Kemerdekaan, Harga Mati Sebuah Negeri Bernama Palestina
Jalur Gaza, NPC – Di daerah yang seharusnya menjadi warisan bagi tiga agama, suara azan kini kalah oleh suara ledakan bom. Gaza, yang dulu dikenal sebagai penjara terbuka, kini kehilangan dindingnya, karena hancur menjadi puing-puing, sebagian menjadi pemakaman massal. Di balik reruntuhan bangunan dan tenda-tenda pengungsi yang semakin rapuh, ada hampir 59. 000 jiwa yang terhapus dari kehidupan. Sebagian besar adalah anak-anak, yang bahkan belum mengenal nama mereka, apalagi memahami perang yang merenggut nyawa mereka.
Sementara dunia masih membisu dan bersembunyi dibalik pernyataan “keprihatinan” yang resmi dan diplomatis, diucapkan di gedung-gedung parlemen yang nyaman, jauh dari suara dentuman peluru.
Setiap pekan, dunia mencatat “seruan gencatan senjata”, dan kemudian kembali ke aktivitas bisnis sehari-hari. Mesin perang tetap menggema. Balita terus mengalami kelaparan. Rumah sakit yang kekurangan listrik tetap menerima pasien-pasien kecil yang tersisa namanya.
Lembaga kemanusiaan internasional seperti WHO dan UNRWA melaporkan bahwa kelaparan telah menyebar ke seluruh kawasan. Penyakit semakin meluas. Lebih dari dua juta orang, mayoritas merupakan pengungsi, kini berjuang untuk hidup tanpa akses air bersih, tanpa tempat tinggal, dan tanpa kepastian apakah masih bertahan hingga esok hari.
Saat Pengakuan Menjadi Tindakan Berani
Sementara itu, dunia politik internasional terus memperlakukan tragedi ini sebagai “isu yang rumit. ” Mereka mahir dalam memilih kata-kata, dan jauh lebih mahir dalam memilih untuk tetap diam. Namun tidak semua.
Presiden Prancis Emmanuel Macron, dalam sebuah pernyataan yang dianggap berani, telah mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina. Ia menyatakan bahwa tindakan ini bukan hanya simbolik, tetapi juga langkah menuju “perdamaian yang adil dan berkelanjutan.” Tindakan ini mengikuti pengakuan serupa oleh negara-negara Eropa lain seperti Norwegia, Spanyol, dan Irlandia.
Dari Roma, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menegaskan bahwa jika solusi dua negara tidak tercapai, kita hanya akan melihat kekerasan yang tiada akhir. Ia menyatakan keprihatinan tetapi diplomatis, dan menekankan pentingnya pengakuan hak-hak rakyat Palestina yang sah, bersamaan dengan jaminan keamanan untuk Israel. Pesan yang tidak baru, tetapi saat ini terasa lebih mendesak daripada sebelumnya.
Banyak tokoh internasional juga mulai menggunakan bahasa yang lebih tegas. Sekjen PBB António Guterres mengatakan bahwa Gaza telah berubah menjadi “kuburan anak-anak” dan mengungkapkan bahwa “kemanusiaan sedang diuji”. Meskipun ujian tersebut tampak seperti ujian pilihan ganda bagi mereka yang berada di ruang nyaman ber-AC; memilih antara nilai-nilai kemanusiaan, kepentingan politik, atau memilih untuk tidak mengambil sikap.
Ironisnya, kita hidup di masa di mana mengunggah bendera Palestina bisa dianggap lebih berbahaya daripada menjatuhkan bom di Rafah. Saat warga sipil mencari perlindungan di rumah sakit, drone dan rudal tidak dapat membedakan antara pasien dan pejuang. Dunia seolah lupa, atau memilih untuk melupakan, bahwa hukum perang juga memiliki batas, dan anak-anak tidak termasuk dalam daftar target.
Kini, saat dunia mulai memahami bahwa tragedi ini bukan hanya sekedar “konflik berkepanjangan”, melainkan merupakan krisis kemanusiaan terbesar di abad ini, pengakuan terhadap Palestina tidak lagi berkaitan dengan ideologi. Ini menjadi tanda minimal kesadaran manusia, bahwa suatu bangsa layak untuk menentukan nasibnya sendiri, tinggal di tanahnya, dan mengubur anak-anaknya dengan damai, bukan di pemakaman massal darurat.
Kemandirian Palestina bukanlah solusi yang langsung terlihat. Namun, tanpa pengakuan akan keberadaannya, dunia hanya akan menunda kehancuran berikutnya. Tanpa Palestina yang merdeka, perdamaian hanyalah sebuah ungkapan kosong, dan diplomasi hanya merupakan istilah lain dari pembiaran. Seperti yang diungkapkan seorang ibu dari Gaza yang telah kehilangan semua anaknya, “Kami hanya ingin hidup. Apakah itu permintaan yang terlalu besar? ”
(T.RS)
