Jalur Gaza, NPC – Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menegaskan bahwa Jalur Gaza adalah bagian dari wilayah Palestina dan bukan milik Israel.
Olmert juga menyerukan penghentian segera perang brutal yang sedang berlangsung serta penarikan penuh militer Israel dari Gaza. Pernyataan “Gaza harus menjadi bagian dari negara Palestina,” tegas Olmert dalam Konferensi Perdamaian Rakyat, seperti dilansir Jerusalem Post, Senin (12/05/2025).
Forum tersebut diselenggarakan oleh koalisi perdamaian Yahudi-Arab It’s Time, yang terdiri dari lebih dari 60 organisasi masyarakat sipil dan lembaga pembangunan dan perdamaian, serta didukung sebagian oleh New Israel Fund.
Menurut laporan Jerusalem Post, pertemuan itu menjadi aksi sipil anti-perang terbesar di Israel sejak dimulainya agresi militer pada Oktober 2023.
Israel, sebagai negara penjajah, sepenuhnya memblokade Gaza pada 2 Maret lalu, melarang masuknya makanan, air bersih, dan obat-obatan, dalam pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
Pada 19 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, menghancurkan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan yang sempat berlaku sejak Januari.
Akibat serangan tanpa henti yang berlangsung lebih dari tujuh bulan ini, lebih dari 53.000 warga Palestina telah gugur di Jalur Gaza. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, yang menjadi sasaran utama dalam operasi penghancuran sistematis ini.
Sejak dimulainya serangan pada Oktober 2023, lebih dari 53.000 warga Palestina dilaporkan tewas, mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Selain itu, lebih dari 1,8 juta warga telah mengungsi dari rumah mereka, dan 90% fasilitas kesehatan dilaporkan hancur atau tidak lagi berfungsi.
PBB melaporkan bahwa setengah juta penduduk Gaza kini menghadapi kelaparan akut, berada pada level tertinggi dalam skala krisis pangan global. Blokade total yang diberlakukan Israel sejak 2 Maret 2025 menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih, dan obat-obatan. Serangan udara dan darat juga terus berlanjut sejak Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan pada 19 Maret lalu.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa lebih dari 370 sekolah dan fasilitas sipil telah hancur. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut sistem layanan kesehatan di Gaza telah runtuh total dan tidak mampu menangani lonjakan korban luka maupun penyakit yang kini merebak di kamp-kamp pengungsian.
Meskipun tekanan internasional terhadap Israel meningkat, blokade dan agresi militer belum menunjukkan tanda-tanda akan dihentikan. Hamas menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar dari bencana kemanusiaan ini adalah menghentikan perang secara permanen, penarikan penuh pasukan Israel, dan dimulainya proses rekonstruksi secara menyeluruh di bawah pengawasan internasional.