Trump dan Netanyahu: Merancang “Riviera Gaza”, Meruntuhkan Hukum Internasional

Washington, NPC – Presiden Donald Trump kembali mengguncang dunia dengan usulan yang tampaknya lebih cocok untuk sebuah novel fiksi ilmiah daripada kenyataan geopolitik: menjadikan Gaza sebagai “Riviera Timur Tengah”.

Trump seolah-olah percaya bahwa kawasan yang selama ini dilanda konflik berdarah hanya membutuhkan sedikit sentuhan properti mewah dan promosi untuk bertransformasi menjadi resor eksklusif.

Dalam prosesnya, ia tampaknya mengabaikan kekejaman yang telah lama melanda Gaza, tanpa mempertimbangkan penderitaan rakyat Palestina yang terus berlanjut.

Seperti yang diprediksi, dunia bereaksi keras. Gedung Putih segera melakukan langkah-langkah darurat untuk meredam badai diplomatik yang semakin membesar. Mesir dan Yordania dengan tegas menentang gagasan relokasi paksa warga Gaza, menganggapnya sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Uni Eropa dan PBB juga menentang keras rencana tersebut, dengan penekanan pada prinsip solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik, bukan sekadar proyek properti yang jauh dari kenyataan.

Pertanyaan besar yang muncul: Siapa sebenarnya yang menarik tali kebijakan ini? Bahkan Gedung Putih sendiri tampaknya kebingungan, tak tahu harus ke mana. Di saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu datang ke Washington untuk memberikan dukungannya yang teguh terhadap ide kontroversial Trump.

Netanyahu bahkan menyebut rencana ini sebagai “langkah bersejarah” untuk menjamin keamanan Israel. Namun, jika ini yang disebut sejarah, dunia mungkin sedang menyaksikan babak baru dalam kolonialisme modern. Dalam pertemuan yang terasa lebih seperti rapat pengembang properti, Trump dan Netanyahu membahas langkah-langkah praktis untuk mewujudkan rencana ini. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa Israel telah menyiapkan skenario militer untuk menjaga “stabilitas” kawasan jika rencana ini terealisasi.

Trump tidak hanya bergantung pada dukungan Israel. Ia juga mencoba menekan negara-negara Arab untuk menerima solusi “relokasi” bagi warga Gaza. Meski mayoritas negara Teluk menolaknya, Gedung Putih tetap bersikukuh dengan gagasan yang dianggap jauh dari realitas ini.

Di tengah kekacauan ini, kebingungan semakin terlihat jelas. Juru bicara Presiden, Karoline Leavitt, Rabu (05/02/2025), menyebutkan bahwa AS tidak akan membiayai upaya pembangunan kembali Gaza dan tidak akan mengirimkan pasukan ke lapangan. Rencana Trump untuk merelokasi rakyat Gaza hanya bersifat sementara.

Reaksi dunia terhadap rencana Trump semakin keras. Human Rights Watch langsung menyebutnya sebagai bentuk “pembersihan etnis terselubung”, sementara ribuan orang di berbagai belahan dunia turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan.

Di Saint Paul, Minnesota, lebih dari 2.000 orang bahkan bertahan dalam suhu minus 15°C untuk memprotes kebijakan Trump. Di Eropa, ribuan orang juga menggelar aksi di London, Paris, dan Berlin, mendesak pemerintah mereka untuk mengambil sikap tegas terhadap kebijakan AS dan Israel yang semakin tak terkontrol.

Beberapa pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Olaf Scholz, dengan keras mengutuk proposal Trump dan menyerukan embargo terhadap kebijakan yang mereka anggap ilegal tersebut. Bahkan dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, beberapa negara mengancam untuk mengenakan sanksi ekonomi terhadap Israel jika mereka terus mendukung rencana yang dianggap merusak stabilitas dan hukum internasional ini.

Kini, dunia menunggu langkah berikutnya. Apakah Trump akan tetap bersikeras dengan rencana menyimpang dari hukum internasional, atau akan ia tunduk pada tekanan global yang semakin besar? Jika AS dan Israel bersikeras melanjutkan rencana ini, Timur Tengah mungkin akan memasuki babak yang jauh lebih berbahaya.

Seorang diplomat senior PBB yang berbicara kepada Reuters menyatakan, “Jika Trump dan Netanyahu tetap melanjutkan rencana ini, dunia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang tak terbayangkan sebelumnya.”

Waktu akan menjawab, namun dengan ketegangan yang semakin meningkat, kebijakan luar negeri AS mungkin akan menjadi faktor penentu dalam pemilihan presiden mendatang.

(T.RS/S:TheTimes)