israel. Mereka menjaga pos di garis kuning. Pejabat AS mengatakan pasukan multinasional “tidak akan keluar dari Zona Hijau”, seperti tentara AS di Zona Hijau Baghdad dulu.

Penduduk Palestina bisa masuk ke komunitas aman, tetapi harus membuktikan bahwa mereka dan keluarga besarnya tidak terkait kelompok pejuang perlawanan Palestina. Itu berarti sebagian besar penduduk tidak memenuhi syarat.

Bagian Gaza lainnya tetap “tidak aman”, artinya Israel bisa terus membombardir wilayah itu dengan alasan lokasi kelompok pejuang perlawanan Palestina. Ini memberikan keuntungan bagi Israel yang akan menekan penduduk Palestina menjadi informan demi mendapat izin keluar dari Zona Merah.

Di Gaza sebelum genosida, Israel menyadap telepon dan memeras penduduk Palestina untuk menjadi informan, termasuk dengan memanfaatkan rahasia pribadi mereka. Tujuannya memecah-belah masyarakat Palestina.

Komunitas aman juga akan mendorong geng kriminal bekerja sama dengan Israel untuk mempertahankan kekacauan internal, mencegah Gaza bisa diperintah dan memberi alasan bagi Israel menolak negara Palestina.

Dalam konteks lain, hal ini jelas adalah sebuah “racket perlindungan” yang dipimpin AS. Racket perlindungan adalah istilah dari dunia kejahatan terorganisir (mafia, gangster). Kelompok kriminal datang ke suatu wilayah, lalu berkata kepada warga atau pengusaha: “Bayar kami, atau kami akan membuat hidupmu kacau.”

AS dan Israel menyebut rencana mereka sebagai “perdamaian” atau “stabilisasi”, tetapi merekalah yang sebelumnya menghancurkan Gaza dan kini menentukan siapa yang boleh hidup, tinggal, atau mendapat bantuan. Mereka bertindak seperti mafia, menciptakan masalah lalu mengaku sebagai “pelindung”, akan tetapi tetap mengontrol dan menekan penduduk Palestina di Gaza.

Neraka yang diperpanjang

“Rencana perdamaian” Trump tidak akan pernah terwujud dan memang tidak dirancang untuk itu. Gaza adalah salah satu wilayah terpadat di dunia. Tidak masuk akal bahwa dua juta penduduk Palestina bisa dipaksa hidup di separuh wilayah, tanpa rumah, rumah sakit, dan sekolah. Ini hanyalah cara memperpanjang penderitaan Gaza dengan kedok “rencana perdamaian”.

Israel sudah kehilangan simpati dunia, sehingga dukungan Barat atas genosida menjadi terlalu jelas. Sekarang, alih-alih mendengar pejabat Israel berbohong di TV, kita akan mendapatkan versi yang lebih terkemas dari pejabat AS yang mengatakan bahwa mereka sedang mencoba membantu Palestina.

Setiap penduduk Palestina yang ditolak masuk Zona Hijau akan dicap Hamas. Sementara penduduk Palestina yang meninggal dunia di Zona Merah akibat serangan Israel dengan bom buatan AS akan otomatis disebut teroris.

Media Barat akan “puas”, karena akan diizinkan meliput, tetapi hanya di Zona Hijau. Mereka akan menunjukkan “komunitas aman” sebagai bukti bahwa penduduk Palestina sedang “ditolong”.

Sementara itu, mayoritas penduduk Gaza akan bertahan hidup tanpa tempat tinggal, tanpa bantuan, tanpa fasilitas kesehatan dan pendidikan, sambil terus dibom. Inilah satu-satunya “perdamaian” yang ditawarkan Trump.

___

*Jonathan Cook adalah penulis tiga buku tentang konflik Israel-Palestina, serta pemenang penghargaan jurnalistik internasional terkemuka, Martha Gellhorn Special Prize for Journalism.

(T.FJ/S: MEE)