Jalur Gaza, NPC – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melaporkan bahwa lebih dari 66.000 anak di Jalur Gaza saat ini mengalami kelaparan massal dan gizi buruk akut akibat blokade berkepanjangan yang diberlakukan oleh Israel.
UNRWA menyebut kondisi Gaza semakin mencekam dengan ratusan ribu warga hanya bisa makan satu kali dalam dua hingga tiga hari.
Juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, Selasa (06/05/2025), menjelaskan bahwa sejak 2 Maret lalu, Israel menutup seluruh akses masuk bantuan pangan, medis, dan logistik ke Gaza.
Data terbaru dari Kementerian Kesehatan di Gaza mencatat sedikitnya 57 warga meninggal akibat kelaparan, dan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
Sementara itu, rencana Israel untuk membuka kembali distribusi bantuan melalui mekanisme baru, melibatkan dana internasional dan perusahaan swasta, menuai penolakan luas dari lembaga kemanusiaan dan otoritas Palestina, yang menilai skema tersebut mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.
Tim kemanusiaan PBB di wilayah pendudukan Palestina menyatakan bahwa pendekatan baru Israel dapat memperburuk situasi, karena memaksa warga sipil mengakses bantuan di area-area militer yang berisiko.
Sekjen PBB António Guterres dan Koordinator Bantuan Darurat Tom Fletcher juga menegaskan bahwa PBB tidak akan berpartisipasi dalam sistem yang tidak menjunjung prinsip netralitas, kemanusiaan, dan independensi.
Sejak serangan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023, lebih dari 52.500 warga Palestina telah gugur dan 118.000 lainnya terluka, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.
Sementara itu pemerintah Israel yang dipimpin Benyamin Netanyahu, kini tengah menyusun rencana pendudukan menyeluruh terhadap Jalur Gaza, menyusul 2 tahun agresi brutal yang telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
Sejumlah laporan dari media Israel dan pernyataan pejabat senior Tel Aviv menunjukkan bahwa militer dan pemerintah Netanyahu tidak lagi menargetkan Hamas semata, melainkan mengarah pada kontrol penuh atas seluruh Gaza, baik dari segi keamanan, administratif, maupun demografis.