Termasuk dari Indonesia, 6.000 Aktivis Dunia Siap Tembus Blokade Gaza Lewat Jalur Laut
Gaza, NPC – Dalam misi yang disebut sebagai operasi kemanusiaan terbesar dalam sejarah, Global Sumud Flotilla dijadwalkan akan berlayar pada Minggu (31/08/2025), dari sejumlah pelabuhan di Spanyol dan pada 4 September dari Tunisia, membawa puluhan kapal yang memuat peserta dari 44 negara menuju Jalur Gaza.
Ekspedisi ini diumumkan pada awal Agustus, dan akan diikuti oleh aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg serta politisi asal Portugal Mariana Mortágua, dengan tujuan tegas untuk menembus blokade dan membawa bantuan ke wilayah Gaza yang dilanda kelaparan.
“Musim panas ini, puluhan kapal, besar dan kecil, akan berlayar dari pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia dan bertemu di Gaza dalam armada sipil terbesar dalam sejarah,” ujar penyelenggara Haifa Mansouri dalam konferensi pers di Tunis.
Mansouri menjelaskan bahwa misi ini merupakan hasil gabungan dari sumber daya, peserta, dan koordinasi empat jaringan yang biasanya bergerak secara terpisah: Maghreb Sumud Flotilla, Global Movement to Gaza, Freedom Flotilla Coalition, dan juga termasuk Sumud Nusantara yang berasal dari kawasan Asia termasuk Indonesia.
Tujuan utama mereka, kata Mansouri, adalah untuk “menembus blokade ilegal terhadap Gaza melalui laut, membuka koridor kemanusiaan, dan menghadapi genosida yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina.”
Salah satu penyelenggara lainnya, Seif Abu Keshk, menyebut lebih dari 6.000 aktivis telah mendaftarkan diri untuk berpartisipasi. “Mereka merasa harus bertindak demi membela hak asasi manusia dan menjamin jalur aman bagi armada ini,” ujarnya kepada wartawan di Barcelona, sembari menyerukan intervensi politik dari komunitas internasional.
Armada ini menjadi yang ketiga dalam beberapa bulan terakhir yang mencoba menembus blokade Gaza, sekaligus menarik perhatian dunia terhadap krisis kemanusiaan yang berlangsung di wilayah tersebut.
Pada 26 Juli lalu, angkatan laut Israel secara ilegal menaiki kapal Handala sekitar 70 mil laut (sekitar 130 kilometer) dari Gaza dan menculik 21 warga sipil, termasuk dua jurnalis Al Jazeera, anggota Majelis Nasional Prancis Gabrielle Cathala, dan anggota Parlemen Uni Eropa Emma Fourreau.
Koalisi Freedom Flotilla menyatakan bahwa penyergapan tersebut melanggar hukum internasional, karena dilakukan di perairan internasional.
Sebelumnya, pada 9 Juni, pasukan Israel juga menyita kapal Madleen yang membawa susu formula bayi dan pasokan medis menuju Gaza. Dua belas aktivis ditahan dalam insiden tersebut, termasuk Greta Thunberg dan anggota parlemen Uni Eropa Rima Hassan. Pemerintah Israel kemudian mencemooh misi tersebut dengan menyebut para peserta sebagai “selebriti” yang hanya “berfoto di kapal pesiar”.
Sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk European Left dan Adala Human Rights Center, mengutuk penyitaan kapal-kapal tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional, dan menuduh Tel Aviv menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk menutupi kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.
Krisis Kelaparan Semakin Parah
Badan otoritas pangan global terbesar yang didukung oleh PBB, IPC (Integrated Food Security Phase Classification), pada Jumat (22/08/2025), bahwa Kota Gaza (wilayah terbesar di Jalur Gaza) secara resmi mengalami kelaparan buatan manusia (man-made famine). Beberapa wilayah lain di Gaza yang terkepung diperkirakan akan segera menyusul.
Dalam laporan terbarunya, IPC menyebut bahwa sekitar 30 persen rumah tangga di Kota Gaza dan sekitarnya kini mengalami tingkat kelaparan yang dikategorikan sebagai bencana (Fase 5 IPC). Wilayah-wilayah ini juga menjadi sasaran serangan militer Israel yang semakin intensif.
Menurut IPC, lebih dari 500.000 orang di Jalur Gaza, sekitar seperempat dari total populasi, kini berada di ambang atau sudah mengalami kelaparan tingkat bencana. Jika situasi tidak segera berubah, jumlah ini diperkirakan naik menjadi lebih dari 641.000 jiwa (sepertiga populasi) pada akhir September 2025. Sementara itu, jumlah warga yang masuk kategori darurat pangan (Fase 4 IPC) diprediksi meningkat menjadi 1,14 juta jiwa, atau 58 persen dari populasi.
Laporan IPC juga memperkirakan bahwa setidaknya 132.000 anak di bawah usia lima tahun akan mengalami malnutrisi akut dari sekarang hingga tahun depan, dua kali lipat dari proyeksi IPC pada Mei 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 41.000 anak tergolong kasus berat dan berada dalam risiko kematian tinggi.
“Karena kelaparan ini sepenuhnya disebabkan oleh manusia, maka bisa dihentikan dan dibalikkan. Waktu untuk debat dan penundaan sudah habis. Kelaparan sudah terjadi dan menyebar dengan cepat,” kata IPC dalam laporan tersebut.
Pemerintah Palestina di Gaza membenarkan temuan laporan IPC. Direktur Kantor Media Pemerintah menyatakan bahwa 1,2 juta anak di Jalur Gaza telah memasuki fase kelaparan paling parah (Fase 5 IPC) akibat penutupan perlintasan oleh Israel dan larangan masuknya pasokan makanan dalam jumlah yang memadai.
Meski sejak 27 Mei 2025 Israel mulai mengizinkan masuknya beberapa truk bantuan, jumlahnya hanya memenuhi 14 persen dari kebutuhan riil, sehingga mayoritas penduduk Gaza tetap tanpa makanan.
Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, hingga 22 Agustus 2025, sebanyak 273 penduduk Palestina di Gaza telah meninggal akibat kelaparan, termasuk lebih dari 100 anak-anak.
(T.FJ/S: The Cradle, Mondoweiss)
