Dokumen Konfirmasi PM Israel Bertanggung Jawab Halangi Proses Gencatan Senjata di Gaza

Gaza, NPC – Dokumen yang dikutip New York Times (NYT), pada Selasa (13/08/2024), mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah menambahkan persyaratan baru pada tuntutan Israel dalam perundingan gencatan senjata, yang mengancam akan semakin mengacaukan proses negosiasi.

Dokumen yang tidak dipublikasikan secara umum tersebut menunjukkan bahwa Israel menyampaikan daftar ketentuan baru pada akhir Juli kepada mediator Amerika, Mesir, dan Qatar yang menambahkan persyaratan yang kurang fleksibel pada serangkaian syarat yang telah dibuat sebelumnya pada akhir Mei.

Amandemen Israel terhadap proposal negosiasi pada akhir Mei, yang diberikan kepada mediator sebelum pertemuan di Roma akhir bulan Juli lalu, menetapkan bahwa tentara Israel harus tetap mengendalikan perbatasan selatan Gaza, termasuk menguasai penyeberangan Rafah dan Koridor Philadelphia (jalur yang berbatasan langsung dengan Mesir) yang vital. Itu juga termasuk pembatasan pengembalian penduduk Palestina yang telah mengungsi ke utara Jalur Gaza.

Dokumen tersebut memperjelas adanya manuver di balik layar yang dilakukan pemerintah Netanyahu. Beberapa anggota tim negosiasi Israel khawatir bahwa penambahan baru tersebut berisiko menghambat kesepakatan gencatan bersenjata.

Kantor Netanyahu membantah adanya penambahan baru pada proposal tersebut. Perdana menteri juga merilis pernyataan resmi pada hari Selasa yang membantah laporan New York Times.

Di antara tambahan yang disertakan adalah peta yang menunjukkan bagaimana Israel akan tetap mempertahankan kendali atas Koridor Philadelphia, perbatasan yang vital bagi perlawanan Palestina dan rakyat Gaza. Sementara proposal negosiasi bulan Mei yang menyertakan janji Israel untuk mendorong tentaranya ke arah timur menjauh dari kawasan Koridor Philadelphia adan daerah perbatasan dengan Mesir yang padat penduduk.

Penambahan persyaratan baru tersebut merupakan empat poin “hal yang tidak dapat dinegosiasikan” yang diumumkan oleh Netanyahu pada pertengahan Juli. Dalam pidatonya, Netanyahu juga menegaskan penolakan Israel untuk menarik diri dari Koridor Philadelphia dan penolakannya untuk menerima kesepakatan yang tidak mengizinkan Israel untuk terus melakukan perlawanan setelah tawanan dipertukarkan.

Di antara hal-hal lain, isu-isu ini tetap menjadi isu utama dalam ketidaksepakatan antara kedua belah pihak.

Usulan Mei untuk gencatan senjata permanen awalnya diungkapkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang mengklaim bahwa Israel juga telah menyetujui usulan tersebut. Namun Netanyahu tetap bersikeras memiliki hak untuk melanjutkan perang dan mengejar Hamas setelah pertukaran tawanan, dengan menyebut rencana Biden sebagai “tidak lengkap”.

Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina yang diwakili Hamas berpegang teguh pada dua syarat utama; gencatan senjata permanen dan penarikan seluruh pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza.

Gerakan perlawanan Palestina menyerukan dalam sebuah pernyataan pada 12 Agustus agar para mediator mendorong Israel untuk menerima proposal yang telah disetujuinya pada awal Juli, yang merupakan versi terbaru dari proposal Biden pada bulan Mei.

“Kami menuntut agar para mediator menyerahkan rencana untuk melaksanakan apa yang telah mereka sampaikan dan yang telah kami setujui pada 2 Juli 2024, berdasarkan visi Biden dan resolusi Dewan Keamanan, dan mewajibkan penjajah (Israel) untuk melakukannya, daripada melakukan lebih banyak putaran negosiasi atau proposal baru yang hanya memberikan perlindungan bagi agresi penjajah dan memberinya lebih banyak waktu untuk melakukan perang genosida terhadap rakyat kami,” kata Hamas pada 11 Agustus.

Sejak tanggal 7 Oktober hingga saat ini, dengan dukungan Amerika dan Eropa, tentara Israel terus melanjutkan genosida penduduk Palestina di Jalur Gaza dan juga melakukan serangan di berbagai kawasan di Tepi Barat. Pesawat tempur Israel mengebom kawasan di sekitar rumah sakit, gedung, apartemen, dan rumah penduduk sipil Palestina. Israel juga mencegah dan memblokade masuknya air, makanan, obat-obatan, dan bahan bakar ke Jalur Gaza.

Israel terus menerus melakukan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Penduduk Palestina di Jalur Gaza hidup dalam kondisi kemanusiaan dan Kesehatan yang memprihatinkan.

Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, pada Senin (12/08), mengumumkan bahwa jumlah korban jiwa akibat pemboman Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 lalu telah meningkat menjadi sekitar 39.897 orang dan 92.152  lainnya mengalami luka-luka, di mana mayoritas korban korban jiwa pemboman Israel adalah anak-anak dan perempuan. Lebih 10.000 orang dinyatakan hilang, di tengah kerusakan besar-besaran pada bidang kesehatan dan infrastruktur, serta krisis kelaparan yang merenggut nyawa puluhan anak-anak.

Sementara itu, kekejaman Israel juga meningkat di Tepi Barat termasuk Yerusalem timur, di mana 606 penduduk Palestina dibunuh Israel, termasuk 140 anak-anak, sejak 7 Oktober 2023.

Berdasarkan laporan pihak berwenang Jalur Gaza dan organisasi internasional, sekitar 90 persen atau sekitar 1,9 juta penduduk Palestina di Jalur Gaza terpaksa harus mengungsi setelah kehilangan tempat tinggal dan penghidupan akibat pemboman Israel.

(T.FJ/S: WAFA, The Cradle)