Menyebabkan Kelaparan adalah Kejahatan Perang. Lalu Mengapa Jarang Dituntut?
Oleh: Kalika Mehta (Peneliti Pascadoktoral di Pusat Studi Lanjutan Globalisasi Refleksif dan Hukum, Universitas Humboldt Berlin, Jerman), Riley Linebaugh (Dosen dan Peneliti Pascadoktoral Sejarah Global di Universitas Potsdam, Jerman).
“Dalam pekan yang berakhir pada 18 September, terdapat 1.319 kematian … Sejak 16 Agustus, 4.338 penderita kelaparan telah dirawat di rumah sakit kota, dan 972 di antaranya meninggal dunia. Mayat orang-orang kelaparan yang telah diangkut dari jalanan dan rumah sakit oleh Regu Pembuangan Mayat polisi dan dua badan non-resmi sejak 1 Agustus telah mencapai 2.527.”
– 23 September 1943, The Statesman
Pada bulan September 1943, Benggala dilanda kelaparan buatan manusia yang merenggut ribuan nyawa setiap minggu. India, yang masih di bawah kekuasaan kolonial Inggris, telah memasuki Perang Dunia II pada tahun 1939 sebagai pemasok pasukan, ekspor, dan kredit, serta sebagai teater strategis dalam kampanye Sekutu melawan Jepang. Pada tahun 1942, otoritas kolonial memberlakukan kebijakan “bumi hangus” yang dimodifikasi di Assam, Benggala, Bihar, Orissa, dan sebagian Madras, memerintahkan tentara untuk menghancurkan atau menghilangkan stok makanan dan menonaktifkan jalur transportasi melalui jalan darat, kereta api, sungai, dan laut. Kebijakan yang konon dimaksudkan untuk memblokir akses Jepang ke sumber daya ini menyebabkan jutaan warga sipil kekurangan makanan.
Lebih dari 8.000 kilometer jauhnya di London, Menteri Luar Negeri India Leo Amery mendesak kabinet perang Perdana Menteri Winston Churchill untuk mengirimkan 500.000 ton biji-bijian ke Benggala untuk menyelamatkan mereka yang kelaparan. Kabinet menolak permohonan tersebut, hanya mengalokasikan kurang dari seperempat dari permintaan tersebut. Amery kemudian mencatat bahwa “Kabinet umumnya menganggap masalah ini sebagai gertakan dari pihak India”. Jumlah korban tewas akibat kelaparan dan epidemi yang disebabkan oleh kelaparan akan meningkat menjadi tiga juta dalam beberapa tahun.
The Statesman, sebuah surat kabar berbahasa Inggris di India, menerbitkan editorial yang dikutip di atas meskipun ada instruksi sensor yang melarang “referensi kasual terhadap insiden yang dirancang untuk menimbulkan kengerian atau kekhawatiran”. Pemerintah kolonial justru mendorong cerita-cerita yang menekankan upaya bantuan dan mempromosikan gagasan tentang “masalah pengemis” yang telah lama ada. Narasi ini menaturalisasi kelaparan sebagai ciri kemiskinan yang tak terelakkan, sekaligus menyembunyikan skala kelaparan dan menggambarkan pemerintahan Inggris sebagai sesuatu yang baik hati. Editor The Statesman saat itu, Ian Stephens, kemudian mengenang bahwa para pejabat bahkan mengganti “kelaparan” dengan “orang miskin yang sakit” dalam laporan tentang kematian di Benggala. Perbedaannya lebih dari sekadar semantik: “orang miskin yang sakit” menyiratkan kemalangan dan kekuatan di luar kendali manusia, sementara kelaparan menyiratkan pelaku dan niat jahat.
Meskipun beberapa media, seperti The Statesman, menentang pihak berwenang untuk melaporkan secara akurat tentang bencana kelaparan di India dan Inggris, upaya mereka tidak membuahkan konsekuensi hukum yang serius bagi mereka yang bertanggung jawab. Hal ini bukan kebetulan: para perancang hukum internasional pascaperang sendiri mengandalkan blokade dan perampasan pangan sebagai alat peperangan dan dominasi kolonial. Oleh karena itu, mereka enggan mengkriminalisasi senjata yang mereka gunakan sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh cendekiawan Nicholas Mulder dan Boyd van Dijk, Inggris dan Prancis lebih menyukai blokade pada abad ke-20 sebagai “intervensi material yang pada dasarnya negatif, dengan visibilitas publik yang rendah dan imbalan yang tinggi sebagai strategi perang”. Keengganan untuk menghadapi kelaparan sebagai instrumen kekerasan telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam hukum internasional, membentuk bagaimana kejahatan tersebut diperlakukan bahkan hingga saat ini.
Meskipun hukum internasional secara jelas melarang kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil sebagai metode peperangan, hal tersebut tetap sulit untuk dituntut. Protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi Jenewa melarang penggunaan kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melangkah lebih jauh, dengan mengkodifikasikannya sebagai kejahatan perang yang dapat dituntut. Terlepas dari kejelasan ini, mengapa kelaparan sebagai kejahatan tetap begitu sulit untuk diadili?
Kasus-kasus kelaparan menghadirkan rintangan pembuktian yang unik. Kelaparan beroperasi secara berbeda dari bom atau pembantaian. Ia lambat, menyebar, dan seringkali tersembunyi di balik kebijakan. Jaksa harus membuktikan adanya niat: bahwa para pemimpin berusaha merampas makanan warga sipil, alih-alih salah mengelola kekurangan atau gagal melindungi rantai pasokan. Pengepungan, sanksi, dan blokade mengaburkan gambaran yang dipertahankan sebagai tindakan militer yang “sah”. Menetapkan tanggung jawab pidana individu atas kekerasan struktural semacam itu sangatlah sulit.
Namun kesulitan bukanlah alasan. Kelaparan menimbulkan kehancuran dalam skala yang sebanding dengan senjata konvensional, sebagaimana ditunjukkan dengan jelas oleh situasi saat ini di Gaza. Kelaparan menghancurkan masyarakat, meninggalkan luka fisik, psikologis, dan ekonomi yang berkepanjangan. Sifat strukturalnya—kemampuannya untuk bekerja secara tak kasat mata, seiring waktu, dan di balik kedok kebijakan—adalah alasan mengapa kelaparan harus dituntut, bukan diabaikan.
Sudah terlalu lama, kelaparan dianggap sebagai akibat sampingan perang yang tak terelakkan. Kenyataannya, kelaparan merupakan strategi yang disengaja, dilarang selama beberapa dekade tetapi jarang ditegakkan. Selama pengadilan dan jaksa penuntut gagal memperlakukan kelaparan sebagai kejahatan, aktor-aktor yang berkuasa akan terus menggunakan kelaparan sebagai senjata melawan warga sipil tanpa hukuman.
Menyebutkannya dengan benar adalah langkah pertama, kemudian menuntutnya adalah langkah berikutnya.
(T.HN/S: Aljazeera)
