Perangi Palestina di Tepi Barat, Israel Lakukan Penghancuran Terbesar Sejak 1967
Jenin, NPC – Pasukan Israel melakukan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Tepi Barat pada Minggu (02/02/2025), dengan meledakkan 20 gedung apartemen di kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat utara. Menurut beberapa laporan, tindakan ini merupakan operasi penghancuran terbesar yang dilakukan di Tepi Barat sejak 1967.
Menurut jurnalis lokal, tentara Israel telah memperingatkan warga Israel di permukiman terdekat bahwa mereka akan mendengar ledakan besar saat pasukan memasang bahan peledak di seluruh blok permukiman di lingkungan Damaj, Jenin. Penduduk setempat dan sumber media membandingkan kehancuran ini dengan strategi “sabuk api” yang digunakan Israel di Gaza, yang melibatkan pemboman berulang di area kecil yang menghancurkan seluruh blok permukiman.
Penghancuran massal “sabuk api” ini merupakan bagian dari ofensif Israel di Gaza Utara. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Palestina, sejauh ini, Israel telah membunuh 25 penduduk Palestina dalam serangan ke Jenin yang dimulai dua minggu lalu, yang diberi nama “Operasi Tembok Besi”.
Militer Israel mengklaim telah membunuh 50 penduduk Palestina yang mereka sebut sebagai “teroris” dan menangkap lebih dari 100 orang. Namun, data dari sumber Palestina menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah penduduk sipil. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, hanya mengakui tiga anggotanya meninggal dunia dalam operasi ini, dua di Tulkarem dan satu di Jenin.
Di antara korban serangan besar ini adalah seorang gadis berusia dua tahun, Leila Al-Khatib, yang meninggal dunia setelah ditembak Israel dalam serangan di dekat Jenin. Korban terbaru adalah seorang pria lanjut usia, Waleed Lahlouh (73), yang meninggal setelah ditembak sniper Israel pada Minggu (02/02) saat kembali memeriksa rumahnya di kamp tersebut.
Israel memulai serangan ofensif pada pertengahan Januari dengan serangan besar di Jenin, tetapi sejak itu meluas ke Tulkarem dan Tubas, yang juga terletak di utara Tepi Barat. Di Tulkarem, pasukan Israel terus menghancurkan rumah-rumah di kamp pengungsi serta infrastruktur lain di kota tersebut, termasuk tangga eksternal gedung pengadilan Tulkarem. Di Tubas, pasukan Israel menggerebek kamp pengungsi Faraa dan menangkap sejumlah warga Palestina.
Baca Juga:
Sementara di kota terdekat, Tammoun, pasukan Israel memaksa penduduk Palestina meninggalkan pinggiran kota. Di Tammoun, pasukan Israel menewaskan 10 warga Palestina dalam serangan udara pada Kamis lalu, menjadikannya salah satu serangan udara paling mematikan di Tepi Barat sejauh ini.
Eksodus Paksa Warga Palestina
Pengusiran paksa penduduk Palestina dari kota dan kamp pengungsi mereka menjadi ciri khas utama ofensif kali ini. Berdasarkan laporan Wali Kota Jenin, Muhammad Jarrar, di Jenin hampir 90 persen dari 17.000 penduduk Kamp Jenin telah mengungsi. Sementara itu, sekitar 75 persen dari 9.900 penduduk Tulkarem juga dipaksa meninggalkan rumah mereka, menurut Gubernur Tulkarem, Abdallah Kameel.
Berdasarkan laporan Gubernur Tubas, Ahmad Asaad, di Tammoun, militer Israel memperingatkan keluarga-keluarga yang dipaksa mengungsi agar tidak kembali dalam waktu kurang dari tiga minggu.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menyatakan pada Senin bahwa mereka telah kehilangan akses untuk memberikan bantuan di kamp pengungsi Jenin selama berbulan-bulan, dan 13 sekolah mereka di seluruh Tepi Barat utara tetap ditutup.
Baca Juga:
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataan televisi dari kamp Jenin, mengatakan bahwa pasukan Israel tidak akan meninggalkan Jenin bahkan setelah setelah serangan ofensif berakhir. Katz juga menegaskan bahwa Israel akan memperluas operasi militernya ke seluruh Tepi Barat.
Asap mengepul dari lokasi beberapa ledakan selama serangan Israel di kota Jenin, Tepi Barat yang diduduki pada hari Minggu, 2 Januari 2025. (Foto: Mohammad Mansour / AFP)
Eskalasi Israel dan Pertemuan Netanyahu-Trump
Eskalasi Israel di Tepi Barat terjadi saat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tiba di Washington, untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keduanya dijadwalkan bertemu pada Selasa untuk membahas fase kedua gencatan senjata Gaza, kebijakan terhadap Iran, serta situasi di Tepi Barat.
Dalam dua minggu terakhir, Trump berulang kali menyerukan agar Yordania dan Mesir menampung penduduk Palestina dari Gaza secara massal, sebuah usulan yang dikritik luas sebagai upaya pembersihan etnis. Meski Yordania dan Mesir secara resmi menolak proposal tersebut, Trump tetap yakin bahwa kedua negara Arab itu “akan melakukannya”. Seruan Trump ini disambut baik oleh tokoh-tokoh sayap kanan Israel, termasuk mantan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan saat ini, Bezalel Smotrich.
Dalam pidato pada pertemuan Dewan Pemukim Yesha pada November lalu, Smotrich menyatakan bahwa Israel harus “mendorong” emigrasi 2,2 juta penduduk Palestina dari Gaza. Ini berarti pengusiran seluruh penduduk Gaza. Ia menambahkan bahwa pengusiran massal ini bisa menjadi “preseden” untuk diterapkan di Tepi Barat. Beberapa analis memperkirakan bahwa Netanyahu mungkin akan meminta Trump memberi Israel kebebasan bertindak di Tepi Barat sebagai imbalan atas kelanjutan pembicaraan gencatan senjata Gaza.
Israel Bersiap Perang di 2025?
Pada Minggu lalu, Kepala Staf baru militer Israel, Eyal Zamir, menyatakan bahwa tahun 2025 “akan menjadi tahun perang”.
Pada Senin, Smotrich menyambut baik penunjukan Zamir, yang dikenal dekat dengan Netanyahu dan kelompok sayap kanan Israel. Pernyataan Zamir tentang perang 2025 selaras dengan pernyataan Smotrich sebelumnya bahwa tahun depan Israel akan mencaplok Tepi Barat.
Perkembangan ini terjadi di tengah larangan resmi Israel terhadap UNRWA di Palestina, yang mulai berlaku pada Kamis lalu. Keputusan ini mengancam kelangsungan salah satu jalur bantuan utama bagi komunitas pengungsi Palestina yang kini berada di bawah tekanan militer.
Pada Minggu, UNRWA menyatakan bahwa mereka tidak menerima peringatan dari militer Israel terkait operasinya di Tepi Barat dan tidak dapat berkomunikasi dengan tentara Israel. Hukum Israel telah melarang badan negara mana pun untuk berhubungan dengan UNRWA. Hal ini akan berbahaya terhadap kinerja dan operasional lembaga bantuan PBB untuk pengungsi Palestina ini.
(T.FJ/S: Mondoweiss)
