Mengapa Barat Salah Mengartikan Hamas?

Ditulis oleh: Ashraf W. Nubani*

Gaza, NPC – Sebagai seorang Palestina-Amerika muda yang idealis, dibesarkan dengan nilai-nilai yang diartikulasikan oleh Barat, saya pernah mengajukan banyak pertanyaan kepada Ismail Abu Shanab, salah satu pendiri Hamas, tentang tujuan dan strategi gerakan tersebut.

Abu Shanab, seorang insinyur yang mendapat pendidikan di Amerika Serikat, merupakan salah satu pemimpin senior Hamas saat saya bertemu dengannya pada tahun 1998 di Gaza. Percakapan tersebut, bersama dengan pertemuan pribadi lainnya yang saya alami dengan para pemimpin gerakan ini, semakin memperdalam pemahaman saya tentang Hamas. Saya mulai memandangnya bukan sebagai entitas yang monolitik, melainkan sebagai sebuah gerakan yang kompleks dan berprinsip, yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berkomitmen pada perjuangan rakyat Palestina.

Meskipun berpegang pada prinsip-prinsip ini, Hamas sering kali disalahartikan dalam wacana Barat, di mana gerakan ini direduksi menjadi karikatur kekerasan dan ekstremisme. Menyamakan Hamas dengan kelompok seperti ISIS tidak hanya tidak akurat, tetapi juga sangat Islamofobik.

Hamas adalah gerakan pembebasan nasional, yang sebanding dengan Front Pembebasan Nasional Aljazair atau Kongres Nasional Afrika (ANC) di Afrika Selatan, gerakan perlawanan pribumi yang membebaskan rakyat mereka dari kebiadaban kolonialisme Eropa selama berabad-abad.

Akar Hamas sangat terkait dengan masyarakat Palestina, berfungsi sebagai gerakan perlawanan sekaligus organisasi sosial, dan sejak 2006, sebagai pemerintah yang terpilih, meskipun ada upaya kudeta yang didalangi AS yang sebagian berhasil dan sanksi serta pengepungan berat yang dijatuhkan oleh sponsor dan sekutu Israel, yang bertujuan untuk memastikan kegagalan Hamas.

Nelson Mandela, Sang “Teroris”

Pada waktu itu, sebagai seorang lulusan hukum yang baru, saya sedang bergumul dengan dilema moral: Bagaimana mungkin operasi syahid, yang dalam wacana Eropa-Amerika disebut sebagai “pemboman bunuh diri”, dapat dijelaskan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan?

Apa batasan moral dari perlawanan?

Yang mengejutkan, Abu Shanab menyatakan penentangan terhadap taktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Hukum Islam, jelasnya, melarang pembunuhan terhadap nonkombatan, khususnya perempuan dan anak-anak.

Ia menekankan bahwa operasi semacam itu bukan strategi yang disukai, melainkan reaksi yang bisa dimengerti terhadap kekejaman penjajah (Israel), dehumanisasi terhadap rakyat Palestina, dan ketimpangan besar kekuatan antara Israel yang bersenjata nuklir dan rakyat yang diduduki dan tak berdaya.

Argumen Abu Shanab ini mengingatkan saya pada apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela, pejuang perlawanan yang kemudian menjadi presiden Afrika Selatan setelah pembebasan, yang sangat dihormati oleh negara-negara Barat dan para pemimpin, termasuk Presiden AS George W. Bush, Barack Obama, dan Joe Biden, yang kini mengutuk Hamas.

“Selalu penindas, bukan yang tertindas, yang menentukan bentuk perjuangan,” tulis Mandela dalam biografinya, The Long Walk to Freedom. “Jika penindas menggunakan kekerasan, maka yang tertindas tidak punya pilihan selain merespon dengan kekerasan. Dalam kasus kami, itu adalah bentuk pembelaan diri yang sah.”

“Yang harus berhenti menggunakan kekerasan adalah kalian, bukan kami,” kata Mandela kepada para pemimpin rezim apartheid yang selama ini ia lawan.

Mandela menegaskan bahwa pada masa awal perjuangan bersenjata, ANC memilih taktik yang menghindari jatuhnya korban jiwa sebanyak mungkin, dengan menargetkan instalasi keamanan rezim dan merusak infrastruktur.

Namun ia juga menegaskan bahwa “jika sabotase tidak menghasilkan hasil yang kami inginkan, kami siap beralih ke tahap berikutnya: perang gerilya dan terorisme”.

Israel membunuh Ismail Abu Shanab pada 21 Agustus 2003.

Perlawanan adalah tuntutan kolektif untuk keadilan

Selama beberapa dekade, Israel telah menjalankan “politik pemenggalan kepala,” yang secara irasional Israel percaya bahwa dengan membunuh pemimpin perlawanan Palestina, dapat menghapus perlawanan tersebut. Mulai dari Ghassan Kanafani hingga Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, strategi Israel untuk membunuh para pemimpin Palestina telah gagal membawa kedamaian.

Sebaliknya, setiap pembunuhan justru mendekatkan Israel pada ambang kehancuran.

Kematian Abu Shanab, seperti banyak kematian lainnya, adalah kehilangan yang mendalam. Namun, ini menegaskan kebenaran penting: Perlawanan Palestina tidak berpusat pada pemimpin individu, melainkan merupakan tuntutan kolektif untuk keadilan.

Kesatuan ini, yang melibatkan Marxis, sekuler, dan gerakan Islam, mencerminkan komitmen bersama untuk mengakhiri penjajahan, terlepas dari perbedaan ideologi.

Perlawanan adalah perjuangan untuk kebebasan, bukan melawan orang Yahudi

Tanggapan Israel terhadap serangan 7 Oktober 2023 menunjukkan bahwa mereka membunuh ribuan rakyat Palestina yang tak bersalah, bukan karena para pejuang perlawanan “bersembunyi di balik warga sipil” atau karena ini adalah korban yang tidak disengaja dari perang. Israel membunuh rakyat Palestina karena mereka berani melawan penjajahan dalam segala bentuknya.

Salah satu kebohongan yang sering disebarkan adalah bahwa Hamas berusaha untuk memusnahkan orang Yahudi.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan mahasiswa di Universitas Islam Gaza, tidak lama setelah kembali dari pengasingan ke Gaza pada 1997, pendiri Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, menyatakan:

“Saya ingin dengan lantang mengumumkan kepada dunia bahwa kami tidak berperang melawan orang Yahudi karena mereka orang Yahudi! Kami berperang melawan mereka karena mereka menyerang kami, membunuh kami, mengambil tanah kami, rumah kami, anak-anak kami, perempuan kami, dan mengusir kami. Kami menjadi bangsa tanpa tanah. Kami ingin hak-hak kami. Kami tidak ingin lebih. Kami mencintai perdamaian, tetapi mereka membenci perdamaian, karena orang yang merampas hak orang lain tidak percaya pada perdamaian. Mengapa kami tidak berperang? (Karena) kami memiliki hak untuk membela diri.”

Israel telah membebaskan Sheikh Ahmed Yassin dari penjara dan mengizinkannya kembali ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan dengan Yordania untuk membebaskan dua agen Mossad yang berusaha membunuh pemimpin senior Hamas Khaled Meshaal di Amman.

Israel mencoba membunuh Sheikh Ahmed Yassin pada 2003, tahun yang sama dengan pembunuhan Abu Shanab. Pada tahun berikutnya, mereka berhasil membunuh Sheikh Ahmed Yassin, seorang laki-laki tua rapuh yang sudah lumpuh dan hanya menggunakan kursi roda sejak kecil.

Sebagai pendudukan ilegal dan entitas penjajah, Israel tidak dapat mengklaim hak untuk “membela diri” berdasarkan hukum internasional, terlebih dengan rujukan ke Mahkamah Internasional terkait tuduhan genosida dan dakwaan terhadap para pemimpin Israel di Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perang pembebasan

Sejak 7 Oktober 2023, Poros Perlawanan telah melancarkan perang pembebasan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang melarang, atau paling tidak meminimalkan, kerusakan yang disengaja terhadap warga sipil.

Di Lebanon, Hizballah menghindari target sipil dalam serangan drone dan misilnya. Hamas dan Hizballah, bersama dengan Iran, telah menjaga pesan moral yang konsisten.

Seperti halnya Yahya Sinwar, Abu Shanab melihat perlawanan sebagai kewajiban moral, bukan pilihan. Pertanyaan retoris Sinwar, yang dia ajukan dalam wawancara langka pada 2021, masih relevan: “Apakah dunia mengharapkan kami untuk menjadi korban yang bersikap baik sementara kami terus dibunuh?”

Pertanyaan ini terasa sangat relevan setelah peristiwa 7 Oktober 2023.

Sementara media Barat lebih fokus pada tuduhan yang tidak terverifikasi dan bahkan dibuat-buat terhadap Hamas, kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Operasi Hamas utamanya menargetkan instalasi militer. Hal yang sangat kontras yang tajam dibandingkan dengan serangan bom sembarangan Israel terhadap area sipil di Gaza.

Hukum internasional mungkin mengecam taktik ini, akan tetapi sejauh mana Hamas atau warga Palestina lainnya menargetkan warga sipil dengan mengambil mereka sebagai sandera dalam operasi militer yang direncanakan secara rumit, hal itu bukan dengan niat untuk membunuh, melainkan untuk mengembalikan mereka ke rumah mereka dengan selamat melalui pertukaran tahanan, untuk membebaskan ribuan rakyat Palestina yang telah lama diabaikan oleh dunia, yang ditahan di penjara penyiksaan Israel.

Dalam pemahaman moral yang terbalik, sebaliknya, Israel membunuh dengan niat untuk mengeliminasi rakyat Palestina karena mereka percaya bahwa orang Palestina akan melakukan hal yang sama jika mereka memperoleh kekuatan.

Kondisi untuk perdamaian

Meskipun demikian, hanya umat Muslim yang dapat menawarkan prospek perdamaian yang sejati bagi umat Yahudi di seluruh Timur Tengah, dari Efrat hingga Nil. Namun, perdamaian ini tidak bisa tercapai dengan mengorbankan penduduk asli Palestina, juga tidak dapat dibungkus dengan topeng negara apartheid atau sebagai perpanjangan dari dominasi Euro-Amerika atas tanah Arab dan Muslim.

Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menipu baik publik Israel maupun para pendukungnya di Eropa dan Amerika.

Netanyahu, seperti seorang penipu dalam skema Ponzi, mengandalkan pembunuhan, ledakan pager, bahkan pemboman di Suriah untuk menenangkan masyarakat Israel yang kebingungan.

Perang yang terus berlanjut ini mengabaikan pertanyaan dasar: Di mana keamanan Israel? Di mana para sandera Israel?

Di mana bukti kehancuran yang konon dilakukan Hamas? Dan bagaimana dengan tuduhan Israel yang menyatakan bahwa Yahya Sinwar bersembunyi di balik para sandera?

Setelah perlawanan heroik Yahya Sinwar, yang berakar di tengah rakyatnya, rakyat Palestina telah menunjukkan bahwa perlawanan tetap ada meskipun menghadapi banyak tantangan.

Meskipun Hamas terlemahkan secara signifikan, kemungkinan besar kelompok perlawanan yang lebih inklusif akan muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Poros Perlawanan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah, Hamas kemungkinan akan berkumpul kembali dan muncul lebih kuat hingga pembebasan penuh tercapai.

—

*Ashraf W. Nubani adalah seorang pengacara dengan gelar master dalam sejarah dan kepemimpinan agama Islam. Ia menulis tentang kebijakan luar negeri AS dan Timur Tengah, dan merupakan penulis Bridging the Gap: Islam’s Challenge for America.

(T.FJ/S: Electronic Intifada)