Kelaparan di Gaza: Senjata Pelarangan Pangan yang Sudah Berlangsung Selama Puluhan Tahun

Gaza, NPC – Selama beberapa dekade, Jalur Gaza menghadapi krisis pangan yang kian memburuk akibat kebijakan Israel yang sistematis. Kebijakan ini menjadikan pengepungan dan kelaparan sebagai alat tekanan politik. Puncak bencana ini terjadi secara dramatis dalam perang tahun 2023, ketika Israel menghancurkan seluruh infrastruktur pertanian Gaza, melumpuhkan aktivitas peternakan dan perikanan, serta memberlakukan pengepungan ketat yang menghalangi masuknya makanan dan obat-obatan.

Sejarah Krisis Pangan di Jalur Gaza

Sejak awal dekade 1990-an, Israel telah menggunakan strategi kelaparan sebagai instrumen tekanan yang terencana terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Awal dari kebijakan ini muncul pada tahun 1991, ketika Israel mulai menerapkan sistem izin kerja, yang mengancam mata pencaharian sekitar 40% penduduk Gaza yang saat itu bergantung pada pekerjaan di wilayah Israel. Hak atas pekerjaan dijadikan alat tawar-menawar politik.

Seiring meningkatnya gelombang Intifada, Israel semakin memperketat pembatasan pergerakan dan pasokan. Penutupan akses ke Gaza bisa terjadi lebih dari 70 hari dalam setahun, menyebabkan angka pengangguran melonjak hingga 70% dan ketahanan pangan menurun drastis. Pada tahun 1996, Program Pangan Dunia (WFP) terpaksa meluncurkan operasi darurat pertamanya di wilayah tersebut.

Memasuki awal abad ke-21, krisis ini kembali memburuk karena penutupan wilayah dan eskalasi kekerasan. Akibatnya, sekitar satu juta warga Palestina jatuh ke dalam lingkaran ketidakamanan pangan.

Ketika Hamas memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2006 dan Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2007, wilayah ini pun masuk ke dalam fase krisis pangan kronis.

Israel kemudian menerapkan kebijakan yang dikenal dengan “diet paksa”, yakni membatasi pasokan makanan yang masuk ke Gaza agar menciptakan penderitaan—tanpa secara formal menyebabkan kelaparan massal. Hal ini diungkapkan secara terang-terangan oleh Dov Weisglass, penasihat Perdana Menteri Israel saat itu.

Pada tahun 2010, tingkat kemiskinan mencapai 79%, sementara “kemiskinan ekstrem” menyentuh angka 66%. Sebuah laporan PBB pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa lebih dari 75% keluarga hidup dalam kekhawatiran terhadap ketersediaan makanan, sementara lebih dari separuh populasi terpaksa berutang atau mengurangi pengeluaran pokok demi bisa makan.

Pasca Operasi “Badai Al-Aqsa”

Pada 7 Oktober 2023, perlawanan Palestina meluncurkan Operasi “Tofan Al-Aqsa” (Badai Al-Aqsa). Sebagai balasan, Israel melancarkan agresi besar-besaran terhadap Gaza disertai pengepungan ketat, pembantaian massal, dan penghancuran sistematis terhadap infrastruktur—termasuk sumber pangan, pertanian, dan perikanan.

Sejak hari-hari pertama, Israel melarang masuknya bantuan kemanusiaan, yang memperburuk krisis pangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa setengah populasi Gaza berada dalam kondisi “darurat ketahanan pangan”, dan seperempat lainnya dalam kondisi “katastrofik”.

Pada Februari 2024, UNICEF mengumumkan bahwa satu dari enam anak di bawah usia dua tahun menderita malnutrisi akut, dengan 3% di antaranya berada dalam kondisi “kurus parah” yang mengancam jiwa.

Ketika agresi kembali dilanjutkan pada Maret 2025, Israel memperketat blokade dan kembali menghentikan masuknya bantuan. PBB memperingatkan tentang “kebuntuan total” dalam operasi kemanusiaan, dan menyatakan bahwa penggunaan bantuan sebagai “senjata” untuk memaksa pergerakan penduduk merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pada Mei 2025, Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, secara resmi menyatakan Gaza sebagai “wilayah kelaparan” dan menyerukan intervensi internasional yang mendesak.

Sebaliknya, Gerakan Hamas menuduh Israel melakukan “kejahatan perang ganda” melalui kelaparan, dan mengecam kelambanan negara-negara Arab dan Islam dalam merespons bencana kemanusiaan yang semakin parah ini.

WHO melaporkan bahwa sejak awal tahun 2025, hampir 10.000 anak di Gaza telah didiagnosis mengalami malnutrisi akut menyeluruh. Dari jumlah tersebut, lebih dari seribu anak berada dalam kondisi gizi buruk parah dan memerlukan perawatan intensif baik di klinik rawat jalan maupun rawat inap.

Kehancuran Ekonomi dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan

Sejak dimulainya agresi Israel terhadap Gaza pada tahun 2023, penjajah mengadopsi strategi penghancuran sistematis yang secara langsung menargetkan infrastruktur pertanian. Strategi ini memberikan pukulan telak terhadap ketahanan pangan bagi lebih dari dua juta warga Palestina. Lebih dari 90% lahan pertanian digusur, dan sebagian besar wilayah diubah menjadi zona penyangga, yang menyebabkan sektor pertanian lumpuh hampir sepenuhnya.

Menurut data Kementerian Pertanian Palestina, Israel telah menghancurkan sekitar 167 ribu dunum lahan pertanian, mengakibatkan hilangnya sekitar 459 ribu ton produksi tanaman, dengan nilai kerugian lebih dari 325 juta dolar AS. Selain itu, sektor ekspor mengalami kerugian sebesar 67 juta dolar AS.

Di sisi lain, militer Israel juga melumpuhkan seluruh sektor peternakan, dengan menghancurkan 2.500 peternakan ayam, serta menyebabkan kematian lebih dari 36 juta ayam pedaging dan 850 ribu ayam petelur. Akibatnya, produksi telur, susu, dan daging berhenti total.

Kerusakan ini juga mencakup penghancuran 33% rumah kaca, 46% sumur air, serta penghancuran Pelabuhan Gaza dan perahu-perahu nelayan. Seluruh tindakan ini telah menyebabkan runtuhnya total sistem pangan di Jalur Gaza.

Kondisi Kesehatan yang Menyertai Kelaparan

Sejak Israel kembali menutup seluruh jalur perlintasan pada 2 Maret 2025, bersamaan dengan dimulainya kembali agresi militernya, penduduk Jalur Gaza hidup dalam bayang-bayang krisis kemanusiaan yang sangat parah. Kelaparan semakin memburuk, dan lebih dari dua juta jiwa kini terhalang akses terhadap pangan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan paling dasar.

Menurut laporan-laporan resmi pemerintah, jumlah korban meninggal akibat kelaparan telah melampaui 57 jiwa sejak Oktober 2023. Mayoritas dari mereka adalah anak-anak, lansia, dan orang-orang sakit. Sementara itu, Organisasi Euro-Med untuk Hak Asasi Manusia menggambarkan situasi ini sebagai “gelombang kematian sunyi” yang kian hari kian cepat menyapu nyawa.

Dalam kerangka yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengonfirmasi bahwa sejak awal tahun 2025, lebih dari 9.000 anak telah dirawat di rumah sakit akibat malnutrisi akut, sementara sistem kesehatan di Gaza mengalami keruntuhan hampir total.

Sumber: aljazeera.net/