Duga Kirim Senjata ke Israel, Spanyol Tolak Izin Kapal Amerika Berlabuh

Madrid, NPC – Pemerintah Spanyol, pada Kamis (07/11/2024), menyatakan telah menolak izin berlabuh bagi dua kapal kargo yang berangkat dari Amerika Serikat dan diduga mengangkut senjata untuk Israel. Keputusan ini mencerminkan ketegasan Spanyol dalam menanggapi kekhawatiran internasional terkait pengiriman material militer ke Israel, terutama di tengah eskalasi konflik dan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol mengonfirmasi kepada El Pais bahwa Maersk Denver, yang berangkat dari New York pada 31 Oktober, dan Maersk Seletar, yang berangkat pada 4 November, “tidak akan singgah di Spanyol”. Kedua kapal kargo tersebut dilaporkan menuju Israel, dan diduga mengangkut material militer yang akan digunakan oleh militer Israel yang tengah melakukan genosida di Jalur Gaza.

Keputusan ini menyusul permintaan anggota parlemen Enrique Santiago, yang mendesak jaksa agung untuk mengambil tindakan terkait kedatangan dua kapal kargo tersebut. Santiago memperingatkan bahwa transit kapal-kapal ini melalui Pelabuhan Algeciras akan melanggar hukum pidana Spanyol, yang melarang pengiriman senjata yang berpotensi digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Komitmen Spanyol untuk Mencegah Pengiriman Senjata ke Israel

Pada bulan Mei lalu, Madrid mengumumkan kebijakan melarang kapal yang mengangkut material militer untuk Israel berlabuh di pelabuhannya. Namun, penyelidikan yang dilakukan oleh Progressive International dan Gerakan Pemuda Palestina (PYM) mengungkapkan bahwa setidaknya 25 pengiriman senjata dari AS yang menuju Israel antara Mei dan September tahun ini berlabuh di Pelabuhan Algeciras. Temuan ini mengundang perhatian serius terkait efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Spanyol terhadap kebijakan tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Spanyol mengatakan, “Kami sedang mempelajari informasi ini dengan kementerian terkait untuk mengklarifikasi apa yang terjadi”. Ia menambahkan, jika temuan tersebut terbukti benar, maka semua tindakan yang diperlukan akan diambil untuk memastikan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Spanyol.

Selain itu, pihak Kementerian Luar Negeri Spanyol juga terus mendesak agar pengawasan lebih ketat diberlakukan untuk memastikan bahwa pengiriman senjata yang melanggar hukum tidak terjadi lagi di masa depan.

Kritik dari Parlemen Eropa: Spanyol Langgar Hukum?

Anggota Parlemen Eropa, Irene Montero, memberikan kritik tajam terhadap kebijakan Spanyol, menyatakan bahwa pemerintah Spanyol telah melanggar hukum internasional terkait perdagangan senjata. “Kami dapat dengan jelas menyatakan bahwa Spanyol melanggar hukum,” kata Montero.

Montero mengacu pada Pasal 8.1 Undang-Undang 53/2007 tentang Perdagangan Senjata Luar Negeri, yang menyatakan bahwa otorisasi untuk transit material militer harus dibatalkan jika ada “indikasi rasional” bahwa material tersebut akan digunakan untuk memperburuk konflik atau melanggar hak asasi manusia.

Montero menambahkan, meskipun tujuan resmi pengiriman material militer mungkin bukan untuk Israel, jika ada indikasi bahwa material tersebut bisa sampai ke Israel dan digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia, maka pengiriman tersebut seharusnya tetap dilarang.

Selain langkah ini, Spanyol juga menunjukkan komitmennya untuk menghentikan hubungan pertahanan dengan Israel. Minggu lalu, Madrid membatalkan kontrak untuk pembelian amunisi dari perusahaan pertahanan Israel yang akan digunakan oleh Garda Sipil Spanyol. Kementerian Dalam Negeri Spanyol mengumumkan bahwa meskipun pembelian tersebut berfokus pada amunisi, mereka tetap memutuskan untuk membatalkan transaksi tersebut sebagai bagian dari komitmen mereka untuk tidak menjual senjata ke Israel setelah dimulainya konflik bersenjata di Gaza.

Genosida Gaza Berlanjut

Sejak tanggal 7 Oktober 2023 hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Kamis (07/11), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 43.391 orang dan 102.357 lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana lebih 779 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 146 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023. Lebih 5.600 penduduk Palestina terluka akibat kekerasan dan kejahatan tentara dan pemukim ilegal Israel.

Israel juga melakukan pembantaian di Lebanon, dengan rutin menyerang wilayah selatan Lebanon dan bahkan menyerang Beirut, ibu kota Lebanon. Israel membunuh 3.103 penduduk Lebanon dan lebih dari 13.856 terluka akibat serangan Israel sejak 8 Oktober 2023.

(T.FJ/S: The Cradle, Mondoweiss)