Tel Aviv, NPC – Bandara Ben Gurion di Tel Aviv kini menjadi saksi bisu dari ironi sejarah bahwa warga Israel yang dulu disebut “pulang ke tanah air” kini justru berebut tiket pesawat untuk meninggalkan negeri impian mereka.
Antrean panjang, koper bertumpuk, dan wajah-wajah panik memenuhi ruang keberangkatan. Bukan karena musim liburan, tapi karena musim pelarian.
Rudal Iran yang menghujani Tel Aviv dan Haifa telah memecahkan ilusi perlindungan dari sistem Iron Dome yang selama ini dibanggakan ditambah pemerintahan Netanyahu yang haus darah, gagal memberikan rasa aman, maka rakyat Israel berbondong-bondong memutuskan kabur dari tanah yang dijanjikan.
Menurut data resmi dari Biro Statistik Pusat Israel, sebanyak 82.700 warga Israel kabur ke luar negeri sepanjang tahun 2024. Namun data lainnya menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kelam; sekitar 370.000 warga Yahudi meninggalkan Israel dalam dua bulan setelah serangan 7 Oktober 2023, dan 55.000 di antaranya tidak pernah kembali bahkan hingga enam bulan setelahnya.
Sekitar 83.300 pekerja sektor teknologi, yang menyumbang 18% dari PDB Israel, juga hengkang, menyebabkan ancaman serius terhadap roda ekonomi nasional. Ini bukan soal “pindah sementara”, ini eksodus diam-diam dari negeri yang semakin kehilangan fungsinya sebagai negara.
Yang kabur bukan cuma kalangan liberal atau ekspatriat sementara. Para profesional teknologi, akademisi, bahkan komunitas religius seperti Haredi ikut mengancam angkat kaki jika pemerintah memberlakukan wajib militer terhadap mereka.
Para rabi menyebut bahwa jika pengikut mereka dipaksa ikut berperang, maka “lebih baik mereka keluar dari Israel”. Ketika kelompok sekuler dan ultra-ortodoks sama-sama memilih keluar, berarti Israel benar-benar sedang sekarat. Mereka tak lagi bicara soal pertahanan atau patriotisme. Mereka bicara soal hidup, soal selamat dari perang yang tak berujung, dan dari pemerintah yang tak tahu ke mana arah kebijakan berjalan.
Benjamin Netanyahu, dalam masa jabatan paling kacau sepanjang kariernya, menyeret Israel ke dalam konflik langsung dengan Iran tanpa rencana, tanpa target jelas, dan tanpa dukungan publik yang nyata.
Perang ini tidak dirancang untuk menang, tapi untuk bertahan dari tekanan politik internal. Tapi rakyat bukan pion catur. Mereka kini melihat lebih masuk akal menyelamatkan diri lewat pelabuhan Limassol di Siprus daripada berdiam di rumah sambil mendengar sirine siang malam.
Gambar-gambar dari kapal pesiar yang membawa warga Israel keluar, menunjukkan senyum lega di tengah tragedi. Mereka tertawa bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya bisa keluar dari negeri yang gagal menjaga mereka.
Israel selama ini membangun identitasnya sebagai tempat berlindung, “tanah suci” bagi semua Yahudi di dunia. Tapi tahun 2025 membuka babak baru, tanah itu kini ditinggalkan massal oleh rakyatnya sendiri.
Zionisme yang selama ini dipropagandakan dengan semangat “pulang ke tanah leluhur”, kini terbalik arah, rakyatnya lebih memilih hidup di luar negeri. Survei dari Rubin Center bahkan menyebut bahwa sepertiga warga Israel kini mempertimbangkan untuk pindah permanen. Ini bukan lagi krisis biasa. Ini krisis legitimasi negara.
Dalam sejarahnya, Israel pernah menghadapi banyak perang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini yang lari bukan hanya dari musuh di luar, tapi dari ketidakmampuan negara sendiri. Tak ada lagi kepercayaan pada pemerintah. Tak ada harapan pada solusi damai. Dan tak ada rencana masa depan yang membuat rakyat bertahan. Yang tersisa hanyalah koper-koper di bandara, tiket satu arah, dan kapal-kapal yang menampung orang-orang yang memilih pergi selamanya.
Israel boleh saja masih punya rudal, tank, dan jet tempur. Tapi saat rakyatnya sendiri tak mau tinggal, maka tak ada lagi yang bisa disebut “negara”. Sebab negara, sejatinya, bukan bangunan atau bendera. Negara adalah rakyat. Dan ketika rakyat memilih kabur, maka yang tersisa hanyalah tanah kosong dengan bendera yang kehilangan makna.
(T.RS/S:Al-Jazeera)