Akademisi Pro-Zionis Hadir di Indonesia: Isyarat Normalisasi Israel?

Baru-baru ini, dunia akademik Indonesia ramai memperbincangkan kehadiran seorang akademisi dan intelektual asal Amerika Serikat, Peter Berkowitz,  dalam sebuah forum diskusi di salah satu universitas ternama pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Kehadirannya menuai pro dan kontra, sebab ia dikenal memiliki pandangan pro-Zionisme, sebuah posisi yang kontras dengan solidaritas bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Polemik ini menimbulkan pertanyaan, yakni sejauh mana kampus di Indonesia perlu mempertimbangkan latar belakang dan posisi politik narasumber yang diundang? Apakah undangan ini murni mencerminkan kebebasan akademik, atau justru berpotensi membuka ruang normalisasi ideologi yang berseberangan dengan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia?

Sekilas Tentang Peter Berkowitz

Peter Berkowitz adalah akademisi senior yang kini menjabat sebagai Tad and Dianne Taube Senior Fellow di Hoover Institution, Stanford University. Pada 2019–2021, ia pernah menduduki posisi strategis di pemerintahan Amerika Serikat sebagai Direktur Staf Perencanaan Kebijakan Departemen Luar Negeri, sekretaris eksekutif Komisi Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut,  dan penasihat senior Menteri Luar Negeri.[1] Selain itu, ia aktif menulis opini ataupun kajian yang menyoroti isu hukum internasional, perang, dan
keamanan.

Namun, kiprah akademik Berkowitz tak lepas dari kontroversi. Ia kerap memublikasikan tulisan dan terlibat dalam diskusi publik yang membela kepentingan Israel. Misalnya, artikel berjudul “Explaining Israel’s Just War of Self-Defense to America” yang dimuat di laman RealClearPolitics pada 2024. Ia menyerukan agar Amerika Serikat memberikan dukungan lebih kuat terhadap operasi militer Israel yang disebutnya sebagai bentuk membela diri.[2] Dalam bukunya yang lain, Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012), Berkowitz secara terbuka mengkritik laporan-laporan Misi Pencari Fakta PBB yang menuding Israel melakukan pelanggaran HAM di Gaza.[3] Pandangan inilah yang membuatnya dikenal luas sebagai akademisi pro-Israel.

Kontroversi tersebut mencuat ke publik ketika ia diundang sebagai pembicara dalam sebuah acara akademik di salah satu universitas di Indonesia pada 23 Agustus 2025. Pihak universitas kemudian menyampaikan permintaan maaf atas kelalaian dalam memeriksa rekam jejaknya, dengan alasan Berkowitz semata diundang sebagai akademisi berprestasi dalam bidang sosial humaniora maupun sains, teknologi, teknik, dan matematika.

Apakah Kecaman Tersebut Melanggar Kebebasan Akademik?

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: bukankah mengecam atau menolak kehadiran seorang akademisi termasuk dalam tindakan yang melanggar kebebasan akademik?  Sebab ruang akademik dalam prinsipnya, memang seharusnya terbuka dan tidak dibatasi oleh latar belakang politik, identitas, atau pandangan pribadi seorang akademisi. Tujuannya adalah menjaga ruang diskusi yang objektif dan bebas intervensi politik.

Penulis berpendapat bahwa kebebasan akademik memang penting untuk dijunjung tinggi, tetapi bukanlah konsep yang bebas nilai. Di dalamnya tetap terkandung tanggung jawab etis. Solidaritas akademik juga merupakan bagian dari kebebasan akademik itu sendiri, terutama ketika komunitas akademik memutuskan untuk menolak keterlibatan figur atau institusi yang secara nyata mendukung praktik kolonialisme, penindasan, atau bahkan genosida.

Banyak pihak di Indonesia yang turut mengecam kehadiran akademisi Zionis di ruang akademik, dan mengatakan bahwa menolak kehadirannya adalah bentuk tanggung jawab moral akademik. Berbicara mengenai penolakan keterlibatan tokoh/lembaga yang mendukung Israel, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) yang menjadi bagian dari BDS Movement pernah merilis panduan untuk melakukan boikot akademik terhadap institusi atau orang-orang yang mewakili kepentingan Zionisme. Daftar panduan lengkap mengenai boikot akademik dapat dilihat di laman resmi BDS: https://www.bdsmovement.net/pacbi/academic-boycott.

Namun, ada klaim palsu yang beredar bahwa PACBI telah menyerukan boikot menyeluruh terhadap individu Israel atau bahkan orang Yahudi.[4] Klaim tersebut dibantah oleh PACBI yang menyatakan,

“Berlandaskan hukum internasional dan hak asasi manusia universal, gerakan BDS, termasuk PACBI, pada prinsipnya menolak boikot terhadap individu berdasarkan identitas (seperti kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, atau agama) atau pendapat mereka.”

“semua lembaga akademik Israel, kecuali terbukti sebaliknya, dapat diboikot karena keterlibatan mereka yang telah berlangsung puluhan tahun, mendalam dan sadar dalam mempertahankan pendudukan Israel dan penolakan hak-hak dasar Palestina… Dengan demikian, lembaga-lembaga ini, semua kegiatan mereka, dan semua kegiatan yang mereka sponsori atau dukung harus diboikot. Proyek-proyek dengan semua lembaga akademik Israel harus diakhiri, seperti halnya dengan semua lembaga akademik Afrika Selatan di bawah apartheid.”

Dengan demikian, aktivitas akademisi dapat diboikot apabila secara eksplisit mewakili negara Israel atau institusi yang terlibat dalam penjajahan, atau ketika diundang dan direkrut untuk tujuan normalisasi politik Zionisme. Namun, bukan berarti boleh memboikot individu perorangan berdasarkan latar belakang kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, atau agama. Misalnya, akademisi Israel diizinkan untuk berpartisipasi dalam konferensi akademis, tetapi tidak diperbolehkan menghadiri acara yang diselenggarakan demi kepentingan normaliasi Zionisme.

Lantas apakah polemik menghadirkan tokoh yang dikenal aktif membela Israel di ruang akademik Indonesia dapat dengan mudah ditolak?  Jika merujuk panduan PACBI, boikot memang berfokus pada institusi atau lembaga yang secara terang-terangan mendukung pendudukan Palestina. Dalam kasus di Indonesia, Peter Berkowitz hadir sebagai pembicara untuk orasi bertema Sosial Humaniora dan Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), tanpa menyinggung isu Palestina maupun Zionisme. Singkatnya, secara formal, ia tidak mewakili institusi atau lembaga akademis Israel.

Namun, ada pandangan lain yang menegaskan bahwa kebebasan akademik bukan berarti bebas nilai. Dodi Faedlulloh, Presidium Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menuturkan kepada jurnalis Tirto, bahwa  jika menyangkut isu kemanusiaan, kampus berkewajiban melakukan kajian serta meneliti rekam jejak intelektual maupun politik dari narasumber yang dihadirkan. Catatan tersebut mencakup, misalnya, apakah pandangan seorang narasumber berseberangan dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan anti-penjajahan.[5]

Dodi menilai kebebasan akademik harus berjalan seiring dengan komitmen pada nilai kemanusiaan, sehingga tidak berubah menjadi legitimasi bagi narasi kolonial, melainkan memperteguh posisi kampus sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. Alih-alih berfungsi sebagai ruang kritis yang sensitif terhadap persoalan kemanusiaan global, kampus justru menghadirkan tokoh yang secara terbuka mendukung rezim apartheid dan kolonialisme modern, yang tentu melukai sensitivitas publik. Dengan demikian, polemik ini bukan hanya soal Berkowitz semata, melainkan juga soal bagaimana kampus di Indonesia seharusnya lebih selektif dalam mengundang tokoh internasional yang memiliki rekam jejak kontroversial serupa.

Pandangan Ilan Pappé dan Flora Casen terhadap Boikot Akademik

Ilan Pappé merupakan sejarawan Israel yang anti Zionisme, sedangkan Flora Cassen adalah profesor madya sejarah, Studi Yahudi, Islam, dan Timur Tengah di Washington University. Ilan Pappé melihat boikot akademik sebagai langkah penting karena universitas-universitas Israel dinilai terlibat langsung dalam penindasan terhadap warga Palestina, baik lewat tindakan represif terhadap mahasiswa Arab maupun melalui investasi di industri persenjataan. Bagi Pappé, kondisi ini menunjukkan bahwa akademia Israel seperti bukan ruang netral, sehingga boikot justru menjadi cara untuk menekan keterlibatan mereka dalam kolonialisme modern.[6]

Sebaliknya, Flora Cassen menolak boikot dengan alasan hal itu melemahkan fungsi utama universitas sebagai ruang pertukaran gagasan. Ia menekankan pentingnya kebebasan akademik dan keberagaman pemikiran, serta mendorong agar universitas mengundang cendekiawan Palestina dan Israel berdialog. Menurutnya, jalur ini lebih konstruktif untuk membangun pemahaman dan membayangkan masa depan bersama.

Zionisasi yang Diam-Diam Terstruktur di Indonesia

Gambar di atas merupakan program Israel-Indonesia Futures, digagas oleh Israel–Asia Center yang merupakan inisiatif daring dengan mempertemukan para pemimpin dari Israel dan Indonesia, meski kedua negara ini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Program ini menyediakan seminar, lokakarya, dan proyek kolaboratif yang dikemas sebagai “jembatan” (bridge-building) masa depan hubungan Israel–Indonesia. Tujuan resminya adalah mengeksplorasi potensi sinergi antara yang mereka sebut sebagai “Start-Up Nation” (Israel) dan Indonesia yang diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2030.[7]

Pendekatan seperti ini dapat disebut sebagai bentuk zionisasi dengan cara soft-power dan bukan melalui diplomasi resmi, tetapi melalui akses budaya, pendidikan, dan jejaring yang menanamkan nilai-nilai dan citra Israel secara positif di kalangan elite akademik dan inovator di Indonesia. Republika pernah mencatat, bahwa dalam menyelenggarakan program ini, Israel–Asia Center sengaja tidak mempublikasikan nama-nama pembicara atau peserta karena “sensitivitas” hubungan Israel–Indonesia.

Program ini dijadwalkan berlangsung pada 4 Januari–3 Mei 2026, dengan pendaftaran yang sudah dibuka sejak 2 September 2025, sehingga momentum ke depan akan semakin memperlihatkan bagaimana strategi soft-power Israel berupaya menembus batas politik formal Indonesia. Polemik seputar undangan tokoh Zionis ke Indonesia mencerminkan kegelisahan bahwa ruang akademik dan budaya dapat dijadikan pintu masuk agenda politik yang lebih luas. Karena itu, kewaspadaan publik menjadi penting agar kerja sama pendidikan maupun dialog lintas budaya tidak terjebak pada legitimasi terhadap praktik politik kolonialisme modern Israel.

Penulis: Nadea Salsabila Putri

Sumber:

[1] “Peter Berkowitz,” Hoover Institution, https://www.hoover.org/profiles/peter-berkowitz.

[2] Peter Berkowitz, “Explaining Israel’s Just War of Self-Defense to America,” RealClear, August 4, 2024, https://www.realclearpolitics.com/articles/2024/08/04/explaining_israels_just_war_of_self-defense_to_america_151387.html.

[3] Fina Nailur Rohmah, “Undang Tokoh Prozionisme, Cermin Lemahnya Etika Akademik Di UI,” Tirto.Id, August 25, 2025.

[4] Ali Abunimah, “How to Boycott Israel: Updated Guidelines for Academics,” AURDRIP, September 4, 2014, https://aurdip.org/en/how-to-boycott-israel-updated/?utm_source=chatgpt.com.

[5] Rohmah, “Undang Tokoh Prozionisme, Cermin Lemahnya Etika Akademik Di UI.”

[6] “Should Academic Institutions Boycott Israel? Two Scholars Debate Flora Cassen and Ilan Pappé,” The Guardian, June 1, 2024, https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/jun/01/academic-institutions-boycott-israel-debate.

[7] “Israel-Indonesia Futures Program,” Israel-Asia Center, https://israelasiacenter.org/israel-indonesia-futures-home/.