Al-Aqsha Terancam Hilang, Israel Sedang Percepat Pembangunan Kuil Yahudi Ketiga

Laporan ini ditulis oleh: Lubna Masarwa dan Huthifa Fayyad

https://www.middleeasteye.net/news/israel-closer-building-third-temple

Yerusalem, NPC – Doa-doa Yahudi dilantunkan keras secara berkelompok. Nyanyian dan tarian. Para pria Yahudi bersujud dengan wajah menyentuh tanah. Bendera Israel dikibarkan tinggi. Itulah pemandangan di dalam kompleks suci Masjid Al-Aqsha, salah satu situs tersuci dalam Islam, selama penyerbuan Israel awal bulan ini.

Beberapa tahun lalu, pemandangan seperti itu tak terbayangkan. Namun, sejak 7 Oktober 2023, semuanya berubah, kata penduduk Palestina.

“Jumlah (pemukim Israel) yang hadir sangat mencengangkan dan beberapa dari mereka adalah tokoh penting,” ujar Aouni Bazbaz, Direktur Urusan Internasional Waqaf Islam yang mengelola Masjid Al-Aqsha, kepada Middle East Eye.

“Apa yang terjadi ini merupakan tahap penting dalam upaya memaksakan kedaulatan Yahudi atas Masjid Al-Aqsha dan membaginya secara fisik antara Muslim dan pemukim,” kata Aouni Bazbaz.

Masjid Al-Aqsha, yang terletak di Kota Tua Yerusalem, telah lama menjadi pusat konflik pendudukan Israel atas Palestina. Bagi penduduk Palestina dan umat Muslim di seluruh dunia, masjid ini melambangkan perjuangan untuk kebebasan, identitas, dan kemerdekaan.

Bagi banyak orang Israel, ini adalah tempat di mana Kuil Ketiga Yahudi akan dibangun.

Selama beberapa dekade, kompleks suci ini diatur oleh kesepakatan internasional yang menjaga status religiusnya sebagai tempat ibadah eksklusif umat Islam. Namun, sejak pendudukan Yerusalem Timur pada tahun 1967, Israel secara bertahap mengikis status tersebut dengan memberlakukan pembatasan akses bagi Muslim Palestina dan memperluas kehadiran serta kendali Yahudi. Sejak 7 Oktober, upaya-upaya ini meningkat drastis.

Kini, ketika perhatian dunia masih tertuju pada genosida Israel di Gaza dan ketegangan regional yang meluas, Al-Aqsha berada di titik kritis.

Banyak penduduk Palestina khawatir bahwa Al-Aqsha akan kehilangan identitasnya sebagai masjid dan berubah menjadi apa yang selama ini umat Islam takuti: Kuil Ketiga Yahudi.

Erosi Status Quo

Pada akhir abad ke-19, Kekaisaran Ottoman yang saat itu menguasai Palestina, menetapkan pengaturan untuk mengelola situs-situs suci di Yerusalem. Kesepakatan ini dikenal sebagai status quo, serangkaian aturan yang kini dianggap sebagai norma internasional mengikat dan telah lama diakui oleh kekuatan dunia.

Pengaturan ini menetapkan bahwa seluruh kompleks Masjid Al-Aqsha seluas 144.000 meter persegi, termasuk Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock), Masjid Qibli, serta bangunan dan gerbang lainnya, berada di bawah administrasi Muslim.

Selama puluhan tahun, administrasi ini dikelola oleh Waqaf Islam, yang berada di bawah pengawasan Kerajaan Yordania.

Aturannya sederhana: hanya umat Muslim yang diizinkan untuk beribadah di dalam masjid, sementara non-Muslim dapat berkunjung, akan tetapi waktunya ditentukan oleh Waqaf.

Pengelolaan masjid, termasuk pemeliharaan, keamanan, dan penggalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Waqaf Islam.

Kewenangan ini secara resmi diakui oleh Israel dalam perjanjian damai dengan Yordania pada tahun 1994. Hingga tahun 2000, pelanggaran terhadap status quo sangat jarang karena pihak Israel khawatir akan reaksi keras dunia Islam jika menyerang masjid.

Namun, serbuan yang dilakukan oleh Ariel Sharon, pemimpin oposisi Israel pada saat itu, ke kompleks masjid bersama ratusan penjaga bersenjata pada tahun 2000 mengubah segalanya secara drastis.

Insiden itu memicu Intifada Kedua dan sejak saat itu pelanggaran terhadap status quo semakin sering dilakukan Israel secara terang-terangan.

Pasukan Israel mulai ditempatkan secara rutin di pelataran masjid dan gerbangnya, serta membatasi siapa yang boleh masuk, termasuk melarang pria di bawah usia 40 tahun dan penduduk Palestina dari Gaza atau Tepi Barat.

Secara bersamaan, Israel mencabut kewenangan Waqaf Islam untuk mengatur kunjungan, membuka jalan bagi apa yang oleh penduduk Palestina disebut sebagai “serbuan” oleh kelompok-kelompok ultranasionalis Yahudi dengan perlindungan militer.

Kelompok-kelompok ini dikenal sebagai aktivis Temple Mount, yang secara terbuka menyerukan penghancuran Masjid Al-Aqsha dan pembangunan Kuil Yahudi Ketiga di atasnya.

Sejak tahun 2000, Israel juga mulai melakukan penggalian terbuka di bawah kompleks Masjid Al-Aqsha, sebuah pelanggaran besar terhadap kesepakatan.

Dianggap Hal yang Normal

Selama dua dekade terakhir, Israel mengukuhkan pelanggaran-pelanggaran ini menjadi realitas baru. Awalnya, serbuan pemukim Yahudi berskala kecil dan jarang. Namun seiring waktu, jumlah dan frekuensinya meningkat tajam.

Tahun 2009, lebih dari 5.000 pemukim terlibat dalam serbuan ke kompleks suci Al-Aqsha. Pada 2019, jumlah itu meningkat menjadi 30.000.

Sejak 2017, penggerebekan terjadi hampir setiap hari, kecuali Jumat dan Sabtu, dengan jadwal yang teratur, seperti halnya jadwal shalat lima waktu umat Islam.

Kontrol yang bertahap namun pasti terhadap waktu kunjungan dan akses ini disebut oleh penduduk Palestina sebagai tujuan utama Israel sejak awal untuk merebut Al-Aqsha. Penduduk Palestina menuduh Israel sedang menciptakan kenyataan baru, mengubah masjid yang selama ini eksklusif sebagai tempat ibadah Muslim, menjadi ruang bersama antara Muslim dan Yahudi.

Pelanggaran-pelanggaran ini memicu perlawanan rakyat dan kelompok bersenjata dari penduduk Palestina di Yerusalem dan wilayah lainnya.

Pada Mei 2021, pelanggaran Israel selama Ramadan menjadi pemicu utama pemberontakan 11 hari di seluruh Palestina, termasuk perang dengan kelompok pejuang Hamas di Gaza.

Dua tahun kemudian, Hamas menyebut pelanggaran di Al-Aqsha sebagai salah satu alasan utama serangan mereka pada 7 Oktober, yang mereka namai “Taufan Al-Aqsha” atau Badai Al-Aqsha.

Serangan itu membunuh hampir 1.200 warga Israel dan menyandera 251 orang lainnya. Sebagai balasan, Israel meluncurkan genosida di Gaza, membunuh lebih dari 62.000 penduduk Palestina, menghancurkan seluruh wilayah, dan menciptakan kondisi kelaparan massal.

Ketegangan menyebar ke Tepi Barat, Lebanon, Suriah, dan Iran. Dengan dalih konflik regional ini, pelanggaran di Al-Aqsha terus berlanjut dan bahkan semakin memburuk dengan minimnya perhatian dan tanggapan internasional.

Eskalasi

Pada 13 Oktober 2023, Jumat pertama setelah serangan Hamas, Israel melarang siapa pun di bawah usia 60 tahun masuk ke Masjid Al-Aqsha. Ratusan polisi Israel dikerahkan di seluruh Kota Tua dan di gerbang-gerbang masjid.

Di luar, pasukan Israel secara brutal membubarkan siapa pun yang mencoba mendekati masjid, memaksa ribuan orang salat di jalanan sekitar. Kelompok Beyadenu, gerakan Temple Mount, mengancam akan mencegah Muslim memasuki kompleks masjid. Kelompok ekstremis lainnya bahkan memasukkan imam masjid ke dalam daftar target di Telegram.

Sejak saat itu, Israel dan kelompok Temple Mount meningkatkan upaya untuk memperketat kontrol atas Masjid Al-Aqsha. Strategi utamanya adalah membatasi akses penduduk Palestina. Larangan ini meliputi pembatasan bagi penduduk Palestina dari Tepi Barat dan Gaza, serta pria di bawah usia 50 tahun.

Setiap tahunnya, puluhan larangan individu dikeluarkan terhadap penduduk Palestina dari Yerusalem dan wilayah Israel sendiri, termasuk terhadap imam, jurnalis, aktivis, dan jamaah biasa. Masjid yang dulu menampung ratusan ribu jamaah kini hanya dipenuhi ribuan orang saat shalat Jumat, dan ratusan pada hari biasa.

Doa-doa Yahudi Secara Terbuka

Sementara itu, serbuan Israel ke Masjid Al-Aqsha semakin membesar, dengan lebih dari 57.000 orang ikut serta pada tahun 2024, hampir dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya.

Durasi serbuan pun diperpanjang, memungkinkan lebih banyak pemukim Israel ikut serta. Namun perkembangan paling mengkhawatirkan adalah pelaksanaan doa Yahudi di kompleks suci Al-Aqsha secara terbuka selama serbuan tersebut.

Sebelumnya, doa semacam ini dilakukan secara diam-diam dan individual, karena takut memicu kemarahan Muslim. Tapi sejak April 2024, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, memberlakukan kebijakan baru yang memperbolehkan doa Yahudi tanpa gangguan.

Pada Juni, para aktivis Temple Mount mengutip ucapan Ben Gvir bahwa “mulai sekarang, nyanyi dan menarilah di seluruh kawasan Temple Mount”.

Media Ynet menyebut bahwa polisi kini menjalankan kebijakan baru: “lebih banyak ibadah Yahudi, lebih sedikit penegakan hukum”.

Bulan ini, Ben Gvir memimpin ratusan pemukim Yahudi menyerbu kompleks Al-Aqsha dan melaksanakan doa Yahudi secara terbuka. Kini, penggerebekan kerap menampilkan pemandangan seperti sujud, pembacaan Taurat, nyanyian, dan pengibaran bendera Israel.

“Saya ingat masa ketika orang yang sekadar menggerakkan bibirnya akan langsung ditangkap,” kata Yehudah Glick, aktivis Temple Mount dan mantan anggota Knesset dari partai Likud.

“Dulu kami hanya segelintir orang, kini kami telah berkembang,” tambahnya.

Sumber senior di Waqaf Islam menyebut muncul tren baru yang mengkhawatirkan: doa Yahudi berjemaah dan khotbah dipimpin oleh Rabbi Shimshon Elbaum, ketua Administrasi Temple Mount.

Kedaulatan

Pada bulan Juni, Israel mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya: menutup sepenuhnya kompleks Masjid Al-Aqsha selama beberapa hari. Alasan yang dikemukakan adalah “perang” Israel terhadap Iran. Namun, langkah ini belum pernah diambil bahkan selama periode ketegangan yang lebih parah sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ada tujuan lain di baliknya.

Menurut penduduk Palestina, tujuan sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel memiliki “kedaulatan” penuh atas masjid, bahwa mereka bisa membuka atau menutupnya sesuka hati.

Upaya ini juga tercermin dalam tindakan-tindakan kecil namun konsisten yang bertujuan untuk mengikis peran dan kewenangan Waqaf Islam.

Pejabat senior Waqaf yang berbicara kepada Middle East Eye secara anonim mengatakan bahwa Israel tidak mengizinkan Waqaf Islam mempekerjakan staf atau melakukan pemeliharaan apa pun di dalam kompleks masjid tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Dalam satu kasus, katanya, pipa air di kantornya bocor, tetapi ia tidak diizinkan membawa teknisi untuk memperbaikinya selama dua bulan. Akibatnya, ia menerima tagihan air sebesar 50.000 shekel (sekitar 14.700 dolar atau sekitar Rp235 juta) untuk masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan suku cadang senilai 3 dolar (sekitar Rp48 ribu).Bahkan untuk membawa sabun atau katup toilet pun, katanya, dibutuhkan izin terlebih dahulu.

“Aku tidak bisa memperbaiki jendela atau menangani masalah apa pun di kantor. Aku bahkan tidak bisa membersihkan saluran air menjelang musim dingin. Semua perlu izin, dan yang mereka katakan hanyalah: ajukan permintaan.”

“Tak seorang pun diperbolehkan melakukan perbaikan di dalam kompleks Masjid Al-Aqsha tanpa risiko ditangkap.”

Hal yang lebih mencolok, tambahnya, adalah keputusan Israel pada tahun 2022 yang melarang masuknya karpet-karpet baru yang disumbangkan oleh Raja Abdullah II dari Yordania, yang merupakan pelindung resmi Masjid Al-Aqsha.

Karpet-karpet tersebut, yang mencakup area seluas sekitar 7.000 meter persegi dan bernilai 600.000 dolar (sekitar Rp. 9,6 miliar) dibiayai langsung dari dana pribadi sang raja.

“Setelah karpet diproduksi sesuai spesifikasi yang ditentukan dan siap dikirim, Israel menghentikan semuanya. Mereka memblokir pengirimannya di perbatasan. Kami mencoba mendapatkan persetujuan, semuanya sia-sia.”

Dorongan untuk mengendalikan Al-Aqsha ini adalah bagian dari agenda lama yang didukung oleh tokoh-tokoh seperti Ben Gvir dan kelompok Temple Mount, termasuk anggota Knesset saat ini maupun yang sudah tidak menjabat.

Dengan menunda pemeliharaan, menghalangi pengiriman barang penting, dan membuka atau menutup gerbang masjid sesuka hati, Israel bertujuan untuk melucuti otoritas Waqaf Islam Yordania, menjadikan situs ini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka.

Menurut sumber Waqaf tersebut, inilah kenyataan yang sedang terjadi: administrasi Waqaf hanya ada di atas kertas, sementara kendali nyata di lapangan sepenuhnya berada di tangan Israel.

“Kami tak memiliki wewenang apa pun atas Al-Aqsha. Pembicaraan tentang ‘kedaulatan bersama’ bukan lagi impian jauh bagi kelompok Temple Mount. Itu sudah menjadi proyek nyata yang tengah dilaksanakan langkah demi langkah,” katanya.

Kuil Ketiga

Dengan Israel yang kini nyaris mengendalikan sepenuhnya Masjid Al-Aqsha, dan Status Quo yang dikatakan oleh beberapa pengamat sudah “lama mati”, pertanyaan besar yang kini muncul adalah: apa langkah selanjutnya?

Pada pertengahan 2023, beberapa bulan sebelum serangan yang dipimpin Hamas, anggota parlemen Israel dari partai Likud, Amit Halevi, mengusulkan rencana untuk membagi Masjid Al-Aqsha antara Yahudi dan Muslim.

Ia mengusulkan agar sekitar 30 persen bagian selatan kompleks diserahkan kepada umat Muslim, sementara sisanya, termasuk area Kubah Batu (Dome of the Rock), diserahkan kepada umat Yahudi. Ia juga mengusulkan untuk mencabut peran Yordania sebagai pengelola situs tersebut, mencerminkan tuntutan lama kelompok aktivis Temple Mount.

Setahun kemudian, Itamar Ben Gvir menyatakan dukungannya atas gagasan itu. Meski ia tidak secara eksplisit menyerukan pembagian fisik masjid, ia menyatakan dukungannya atas pembangunan sebuah sinagoga di dalam kompleks Al-Aqsha.

Seruan untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsha dan menggantinya dengan Kuil Ketiga sudah lama digaungkan oleh kelompok Temple Mount. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok tersebut memperoleh pengaruh besar, dengan para pendukung dan anggotanya kini menduduki kursi di parlemen dan kabinet Israel, termasuk Ben Gvir sendiri.

Pada bulan Mei, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan bahwa mereka akan “memperluas perbatasan Israel, membawa penebusan total, dan membangun kembali Bait Suci di sini,” dalam pidatonya di acara peringatan “Hari Yerusalem”.

Yitzhak Wasserlauf, anggota partai Otzma Yehudit yang dipimpin Ben Gvir dan menteri urusan Negev, Galilea, serta ketahanan nasional, menyuarakan hal yang sama dalam sebuah penggerebekan ke Al-Aqsha awal bulan ini.

“Kami berdoa agar bait suci dibangun kembali dan penebusan sempurna datang,” ujarnya dalam video yang direkam dari dalam kompleks masjid.

Penduduk Palestina khawatir bahwa setelah berhasil memaksakan pembagian waktu (temporal) di Al-Aqsha, dengan menetapkan waktu terpisah bagi umat Muslim dan Yahudi untuk berkunjung atau beribadah, langkah selanjutnya adalah pembagian fisik (spasial).

Proses ini akan dilakukan secara bertahap seperti halnya pembagian waktu di Masjid Al-Aqsha. Tahap pertama: membangun sinagoga di dalam kompleks masjid, lalu diperluas.

Ini mencerminkan apa yang terjadi di Masjid Ibrahimi di Hebron, yang awalnya dibagi berdasarkan waktu, lalu secara fisik atau bangunan. Kini, pemerintah Israel dilaporkan berencana secara resmi mencabut peran administrasi Waqaf di sana juga.

Selama Ramadan 2025, pasukan Israel untuk pertama kalinya melarang Muslim masuk ke Masjid Ibrahimi pada hari Jumat.

“Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsha bukan sekadar serangkaian pelanggaran biasa,” kata sumber dari Waqaf kepada Middle East Eye.

“Ini adalah proyek Yahudisasi yang menyeluruh, yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan penuh Israel atas masjid.

“Penduduk Palestina dan dunia Islam harus menyadari besarnya tantangan ini dan bersiap untuk menghadapi rencana yang bergerak cepat, sebelum kenyataan yang dipaksakan ini menjadi tak terbalikkan lagi,” kata sumber tersebut.

___

*Lubna Masarwa adalah jurnalis dan kepala biro Palestina dan Israel di Middle East Eye yang berkantor pusat di Yerusalem. Sementara Huthifa Fayyad merupkan jurnalis dan penulis yang menulis berbagai artikel dan liputan mendalam untuk Middle East Eye (MEE).

(T.FJ/S: MEE)