Perpecahan Serius di Tubuh Pemerintahan Israel: Benny Gantz Mengultimatum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu
Tel Aviv, NPC – Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz, pada Sabtu malam (18/05/2024), mengeluarkan ultimatum kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menuntut komitmen terhadap visi yang disepakati mengenai konflik Gaza.
Gantz mengancam akan keluar dari koalisi jika Netanyahu tidak menyetujui rencana yang mencakup siapa yang akan mengelola wilayah Gaza pasca kekalahan Hamas.
Dalam pernyataan yang menyebabkan sejumlah pejabat pemerintah Israel “kebakaran jenggot”, Gantz menyatakan bahwa perang terhadap Hamas di Gaza sudah menyimpang dari jalur yang benar akibat sikap pengecut dari beberapa pemimpin Israel.
Saat tentara Israel (IDF) menunjukkan keberanian luar biasa di garis depan, beberapa orang yang mengirim mereka ke pertempuran justru bertindak dengan kepengecutan dan kurang tanggung jawab,” kata Gantz.
“Sementara di terowongan gelap Gaza, sandera mengalami siksaan neraka, publik Israel juga menunjukkan pengorbanan diri yang luar biasa, sayangnya beberapa politisi hanya memikirkan diri mereka sendiri.”
Gantz menekankan bahwa dalam lingkup keamanan Israel, pertimbangan pribadi dan politik telah mulai merasuki keputusan penting. “Sebuah perang hanya bisa dimenangkan dengan kompas strategis yang jelas dan realistis,” tegasnya.
Gantz memperingatkan bahwa jika tidak ada rencana tindakan yang jelas hingga 8 Juni, ia akan menarik partai sentrisnya dari pemerintahan dan kembali ke oposisi.
Gantz mendesak kabinet perang untuk merumuskan dan menyetujui rencana aksi yang mencakup enam tujuan strategis:
- Membawa pulang para sandera.
- Menjatuhkan pemerintahan Hamas, demilitarisasi Jalur Gaza, dan mendapatkan kendali keamanan Israel.
- Membentuk mekanisme pemerintahan sipil internasional untuk Gaza yang mencakup elemen Amerika, Eropa, Arab, dan Palestina sebagai dasar alternatif masa depan yang bukan Hamas atau Mahmoud Abbas.
- Mengembalikan penduduk utara ke rumah mereka pada 1 September dan merehabilitasi Negev barat yang berbatasan dengan Gaza.
- Meningkatkan normalisasi hubungan dengan Arab Saudi sebagai bagian dari proses komprehensif untuk menciptakan aliansi dengan Barat melawan Iran dan sekutunya.
- Mengadopsi kerangka kerja untuk layanan militer/nasional di mana semua orang Israel akan melayani negara dan berkontribusi pada upaya nasional.
Pernyataan Gantz disampaikan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Yoav Gallant meminta Netanyahu untuk menetapkan rencana pascaperang untuk Jalur Gaza, karena kurangnya perencanaan mengikis keuntungan perang dan membahayakan keamanan jangka panjang Israel.
Respons Keras dari Netanyahu
Dalam sebuah pernyataan pedas yang dirilis melalui kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu menuduh mitra koalisinya mengeluarkan ultimatum kepada perdana menteri daripada mengeluarkan ultimatum kepada Hamas. Tuntutan Gantz berarti akhir dari perang dan kekalahan bagi Israel, meninggalkan mayoritas sandera, membiarkan Hamas tetap berkuasa, dan menciptakan negara Palestina.
Dampak Ketegangan Politik pada Jalannya Perang
Ketegangan politik yang terjadi ini mencerminkan perpecahan yang serisu dalam tubuh pemerintahan Israel dan memperparah situasi yang sudah kompleks di Gaza.
Konflik ini tidak hanya berdampak pada dinamika internal Israel tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi stabilitas regional dan hubungan internasional Israel. Ketegangan politik di dalam pemerintahan Israel memengaruhi jalannya perang di Gaza.
Ketidaksepakatan antara Netanyahu dan Gantz menimbulkan ketidakpastian strategi militer Israel. Jika Gantz benar-benar mundur, hal ini bisa melemahkan posisi Netanyahu dan mengganggu operasi militer yang sedang berlangsung. Selain itu, ketidakstabilan politik ini bisa mengurangi kepercayaan publik dan dukungan internasional terhadap kebijakan Israel di Gaza.
(T.RS/S:THETIMESOFISRAEL)
