Gaza Bertanya: Apa Arti Pengakuan Dunia Tanpa Tindakan Nyata?

Pengakuan resmi Palestina oleh sejumlah negara besar, termasuk Prancis dan Inggris, menandai sebuah momen penting dalam sejarah panjang perjuangan rakyat Palestina. Namun, bagi warga Gaza dan para pengamat, langkah ini hanya akan bermakna jika diiringi tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan yang masih berlangsung di Gaza dan Tepi Barat. Gelombang pengakuan yang terus meluas ini muncul di tengah derasnya kecaman internasional terhadap agresi militer Israel. Selain Prancis dan Inggris, negara-negara Eropa lain seperti Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino turut menyatakan pengakuan, sehingga jumlah anggota PBB yang mendukung Palestina berpotensi menembus lebih dari 150 dari total 193 negara.

Perkembangan ini bukan sekadar diplomasi simbolik, melainkan juga cerminan dari perubahan peta politik global terkait isu Palestina. Bagaimana dinamika ini terbentuk, tantangan yang menyertainya, serta sejauh mana pengakuan ini mampu mengubah realitas di lapangan, akan diulas lebih dalam dalam artikel berikut.

Gaza Pertanyakan Arti Pengakuan Dunia

Bagi warga Gaza, pengakuan internasional atas Negara Palestina masih terasa jauh dari kenyataan hidup mereka. Langkah sejumlah negara Barat dipandang lebih sebagai simbol politik ketimbang solusi nyata bagi penderitaan yang setiap hari mereka hadapi. Di tengah reruntuhan rumah, lahan yang porak-poranda, dan kehilangan orang-orang tercinta, mereka bertanya: apa arti pengakuan itu jika tidak disertai tindakan nyata?

Mona Abu Samra dari Gaza timur menilai pengakuan tersebut tidak akan mengembalikan suaminya yang tewas atau rumahnya yang hancur. Mahmoud al-Za’anin, petani dari Beit Hanoun, menyesalkan bahwa dunia baru mengakui Palestina setelah begitu banyak nyawa, tanah, dan masa depan lenyap.

Bagi mereka, pengakuan tanpa langkah konkret hanyalah kata-kata yang hampa. Nada pesimis juga terdengar dari Rana Abu Jehl di kamp pengungsi Nuseirat. Ia meragukan apakah pengakuan internasional benar-benar akan berujung pada lahirnya negara Palestina yang berdaulat, atau sekadar menjadi pernyataan politik yang tak mengubah realitas di lapangan. Selama penderitaan tetap berlangsung, bagi Gaza, arti pengakuan dunia masih dipertanyakan.[1]

Keraguan itu kian nyata ketika pada hari yang sama dengan pengumuman pengakuan, sedikitnya 55 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza, termasuk 37 orang di Kota Gaza yang menjadi sasaran kekerasan brutal. Sejak Oktober 2023, lebih dari 65.283 warga Palestina terbunuh dan 166.575 lainnya terluka, meski banyak ahli meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi.[2]

Di tengah laju korban yang terus bertambah, pengakuan dunia atas Palestina masih terasa seperti gema dari kejauhan, bergema di panggung diplomasi, tetapi tak kunjung menyentuh realitas rakyat Gaza yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup.

Perlu Implementasi, Bukan Sekadar Simbolik

Pengakuan sejumlah negara terhadap Palestina membawa harapan baru bagi perjuangan rakyat Palestina melalui jalur diplomasi. Namun, pengakuan semata tidak dapat dianggap sebagai kemenangan tanpa adanya langkah nyata yang menyertainya. Misalnya dengan penghentian penjualan senjata, pembekuan kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan dengan Israel, serta penerapan rekomendasi pengadilan internasional terhadap para pemimpin Israel. Negara-negara pengaku juga perlu menghentikan pemberian visa bagi seluruh warga Israel yang tinggal di permukiman ilegal, bukan hanya mereka yang dikategorikan sebagai “pemukim ekstremis.”

Secara historis, langkah ini berpotensi mengembalikan peran Prancis sebagai pelindung prinsip penentuan nasib sendiri, sebuah prinsip yang pertama kali ditegaskan dari Istana Versailles pasca-Perang Dunia I. Namun, gelombang dukungan internasional yang digambarkan sebagai “tsunami diplomatik”, akan kehilangan makna bila tidak diikuti dengan kebijakan konkret yang benar-benar dirasakan di lapangan.

Dalam sidang Majelis Umum PBB, sekitar 150 negara menyuarakan dukungan terhadap pengakuan Palestina. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa “rakyat Palestina bukanlah rakyat yang bisa diabaikan,”[3] sementara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan bahwa pengakuan tersebut adalah sebuah hak, bukan hadiah. Ia juga menolak penggunaan peristiwa 7 Oktober 2023 sebagai dalih untuk menghukum seluruh rakyat Palestina.[4]

Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris dan anggota parlemen, Jeremy Corbyn, menyebut pengakuan ini sebagai momen emosional dan penting dalam sejarah perjuangan Palestina. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan tekanan serius terhadap Amerika Serikat untuk mengubah kebijakannya terkait konflik di Gaza dan Tepi Barat. Tanpa penghentian dukungan senjata dan intelijen kepada Israel, posisi negara-negara seperti Prancis dan Inggris akan kehilangan makna moralnya.[5]

Retorika Israel Melawan Gelombang Pengakuan Palestina

 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam keputusan Inggris mengakui Palestina pada hari Minggu dengan menyebutnya sebagai “hadiah yang tidak masuk akal bagi terorisme.” Dalam pernyataan yang dirilis kantornya kepada para menteri, Netanyahu menegaskan bahwa Israel harus “berjuang di PBB dan di semua lini lain melawan propaganda fitnah yang ditujukan kepada kami, serta menentang seruan pembentukan negara Palestina yang akan membahayakan keberadaan kami dan menjadi hadiah bagi terorisme.”[6]

Nada serupa juga disampaikan Kementerian Luar Negeri Israel melalui unggahan di X, yang menyatakan bahwa pengakuan Inggris terhadap Palestina “tidak lain hanyalah hadiah bagi Hamas yang berhaluan jihadis.”[7]

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Israel terus menempatkan dirinya sebagai pihak yang terancam dan berusaha memainkan peran sebagai korban di tengah kritik internasional. Dengan menekankan narasi “ancaman eksistensial” dan mengaitkan pengakuan Palestina dengan dukungan terhadap terorisme, Israel berupaya membalik opini publik global sekaligus menutupi realitas kekerasan yang dialami rakyat Palestina akibat pendudukan dan serangan militernya.

Bayang-Bayang Amerika dalam Pengakuan Palestina

Jeremy Corbyn juga menyoroti peran Amerika Serikat yang dinilainya tetap bersikeras berada di sisi Israel, bersama sejumlah sekutu Eropa seperti Jerman dan Hungaria. Menurutnya, langkah-langkah simbolik dari negara-negara Eropa seharusnya diiringi dengan tindakan nyata, baik dalam bentuk penyediaan bantuan kemanusiaan maupun peningkatan tekanan diplomatik terhadap Israel dan para pendukungnya. “Pengakuan ini akan percuma jika warga Palestina masih kelaparan dan dibombardir,” tegasnya.[8]

Corbyn meragukan adanya perubahan sikap dari Amerika Serikat, terutama karena mantan Presiden Donald Trump yang masih memegang pengaruh besar dalam politik dalam negeri, tetap menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel. Ia menilai Trump konsisten membela Israel, meski dunia menyaksikan secara langsung penderitaan rakyat Gaza dan ekspansi permukiman ilegal di Tepi Barat.[9]

Pernyataan Corbyn menegaskan bahwa tanpa perubahan sikap nyata dari Amerika Serikat, pengakuan yang datang dari negara-negara Eropa akan sulit membawa dampak signifikan. Selama Washington tetap menjadi benteng utama dukungan bagi Israel, upaya diplomasi internasional berisiko berhenti pada level simbolik semata.

Penulis: Fuad Nur Zaman

Sumber:

[1] Anam Alam, Sally Ibrahim, “Will it rebuild our homes?: Palestinians react to nations recognising a Palestinian state”, The New Arab, September 22, 2025. https://www.newarab.com/news/gazans-react-western-nations-recognising-state-palestine

[2] Justin Salhani, “Is recognising Palestine a way to ‘save face’ for Western leaders?”, Al Jazeera, September 21, 2025.

https://www.aljazeera.com/features/2025/9/21/is-recognising-palestine-a-way-to-save-face-for-western-leaders

[3] Al Jazeera, “France among six more countries to formally recognise Palestinian statehood”, Al Jazeera, September 22, 2025.

https://www.aljazeera.com/news/2025/9/22/france-recognises-palestinian-state-ahead-of-the-unga-meeting

[4] Farnaz Fassihi, Thomas Fuller dan Catherine Porter, “France and Other Nations Recognize Palestinian Statehood at U.N. Summit”, The New York Times, September 22, 2025. https://www.nytimes.com/live/2025/09/22/world/united-nations-assembly

[5] Democracy Now, “Huge Step Forward”: MP Jeremy Corbyn Cheers U.K. Recognition of Palestine, Calls for More Pressure on Israel”, Democracy Now, September 22, 2025. https://www.democracynow.org/2025/9/22/palestine_statehood_corbyn

[6] Jason Burke, “Netanyahu calls UK’s Palestine recognition ‘absurd prize for terrorism’”, The Guardian, September 21, 2025. https://www.theguardian.com/world/2025/sep/21/netanyahu-uk-palestinian-recogniton-absurd-prize-terrorism

[7] Jason Burke, “Netanyahu calls UK’s Palestine recognition ‘absurd prize for terrorism’”, The Guardian, September 21, 2025. https://www.theguardian.com/world/2025/sep/21/netanyahu-uk-palestinian-recogniton-absurd-prize-terrorism

[8] Democracy Now, “Huge Step Forward”: MP Jeremy Corbyn Cheers U.K. Recognition of Palestine, Calls for More Pressure on Israel”, Democracy Now, September 22, 2025. https://www.democracynow.org/2025/9/22/palestine_statehood_corbyn

[9] Democracy Now, “Huge Step Forward”: MP Jeremy Corbyn Cheers U.K. Recognition of Palestine, Calls for More Pressure on Israel”, Democracy Now, September 22, 2025. https://www.democracynow.org/2025/9/22/palestine_statehood_corbyn