Ingin Buka Blokade Israel, Aktivis Internasional Konvoi ke Gaza Bawa Makanan dan Harapan

Gaza, NPC – Sebuah konvoi bantuan darat yang terdiri dari bus dan mobil pribadi melintasi wilayah Libya pada hari Selasa (10/06/2025) dalam perjalanan menuju Mesir, dengan tujuan menembus blokade kemanusiaan yang melumpuhkan Gaza yang dilakukan Israel.

Konvoi yang diberi nama Sumoud (yang berarti ketangguhan dalam bahasa Arab) ini terdiri dari 12 bus dan 100 mobil pribadi, membawa lebih dari 1.000 peserta. Dipimpin oleh masyarakat sipil Tunisia, konvoi ini juga melibatkan peserta dari Aljazair, Maroko, Mauritania, dan Libya, dan berangkat dari ibu kota Tunisia pada hari Senin.

“Kami telah melewati beberapa kota di Libya dan sekarang berada dekat Al-Zawiya, 51 km sebelah barat Tripoli,” kata Mohammed Ameen Binnour, koordinator medis konvoi, kepada kantor berita Anadolu.

Binnour mengatakan, konvoi disambut hangat oleh masyarakat Libya di sepanjang jalan dan bahkan mendapat sambutan resmi dari aparat keamanan Libya.

“Masyarakat Libya juga memberikan berbagai bantuan, termasuk makanan, air dingin, dan kebutuhan penting lainnya,” tambahnya.

Dukungan dari Berbagai Kalangan

Konvoi ini dilaporkan melibatkan berbagai kalangan seperti diplomat, pengacara, tenaga medis, dan aktivis kemanusiaan. Mereka berencana menyeberang dari Libya ke Mesir pada hari Kamis, sebelum mencapai kota Rafah yang berada di perbatasan dengan Gaza.

Binnour sebelumnya menyampaikan bahwa konvoi ini merupakan bagian dari inisiatif global yang melibatkan lebih dari 30 negara dari Eropa, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara.

“Kami bergerak dengan koordinasi berbagai organisasi yang bertujuan menyalurkan bantuan ke Gaza lewat jalur darat, laut, dan udara,” jelasnya.

Konvoi ini juga bekerja sama dengan inisiatif global seperti March on Gaza dan Global March on Gaza.

Menurut majalah Carthage dari Tunisia, konvoi ini merupakan bentuk respon langsung terhadap blokade laut yang diberlakukan Israel, serta usaha untuk menekan pemerintah Mesir agar membuka akses bantuan dan mengizinkan masuknya orang-orang yang membutuhkan ke Gaza.

Meskipun demikian, hingga kini Mesir belum mengeluarkan izin masuk, sehingga keberhasilan konvoi sangat bergantung pada sikap pemerintah Kairo.

Sebagai bagian dari gerakan global yang serupa, ribuan aktivis dari 32 negara berencana menggelar aksi damai di perbatasan Rafah pada 15 Juni.

Mereka akan berkumpul di Kairo pada 12 Juni, kemudian menuju kota Arish keesokan harinya. Setelah itu, mereka akan berjalan kaki sejauh 50 kilometer selama tiga hari menuju Rafah untuk menyuarakan solidaritas terhadap penduduk Palestina di Gaza.

Armada Kebebasan Freedom Flotilla, Dicegat Israel

Pada hari Senin dini hari, angkatan laut Israel mencegat kapal bantuan kemanusiaan berbendera Inggris yang sedang menuju Gaza. Kapal bernama Madleen, yang merupakan bagian dari Freedom Flotilla Coalition (FCC), membawa 12 aktivis, termasuk jurnalis.

Pada hari Selasa, FCC mengonfirmasi bahwa 4 dari 12 aktivis telah dideportasi, sementara 8 lainnya masih ditahan oleh Israel.

Sejak awal Maret, Israel menutup seluruh perbatasan Gaza untuk bantuan kemanusiaan. PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan telah memperingatkan risiko kelaparan terhadap 2,4 juta penduduk Palestina di Gaza.

Genosida yang Terus Berlangsung

Sejak gagalnya perjanjian gencatan senjata pada 18 Maret, Israel terus melakukan serangan udara besar-besaran di seluruh Jalur Gaza, menyebabkan ribuan penduduk Palestina meninggal dunia dan terluka.

Sejak 7 Oktober 2023, setelah aksi perlawanan Palestina di wilayah selatan Israel, militer Israel melancarkan perang genosida yang menewaskan lebih dari 54.800 warga Palestina, melukai lebih dari 126.000 orang, dan lebih dari 14.000 orang masih hilang.

Meskipun banyak negara mengecam aksi genosida ini, tindakan nyata untuk menghentikan Israel masih sangat minim.

Saat ini, Israel sedang diselidiki oleh Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida. Sementara itu, beberapa tokoh penting Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah resmi menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) karena kejahatan perang.

Tragisnya, genosida ini masih didukung secara finansial dan militer oleh pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya.

(T.FJ/S: Palestine Chronicle, MEE)